Kolaborasi Kemenpar dengan 4 K/L Garap Program MBG hingga Bersih-Bersih Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat kementerian/lembaga (K/L) sekaligus pada Rabu, 13 Agustus 2025. Keempatnya meliputi Badan Gizi Nasional (BGN); Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas); serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kolaborasi lintas K/L itu diklaim sebagai langkah strategis sektor pariwisata dalam memperkuat agenda nasional Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan Kemenpar akan mendukung pelaksanaan program MBG dengan menyediakan pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh enam Politeknik Pariwisata, serta pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kualitas pariwisata juga bergantung pada kesehatan masyarakatnya, karena itu kami bangga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis. Bahkan sebelum MoU ini ditandatangani, kami telah berpartisipasi dalam pelatihan calon kepala dapur bagi sarjana penggerak pembangunan Indonesia," kata Menpar Widi di Jakarta.

Menpar Widi menyatakan bahwa pihaknya lewat Politeknik Pariwisata NHI Bandung membina 1.600 orang pada Juni 2025 sebagai bagian dari tata kelola makanan yang bersih dan sehat. Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi kerja sama tersebut, terutama karena Kemenpar bisa menyediakan tempat dan tenaga pengajar bagi para kepala Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para penjamah makanan.

Hal itu penting mengingat BGN terus meningkatkan target penerima manfaat dari yang sekarang menyentuh lebih dari 15 juta orang di seluruh Indonesia. Di samping, keterampilan diperlukan untuk mencegah berlanjutnya kasus keracunan makanan dalam program MBG. 

"Kami sedang mengejar target untuk bisa melayani minimal 20 juta yang akan dibacakan oleh Presiden pada 15 Agustus 2025. Dan target kami sampai akhir tahun adalah 82,9 juta (penerima manfaat) yang bisa melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA," ujar Dadan.

Terkait kemitraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Widi menyatakan hal itu penting karena menyangkut tanggung jawab menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terlebih, jajarannya dibebani target meningkatkan ranking Indonesia di Indeks Pengembangan Perjalanan dan Pariwisata (Travel and Tourism Development Index) pada tahun depan.

"Kolaborasi ini mencakup penyelarasan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata," kata Widi.

Hal itu diamini Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono. Ia menyebut kinerja sektor pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bisa terganggu bila ada sampah menumpuk di destinasi-destinasi wisata.

Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan merusak citra destinasi wisata yang bersangkutan dan menurunkan minat wisatawan untuk datang, seperti yang dilihatnya di kawasan Danau Toba. "Kita harus menyambut baik MoU ini agar ada koordinasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Lebih banyak lagi pertukaran informasi," ujar Diaz.

Berkaitan dengan Basarnas, Kemenpar ingin memperkuat kerja sama dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan di destinasi wisata. Kedua pihak akan melakukan pelatihan keahlian pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu, hingga operasi penyelamatan wisatawan sebagai bentuk kesiapsiagaan atas keadaan darurat.

"Dengan rasa aman, wisatawan akan kembali merekomendasikan Indonesia kepada dunia dan menjaga citra pariwisata kita," ujar Widi.

Hal itu disambut positif Kepala Basarnas Marsda TNI Mohammad Syafii. Pihaknya akan bertukar informasi tentang penanganan bencana hingga ke tingkat penyelenggara wisata. Pertukaran itu diperlukan untuk bisa melakukan penanganan awal jika terjadi kejadian darurat, minimal dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

"Bagi Basarnas, menyelamatkan satu nyawa merupakan investasi negara untuk menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mendukung kebijakan-kebijakan nasional, khususnya di tempat-tempat wisata prioritas di mana kegiatan itu melibatkan banyak personel yang juga memberikan atau memungkinkan terjadi risiko-risiko yang membahayakan dari manusia," ujar Syafii.