Louis Vuitton Belanda Didenda Hampir Rp10 Miliar karena Kasus Pencucian Uang Wanita China

Liputan6.com, Jakarta - Louis Vuitton cabang Belanda tersangkut kasus pencucian uang. Pada Kamis, 12 Februari 2026, jaksa penuntut umum (JPU) mengumumkan bahwa perusahaan itu sepakat membayar denda penyelesaian sebesar 500 ribu euro (sekitar Rp9,98 miliar).

"Louis Vuitton tidak memverifikasi identitas pelanggan secara memadai yang berulang kali menghabiskan sejumlah besar uang tunai dalam jangka waktu yang lama," kata JPU dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The New York Times, Jumat, 13 Februari 2026.

JPU menyatakan bahwa merek mewah Prancis tersebut telah melanggar undang-undang pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyelidikan kasus itu dimulai sejak musim panas lalu saat mereka secara paralel menyelidiki kasus seorang wanita Tiongkok yang dituduh mencuci jutaan euro dalam skema internasional.

Perempuan berusia 36 tahun yang diidentifikasi secara publik hanya sebagai Bei W itu dituduh JPU mencuci uang lebih dari dua juta euro (sekitar Rp39,9 miliar) dari September 2021 hingga Februari 2023. Menurut JPU, perempuan itu membeli tas-tas mahal di Belanda dengan uang haram yang diterimanya dari orang lain.

Bei W kemudian mengirim tas-tas tersebut ke China dalam kotak kardus untuk dijual kembali di sana, yang pada gilirannya membuat seolah-olah hasil penjualan berasal dari perdagangan yang sah. Pejabat penegak hukum di Belanda mengatakan pada saat itu bahwa pola pembelian wanita tersebut di toko-toko Louis Vuitton semestinya membuat rumah mode tersebut waspada terhadap pelanggaran dan mempertanyakan apakah perusahaan tersebut seharusnya memberikan peringatan.

Louis Vuitton tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perwakilan perusahaan tidak dapat segera dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Perempuan Tiongkok itu masih diadili bersama dengan dua orang lainnya. Mereka adalah seorang wanita yang dituduh membantu Bei W. melacak pembeliannya dan seorang pria yang bekerja untuk Louis Vuitton pada saat itu dan dituduh membantu Bei W. untuk tetap berada di bawah ambang batas 10.000 euro yang akan memicu kewajiban pelaporan transaksi tunai.

Para peserta dalam skema tersebut diduga menggunakan sistem belanja perantara yang dikenal sebagai "daigou", yakni pembeli di luar negeri berbelanja atas nama seseorang di Tiongkok. Barang-barang yang dibeli seringkali lebih murah di luar negeri dan, dalam kasus merek mewah, cenderung tidak menimbulkan kekhawatiran tentang keasliannya.

"Bukti untuk ini berasal dari banyak pesan obrolan, kwitansi, dan rekaman kamera keamanan. Kotak-kotak tersebut, yang siap untuk perjalanan ke Tiongkok, ditemukan di rumahnya," kata jaksa dalam sebuah pernyataan.

Kantor kejaksaan mengatakan pihaknya menghentikan kasus terhadap Louis Vuitton karena 'keterbatasan kapasitas di pengadilan Rotterdam memaksa kejaksaan untuk membuat pilihan guna membebaskan waktu untuk kasus-kasus lain', menurut pernyataan tersebut.

Tak hanya di Belanda, Louis Vuitton, bersama dengan Dior dan Tiffany & Co., didenda Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan pada hari yang sama. Total denda yang harus dibayar adalah 36 miliar won (sekitar Rp419 miliar), terkait kasus kebocoran informasi pelanggan.

Mengutip NDTV, keputusan menjatuhkan denda diambil dalam rapat pleno sehari sebelumnya. Kantor berita Yonhap melaporkan Louis Vuitton Korea didenda paling besar di antara ketiga perusahaan, yakni sebesar 21,4 miliar won (hampir Rp249 miliar), atas pelanggaran data sekitar 3,6 juta pelanggan.

Badan pengawas tersebut mengatakan bahwa pihak luar mencuri informasi pribadi, seperti nama pengguna, nomor telepon, dan tanggal lahir, dalam tiga kesempatan dengan meretas perangkat karyawan. Badan pengawas mencatat bahwa perusahaan tersebut memiliki praktik keamanan yang buruk untuk akses jarak jauh.

Sementara itu, regulator mendenda Christian Dior Couture Korea dan Tiffany Korea masing-masing sebesar 12,2 miliar won (sekitar Rp141,94 miliar) dan 2,4 miliar won (sekitar Rp27,9 miliar), atas pelanggaran data setelah karyawan tertipu untuk memberikan akses sistem internal kepada pihak jahat.

Dior mengalami pelanggaran data sekitar 1,95 juta pengguna dan tidak menyadari insiden tersebut selama tiga bulan, sementara kebocoran di Tiffany melibatkan informasi pribadi sekitar 4.600 pengguna, menurut badan pengawas. Data pengguna yang bocor dari kedua perusahaan tersebut termasuk nama dan alamat email.

Secara terpisah, badan pengawas mendenda BKR, yang mengoperasikan Burger King di Korea Selatan, sebesar 924 juta won karena mengumpulkan data pribadi anak di bawah umur 13 tahun tanpa persetujuan wali. Badan pengawas juga menjatuhkan denda sebesar 642 juta won kepada MGC Global, yang mengoperasikan waralaba kopi populer Mega MGC Coffee, karena mengirimkan pesan pemasaran kepada pelanggan yang tidak menyetujuinya.