Tak Hanya di Bali, Ancaman PHK di Hotel Melanda Daerah Lain karena Dampak Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Bali, yang selama ini ramai dengan wisatawan dan juga bagi sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), kini diikabarkan mengalami pukulan telak akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara di hotel berbintang telah membuat industri ini terseok-seok.

Wisatawan yang datang ke Bali terutama wiisatawan mancanegara (wisman) memang masih cukup banyak. Namun mayoritas dari mereka berasal dari segmen middle-low yang lebih memilih menginap di private vila guest house, atau apartemen. Akibatnya, hotel berbintang kehilangan banyak pelanggan, terutama dari sektor MICE.

Dampak efisiensi ini bukan hanya terjadi di Bali, tetapi hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Hal itu diakui Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.

Ia mengatakan, bukan hanya di Bali tapi di semua daerah di Indonesia juga terdampak karena sebagian besar hotel pemasukannya bergantung dari penyelenggaraan event di hotel terutama acara-acara yang diadakan pemerintah pusat maupun pemeriintah provinsi/daerah.

"Kalau untuk menginap kebanyakan tamu itu kan ramai di akhir pekan, kalau di weekdays itu tidak begitu banyak kecuali di musim liburan. Karena itu hampir semua hotel mengandalkan pemasukan dari MICE terutama yang diadakan pemerintah pusat dan daerah yang biasanya diadakan di weekdays," terang pria yang akrab disapa Alan ini pada tim Lifestyle Liputan6.com, Kamis, 3 April 2025.

"Dengan pemangkasan anggaran ini hampir semua acara yang diadakan di hotel berkurang drastis. Dampaknya bukan hanya dirasakan pihak hotel tapi juga pihak-pihak yang berkaitan dengannya termasuk UMKM karena banyak hotel yang membeli suplai kebutuhannya dari UMKM," sambungnya.

Ia menambahkan, dampak dari kebijakan itu pemasukan hotel bisa berkurang 40 sampai 60 persen, bahkan sampai 70 persen di daerah-daerah tertentu. Penurunan itui juga dialami hotel-hotel di Bali, karena mereka bukan hanya mengandallkan wisatawan tapi juga MICE.

"Bali juga terdampak tapi mereka masih bisa berusaha menggenjot jumlah tamu dengan memaksimalkan promosi agar lebih banyak lagi wisman yang datang. Istilahnya Bali bisa berusaha sendiri karena daerah mereka bisa diakses lamgsung dari beberapa negara, sudah banyak penerbangan langsung ke Bali," jelas Alan.

Bali bisa saja jadi pengecualian, tapi tetap kesulitan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan. Alan menambahkan, tidak mudah menghindari PHK karena pemasukan yang terus menurun.

"Di beberapa daerah mungkin belum merasakan dampak ini tapi kedepannya kemungkinan besar akan ikut terdampak juga termasuk di Jakarta. Bakalan sulit untuk mencegah PHK karena kalau pemasuka menurun tentunya harus melakuka efisiensu. Bahkan di Bogor baru-baru ini kan ada dua hotel yang tutup, ini yang kita khawatirkan bisa berdampak ke hotel-hotel lainnya, padahal Bogor termasuk daerah ramai dan dekat dari Jakarta," ujarnya.

PHRI sendiri sudah berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan mengirimkan surat ke DPR pada November 2024 dan sudah menemui Komisi VII DPR RI untuk membahasa permasalahan itu.Tapi menurut Alan saat itu belum ada respons yang memuaskan dan kondisinya masih terbilang baik.

"Kita juga sudah bahas masalah ini dengan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) begitu juga dengan kementerian terkait termasuk Kemenpar, kita sering berdiskusi tapi mereka tentunya tak bisa berbuat banyak karena itu bukan kebijakan mereka," ungkapnya.

PHRI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi yang berdampak besar terhadap sektor perhotelan. Menurut Maulana, tanpa langkah konkret dari pemerintah, perhotelan di berbagai daerah bakal semakin terpuruk.

"Selama pemerintah belum melakukan evaluasi, bisnis perhotelan akan terus melakukan efisiensi untuk bertahan. Kalau sudah tidak bisa bertahan, langkah terakhirnya adalah tutup. Dan itu sudah terjadi sekarang, ada banyak PHK dan bahkan sudah ada hotel yang tutup," terangnya.

Alan mencontohkan bagaimana pemerintah sempat memberikan stimulus bagi sektor perhotelan saat pandemi Covid-19 dengan menggelar berbagai kegiatan di daerah untuk mendorong pergerakan ekonomi. Namun, saat ini, belum ada langkah nyata untuk menyeimbangkan dampak dari efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, tambah Alan, efisiensi anggaran ini bukan hanya berdampak pada bidang perhotelan dan sektor-sektor yang terkait dengannya tapi juga pada perekonomian masyarakat. "Di libur lebaran tahun ini saja menurut data Kemenhub sementara ini pergerakan masyarakat yang mudik lebaran atau liburan di saat lebaran turun sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu. Jadi dampaknya bukan hanya di hotel tapi bisa juga di bidang-bidang lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah memasukan anggaran jasa hotel dan restoran dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"LKPP itu yang di e-katalog, itu pasti sudah disesuaikan dengan pagunya pemerintah. Lebih memudahkan. Kita mendorong ke arah sana, karena kalau hanya memotong anggaran saja, sebetulnya nanti program pemerintahnya juga pasti terganggu," kata Hariyadi Sukamdani pada tim Lifestyle Liputan6.com, Kamis, 13 Februari 2025.

Menurut Hariyadi sejak kebijakan efisiensi berlaku, belum ada kegiatan pemerintah dilakukan di jasa perhotelan. Ia memprediksi, potensi kerugian industri perhotelan akibat kebijakan tersebut mencapai Rp24 triliun. Angka tersebut setara dengan 40 persen okupansi hotel secara nasional.

Hariyadi menambahkan efek domino dari efisiensi anggaran terhadap industri hotel terjadi pada sejumlah sektor, seperti UMKM dan penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata.

"Dampaknya pasti akan sangat terasa, karena mata rantainya juga cukup panjang ya. Mulai dari pertanian, peternakan, sampai UMKM itu kan terlibat semua. Kalau itu ngga ada ordernya kan otomatis turun semuanya. Pendapatan asli daerah juga pasti akan terpengaruh karena dari pajak hotel dan restoran itu kita selalu menduduki peringkat lima besar," ucapnya.

Jika situasi tersebut berkepanjangan maka hotel akan mengurangi operasional yang berdampak pada pengurangan pegawai. Jadi bukan tidak mungkin pemberhentian hubungan kerja (PHK) di industri hotel bisa terjadi.