Norwegia Berlakukan Pajak Turis di Tengah Lonjakan Pengunjung dan Kekhawatiran Overtourism

Liputan6.com, Jakarta - Norwegia mengambil langkah untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan. Anggota parlemen Norwegia menyetujui pengenalan pajak turis baru yang memungkinkan kotamadya untuk mengenakan pajak sebesar 3 persen atas akomodasi di daerah yang terdampak pariwisata.

Mengutip dari laman Euronews, Jumat, 6 Juni 2025, langkah ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran akan kelebihan turis yang semakin meningkat. Pada 2024 tercatat rekor jumlah pengunjung dengan 38,6 juta orang memesan akomodasi di Norwegia.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 12 juta adalah wisatawan asing, meningkat 4,2 persen dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini sebagian besar disebabkan oleh wisatawan yang mencari destinasi Eropa utara yang lebih sejuk untuk menghindari panas.

Kepulauan Lofoten, yang sebelumnya sepi, kini menjadi salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi. Gambar-gambar jalur pendakian yang menakjubkan di media sosial telah menarik banyak turis ke daerah tersebut. Dengan populasi hanya 24.500 orang yang tersebar di beberapa kota kecil dan desa, tantangan untuk mengakomodasi pengunjung baru ini semakin nyata. 

Peningkatan pariwisata telah menyebabkan ketegangan dengan penduduk lokal di seluruh Norwegia. Infrastruktur yang ada berjuang untuk mengimbangi lonjakan jumlah pengunjung.

Fasilitas seperti toilet umum dan tempat parkir mobil kewalahan di destinasi populer. Beberapa penduduk bahkan melaporkan kasus wisatawan yang menggunakan taman belakang mereka sebagai toilet, serta peningkatan lalu lintas yang menyumbat jalan-jalan Norwegia.

Survei terbaru oleh organisasi industri Norwegian Tourism Partners mengungkapkan bahwa 77 persen penduduk di Tromsø, yang terletak di atas Lingkaran Arktik, merasa bahwa terlalu banyak turis di wilayah mereka. Pengunjung tertarik dengan Cahaya Utara, wisata alam liar, pengalaman budaya Sami, dan berbagai atraksi lainnya yang ditawarkan kota tersebut. 

Undang-undang baru ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menerapkan pajak atas kebijakan mereka sendiri, yang akan ditambahkan ke biaya akomodasi. Dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan secara eksklusif untuk meningkatkan proyek infrastruktur pariwisata yang menguntungkan pengunjung dan penduduk lokal.

Pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa fasilitas mereka tidak memadai dan rencana mereka harus disetujui oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut.

Cecilie Myrseth, Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia, menyatakan di media sosial bahwa pemerintahnya telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk memberlakukan pajak pariwisata yang sejalan dengan apa yang berlaku di negara-negara Eropa lainnya.

Selain itu, pajak ini juga dapat diterapkan pada kapal pesiar yang singgah di negara tersebut, khususnya di wilayah yang paling terdampak oleh kelebihan turisme. Norwegia bergabung dengan sejumlah negara Eropa lainnya dalam memberlakukan atau meningkatkan pungutan pengunjung untuk mengatasi tantangan kelebihan turisme.

Dengan pajak baru ini, Norwegia berharap dapat mengelola dampak pariwisata yang meningkat, memastikan bahwa infrastruktur pariwisata dapat memenuhi kebutuhan pengunjung dan penduduk lokal, serta menjaga keindahan dan daya tarik destinasi mereka untuk generasi mendatang.

Jika Norwegia baru memulai, Venesia justru telah memperpanjang penerapan pajak wisata harian pada 2025. Kebijakan ini akan menggandakan biaya untuk pemesanan menit terakhir menjadi 10 Euro atau setara Rp170 ribu yang diumumkan oleh pejabat kota pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Mengutip Euronews, Sabtu, 26 Oktober 2024, langkah ini diambil setelah program percontohan yang diluncurkan awal 2024, menunjukkan hasil yang signifikan meskipun menuai berbagai kritik. Wali Kota Venesia, Luigi Brugnaro, menegaskan bahwa pajak ini bertujuan untuk membantu kota dan warganya dalam memerangi overtourism.

Pihaknya juga menghindari lonjakan pengunjung selama liburan dan akhir pekan yang ramai. "Venesia adalah kota pertama di dunia yang mencoba mengelola masalah kelebihan turis. Kami memperoleh hasil yang penting," ujar Brugnaro.

Pajak perjalanan harian ini akan diberlakukan setiap hari Jumat hingga Minggu dan pada hari libur, mulai 18 April hingga 27 Juli 2025, dengan total 54 hari. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah hari yang diberlakukan tahun ini. Turis yang tidak mereservasi hingga empat hari sebelumnya bakal dikenakan biaya 10 Euro atau 170 ribu, bukan 5 Euro seperti biasanya.