Mewaspadai Greenwashing di Sektor Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Demi membuat praktik pariwisata berkelanjutan tidak semata basa-basi, penting untuk mewaspadai greenwashing. Topik ini dikemukakan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Fransiskus Teguh di salah satu sesi workshop "Empowering Sustainable Tourism: Integrating Blue, Green, and Circular Economy (BGCE) into Tourism Operations" di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

Menanggapi kemungkinan greenwashing di sektor pariwisata berkelanjutan Indonesia, Senior Sustainability Manager JLL Indonesia, Prisca Winata, mengatakan bahwa standar praktik keberlanjutan secara internasional tidak selalu bisa dipraktikan di indonesia. "Kondisi cuaca dan lingkungan membuat pendekatan (komitmen berkelanjutan) berbeda," ujar dia di kesempatan itu.

"Menurut saya," ia menambahkan. "Mengambil langkah-langkah kecil lebih penting, menentukan realistic target. Jangan berambisi terlalu tinggi, dan malah berhenti di awal nantinya (yang kemudian membuat langkah itu jadi salah satu praktik greenwashing)."

Menyambung itu, President Director ParongPong RAW Lab, Rendy Aditya, berbagi bahwa tidak akan ada greenwashing bila menfaatnya jelas. "Ini baik secara internal, yang jelas orientasinya pada keuntungan, dan eksternal," tuturnya.

Environment, Health and Safety Manager Pullman Central Park Jakarta, Santi Permanasari, menambahkan, greenwashing bisa dicegah dengan standardisasi yang jelas. Dalam konteks ini, ia terutama berbicara untuk industri hotel dalam menerapkan praktik-praktik pariwisata berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, mengatakan pariwisata adalah sektor yang berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi. Seiring dengan itu, industri ini juga dianggap rentan terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Maka itu, Blue, Green, and Circular Economy (BGCE) didorong sebagai instrumen utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Rizki menyebut, pembangunan pariwisata berkelanjutan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025─2045.

Juga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2029. Di dalamnya, sektor pariwisata berkualitas dan berkelanjutan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Indonesia juga berkomitmen menurunkan emisi di bawah payung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Merujuk Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Selain itu, Indonesia menargetkan pengelolaan 70 persen limbah pada 2025, serta pengurangan food waste per kapita sebesar 35 persen tahun 2030. Director of Tourism, Creative Economy, and Digital Economy Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Wahyu Wijayanto, mengatakan bahwa harapannya, pedoman BGCE di sektor pariwisata berkelanjutan Indonesia bisa diimplementasikan dalam lima tahun ini.

"Tahun ini, kami mulai survey pilot pada beberapa hotel. Kemenpar telah mendorong penerapannya secara voluntary (untuk) bisa diterapkan tahun depan. Tapi, kembali lagi pada bagaimana financing, budgeting issue-nya," bebernya.

Karena berkaitan dengan bujet, bagaimana nasib rencana dana abadi pariwisata yang diwacanakan membantu pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sejak tahun lalu? "Masih dalam proses penyelesaian rancangan Perpres (Peraturan Presiden)," jawab Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan Kemenpar, Amnu Fuadiy.

Workshop yang berlangsung pada 26─28 Agustus 2025 atas dukungan Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) ini, kata dia, merupakan upaya Kemenpar mendorong percepatan penerapan prinsip-prinsip sirkular ekonomi di sektor pariwisata.

Workshop ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari delegasi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), perwakilan kementerian/lembaga, dinas pariwisata daerah, pelaku industri perhotelan, restoran, dan kafe (Horeka), asosiasi pariwisata, akademisi, serta pakar keberlanjutan dari dalam dan luar negeri.

Foto Pilihan