Spanyol Bakal Hapus 65 Ribu Listing Airbnb untuk Turis karena Langgar Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Spanyol mengambil tindakan tegas terhadap penyewaan jangka pendek melalui platform, seperti Airbnb, imbas krisis perumahan di negara tersebut. Sebanyak lebih dari 65 ribu listing Airbnb diperintahkan untuk dihapus karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Mengutip Euronews, Rabu, 21 Mei 2025, langkah ini merupakan bagian dari tindakan keras yang diluncurkan Kementerian Hak Konsumen Spanyol, dengan tujuan menegakkan hukum dan mengatasi pelanggaran yang marak terjadi dalam bisnis persewaan akomodasi liburan.

Menteri Hak Konsumen Spanyol, Pablo Bustinduy, menegaskan, langkah ini diambil untuk mengatasi kurangnya kontrol dan ilegalitas yang umum terjadi dalam penyewaan jangka pendek. "Tidak ada lagi alasan. Cukup dengan melindungi mereka yang menjadikan hak atas perumahan di negara kita sebagai bisnis," ujarnya.

Penegakan hukum ini terutama menargetkan iklan di wilayah Madrid, Andalusia, dan Catalonia, di mana pariwisata paling terkonsentrasi. Kementerian tersebut telah memberi tahu Airbnb mengenai iklan yang tidak sesuai, beberapa bulan lalu, namun perusahaan tersebut mengajukan banding atas tindakan tersebut di pengadilan. 

Pemerintah Spanyol mendapat dukungan dari pengadilan tinggi Madrid, yang menyetujui perintah penghapusan iklan yang dikirim ke Airbnb. Bustinduy menyatakan, tindakan ini melibatkan penghapusan langsung 5.800 iklan persewaan dari situs tersebut, dengan dua perintah berikutnya akan dikeluarkan hingga total 65.935 penghapusan tercapai.

Data resmi menunjukkan bahwa Spanyol memiliki sekitar 321 ribu listing akomodasi liburan berlisensi hingga November tahun lalu, dengan peningkatan 15 persen sejak 2020, dan lebih banyak lagi yang beroperasi tanpa lisensi yang tepat. Kementerian Hak Konsumen Spanyol telah membuka penyelidikan terhadap Airbnb pada Desember tahun lalu.

Sementara itu, Airbnb menyatakan akan terus mengajukan banding terhadap semua keputusan terkait kasus ini. Seorang juru bicara perusahaan menegaskan bahwa tidak ada bukti pelanggaran aturan oleh tuan rumah yang diajukan, dan keputusan tersebut bertentangan dengan hukum Uni Eropa dan Spanyol, serta putusan sebelumnya oleh Mahkamah Agung Spanyol.  

Juru bicara Airbnb menambahkan bahwa akar penyebab krisis perumahan terjangkau di Spanyol adalah kurangnya pasokan untuk memenuhi permintaan. "Solusinya adalah membangun lebih banyak rumah. Hal lain hanya akan mengalihkan perhatian," katanya.

Dia juga menyatakan bahwa mengatur Airbnb tidak meredakan masalah perumahan atau mengembalikan rumah ke pasar, dan hanya merugikan keluarga lokal yang bergantung pada pendapatan dari penyewaan jangka pendek. Langkah tegas ini mengikuti tindakan sebelumnya oleh pemerintah Spanyol, yang meluncurkan tindakan keras umum terhadap persewaan liburan di tengah meningkatnya rasa frustrasi di antara penduduk.

Banyak penduduk lokal mengeluhkan bahwa mereka tidak lagi mampu tinggal di kota mereka sendiri karena gentrifikasi dan preferensi tuan tanah terhadap persewaan turis jangka pendek yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh, Barcelona telah mengambil langkah agresif dengan mengumumkan rencana menghilangkan seluruh 10 ribu apartemen sewa jangka pendek berlisensi pada 2028, dengan tujuan memprioritaskan perumahan bagi penduduk tetap. 

Sebelumnya, menyusul jejak kota-kota besar Eropa, seperti London, Amsterdam, dan Paris, Republik Ceko ikut mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah overtourism yang semakin meresahkan penduduk lokal. Pemerintah Ceko mengusulkan peraturan baru yang dirancang untuk membatasi persewaan bergaya Airbnb dan menindak tegas pengunjung yang berisik, serta penghindaran pajak.

Mengutip Euronews, 31 Agustus 2024, penduduk lokal di tempat-tempat wisata populer, terutama di Praha, telah lama mengeluhkan tingginya harga sewa dan kekurangan perumahan. Hal ini ditenggarai persewaan liburan jangka pendek.

Mereka berharap, langkah-langkah baru ini akan membantu menurunkan harga real estat dan memastikan penduduk tidak dipaksa keluar oleh wisatawan. Peraturan baru yang diusulkan Pemerintah Ceko bisa membatasi jumlah akomodasi turis jangka pendek yang tersedia di kota-kota populer, seperti Praha.

Langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan harga real estat dan memastikan penduduk lokal tidak dipaksa keluar oleh wisatawan akibat overtourism. 

Foto Pilihan