Vietnam Larang Vape, Turis Bakal Didenda hingga Rp 1,3 Juta Bila Melanggar

Liputan6.com, Jakarta - Wisatawan yang tiba di Vietnam dengan membawa vape bakal dikenakan denda menyusul peraturan baru yang mulai berlaku pada awal tahun 2026. Pemerintah negara itu telah melarang kepemilikan, penjualan, serta penggunaan vape dan cairannya.

Melansir SCMP, Kamis (8/1/2026), selain Vietnam, Australia, Turki, Singapura, Meksiko, India, Brasil, dan Thailand termasuk di antara negara-negara lain yang tidak mengizinkan wisatawan membawa vape. Ini sebagian besar karena kekhawatiran kesehatan terkait kerusakan paru-paru yang tidak dapat dipulihkan.

Hong Kong juga telah melarangnya. Siapa pun yang menggunakan rokok elektrik di Vietnam akan menghadapi denda hingga 2 juta dong (sekitar Rp 1,3 juta), sementara mereka yang tertangkap mengimpor, memperdagangkan, mengangkut, serta memproduksi vape dan bahan untuk alternatif rokok menghadapi denda hingga 3 miliar dong (sekitar Rp 1,9 miliar) atau hingga 15 tahun penjara, tergantung pada jumlahnya.

Orang yang menggunakan vape disarankan memeriksa kembali apakah mereka diizinkan membawa perangkat mereka saat berlibur sebelum naik pesawat. Di Thailand, yang memiliki beberapa peraturan anti-vaping terketat di dunia, siapa pun yang tertangkap melanggar undang-undang rokok elektrik dapat dihukum dengan denda, bahkan penjara hingga lima tahun.

Di Australia, larangan impor semua jenis vape telah diberlakukan sejak Maret 2024, kecuali jika telah memperoleh lisensi atau izin khusus. Meski vape terbukti membantu perokok berhenti merokok tembakau, para pejabat kesehatan di banyak negara khawatir tentang daya tarik rasa makanan penutup pada cairan vape di kalangan anak muda yang belum mulai merokok.

Destinasi populer lainnya yang memberlakukan larangan membawa rokok elektrik adalah Maladewa. Negara kepulauan ini  bahkan telah memberlakukan larangan merokok bagi semua anak muda yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007, lapor Euronews.

Langkah ini menjadikan Maladewa satu-satunya negara dengan larangan tembakau lintas generasi. Hukum baru ini juga berlaku untuk wisatawan yang berlibur di sana. Negara ini sudah memiliki aturan ketat terkait membawa rokok elektronik ke negara tersebut.

Larangan merokok diberlakukan pada 1 November 2025. Kementerian Kesehatan negara tersebut menyebut langkah ini sebagai "tonggak sejarah dalam upaya bangsa untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mempromosikan generasi bebas tembakau."

Ditambahkan bahwa larangan tersebut "mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi kaum muda dari bahaya tembakau." Wisatawan juga tunduk pada hukum baru ini, yang menjadikan penjualan produk tembakau pada anak di bawah umur sebagai pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda hingga 50 ribu rufiyaa (sekitar Rp 55 juta).

Di Inggris, melansir Express, pelancong telah diperingatkan bahwa menggunakan rokok elektrik di tempat yang salah di bandara dapat mengakibatkan denda sebesar 1.000 pound sterling (sekitar Rp 22,6 juta). Pelanggaran ini bahkan bisa membuat mereka ditolak naik pesawat.

Bandara-bandara di Inggris telah memberlakukan larangan merokok dan menggunakan rokok elektrik di dalam gedung terminal. Penertiban ini berarti penumpang tidak lagi dapat berasumsi bahwa mereka dapat menggunakan rokok elektrik dengan bebas saat menunggu untuk naik pesawat.

Meski larangan merokok dan vaping tersebar luas, ada beberapa pengecualian terbatas di sejumlah bandara. Berikut rinciannya:

• Heathrow: Vaping tidak diizinkan di dalam gedung terminal.
• Gatwick: Hanya boleh di area merokok luar ruangan yang telah ditentukan.
• Manchester: Vaping tidak diizinkan di dalam terminal; zona merokok luar ruangan disediakan.
• Stansted, Luton, Edinburgh, Glasgow, London City: Vaping di dalam ruangan dilarang.
• Birmingham: Area merokok dan vaping tersedia di luar area keamanan.

Tahun lalu, Kepolisian Jeju mengeluarkan pedoman yang mengingatkan wisatawan asing tentang bagaimana harus berperilaku. Jika tidak mengikuti aturan, mereka akan menghadapi denda, bahkan hukuman penjara, menurut Time Out.

Sekitar 8.000 eksemplar panduan, yang tersedia dalam bahasa Korea, Inggris, dan Mandarin, telah didistribusikan ke seluruh pulau. Tujuannya adalah "mencegah kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa dan budaya, serta meningkatkan pemahaman orang asing tentang budaya dan hukum Korea," menurut kepala Badan Kepolisian Jeju, Kim Su Young.

Panduan ini menguraikan sejumlah pelanggaran, termasuk merokok di area yang tidak ditentukan, membuang sampah sembarangan, menyeberang jalan sembarangan, mabuk dan membuat keributan di tempat umum, serta merusak lingkungan. Pelanggar pertama kali akan diberi peringatan, dengan denda yang harus dibayar tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Namun, pelanggar berulang dapat didenda hingga 200 ribu won (sekitar Rp 2,3 juta). Turis yang melanggar aturan juga dapat dihukum dengan hukuman penjara ringan.