Indonesia Ungkap Jurus Jemput Potensi 14 Juta Lapangan Kerja Hijau Jelang Konferensi Perubahan Iklim COP30

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti kesiapan Indonesia meluncurkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) versi 3.0 sebagai jurus utama menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil, November 2025.

Hal ini diungkap dalam pertemuan bilateral dengan Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Jakarta, baru-baru ini. "NDC 3.0 menggunakan tahun referensi 2019, (yakni) sebesar 1.147.453.000 ton CO2e tahun 2030, dengan menetapkan target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) tahun 2030 sebesar 440.267.000 ton CO2e pada 2030 dan sebesar 525.410 ton CO2e pada 2035," katanya melalui rilis pada Lifestyle Liputan6.com, Jumat, 25 Juli 2025.

Indonesia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan UNFCCC, khususnya dalam implementasi kebijakan, penguatan kapasitas, dan pengaturan pasar karbon, termasuk pemanfaatan Pasal 6 Perjanjian Paris. Dukungan ini dinilai akan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, memperluas akses pembiayaan iklim, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Executive Secretary UNFCCC, Simon Stiell, menanggapi dengan mengingatkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan ambisi iklim secara terus-menerus, mengingat tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil yang masih mendominasi 75 persen bauran energi nasional. Transisi ke energi bersih tidak hanya krusial secara ekologis, tapi juga jadi peluang ekonomi yang signifikan.

Stiell menyoroti, investasi global di sektor energi bersih mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat (AS), tahun lalu. Jika dimanfaatkan optimal, Indonesia berpotensi memperoleh pengembalian hingga 600 miliar dolar AS, menciptakan 14 juta lapangan kerja hijau, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Ia menilai, NDC 3.0 merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia siap memimpin transisi energi global, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun. Sementara itu, Menteri Hanif menegaskan bahwa komitmen iklim Indonesia harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi sebagai negara berkembang.

Transisi menuju ekonomi hijau memerlukan langkah bertahap, dukungan sumber daya besar, dan kerja sama lintas sektor. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk memastikan NDC 3.0 ambisius, namun tetap seimbang antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

KLH juga mendorong sektor energi dan kehutanan sebagai penyumbang emisi utama untuk meningkatkan kontribusi penurunan emisi. Strateginya mencakup percepatan penghentian PLTU batubara, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan target sektor Forestry and Other Land Use (FOLU).

Stiell menegaskan kembali pentingnya keseimbangan antara integritas lingkungan dan manfaat finansial. “Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kekayaan alam tinggi layak mendapat dukungan dalam membangun sistem pasar karbon yang kredibel dan transparan," sebut dia.

"Peran G20 sangat krusial dalam memastikan distribusi beban ambisi iklim yang adil dan proporsional," imbuhnya. MenLH menyatakan bahwa NDC 3.0 akan jadi dokumen transisi menuju periode pelaksanaan 2031─2035, sekaligus mencerminkan arah pembangunan jangka menengah Indonesia.

Saat ini, KLH juga tengah mempersiapkan skenario penurunan emisi pasca2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net-zero emission 2060 or sooner. Transisi menuju ekonomi hijau akan mencakup pengakhiran bertahap penggunaan batubara yang memerlukan hilirisasi industri dan pembiayaan besar. 

Maka itu, Menteri Hanif mengusulkan agar UNFCCC memfasilitasi forum regional untuk memperkuat dialog antarnegara dan memberi arahan teknis terkait penguatan voluntary carbon market sebagai bagian dari percepatan operasionalisasi pasar karbon Indonesia.

Melansir The Guardian, Sabtu, agenda utama COP30 di Belém, November ini, adalah setiap negara menyerahkan rencana nasional, yang diwajibkan berdasarkan perjanjian Paris 2015, untuk mengurangi karbon sejauh yang diperlukan guna mempertahankan batas 1,5 derajat Celcius.

Hanya sedikit negara yang telah menyerahkan rencana mereka, yang disebut kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC), yang menetapkan target emisi hingga 2035 dan indikasi langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Brasil mendesak semua negara mengajukan NDC mereka pada September 2025 agar PBB dapat mengevaluasinya sebelum COP30 dimulai.

Di COP30, para delegasi akan diundang ke mutirão, kata Portugis yang berasal dari bahasa asli Tupi-Guarani yang merujuk pada suatu kelompok yang berkumpul untuk mengerjakan tugas bersama.