Hari Kebudayaan Dirayakan Perdana di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, 7 Lembaga Dapat Penghargaan

Liputan6.com, Jakarta - Untuk pertama kalinya Hari Kebudayaan yang jatuh setiap 17 Oktober dirayakan. Mengusung tema Merayakan Keberagaman, Kementerian Kebudayaan menggelar perayaan di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Jumat (17/10/2025), penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan didasarkan pada Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025. Penetapan itu bertepatan dengan hari lahir semboyan Bhineka Tunggal Ika dan penandatanganan Peraturan Pemerintah tentang lambang negara Garuda Pancasila oleh Presiden Soekarno pada 1951.

"Penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober merupakan hasil diskusi bersama seniman, budayawan, dan para pegiat budaya, yang intinya adalah merayakan keragaman ekspresi budaya di seluruh penjuru nusantara," kata Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memulai orasi kebudayaannya.

Momentum itu, sambung dia, menegaskan peran strategis kebudayaan dalam memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, dan menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia di tengah dinamika zaman. Lebih lanjut, dia juga menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan kebudayaan sebagai denyut nadi bangsa.

Menurutnya, selama hampir satu tahun Kementerian Kebudayaan berdiri, ekspresi budaya Indonesia semakin bangkit, dan Hari Kebudayaan menjadi penanda kebangkitan tersebut.

Dalam orasi itu, Fadli Zon juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga api kebudayaan agar terus menyala di tengah arus peradaban dunia. Ia menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan akar budayanya, serta mengajak semua pihak untuk memajukan kebudayaan Indonesia agar lebih kreatif, berdaya saing, dan berakar kuat pada tradisi.

"Kita harus bekerja bersama memajukan kebudayaan Indonesia, aktif melestarikan warisan budaya, dan membangun bangsa yang lebih maju, kreatif, serta berdaya saing," katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri Kebudayaan memberikan Penghargaan Menteri Kebudayaan kepada sejumlah lembaga yang berperan aktif menjaga nyala api kebudayaan. Penerimanya adalah Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Senawangi) untuk Hari Wayang Nasional, Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) untuk Hari Keris, Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI) untuk Hari Komedi, Yayasan Hari Puisi untuk Hari Puisi, Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) untuk Hari Pantun, Asosiasi Museum Indonesia (AMI) untuk Hari Museum Indonesia, dan Tim Sembilan Garuda untuk Hari Kebudayaan.

Penetapan Hari Kebudayaan oleh pemerintah tidak diterima baik oleh semua pihak. Salah satu akademisi yang juga seorang pakar kebudayaan Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Aprinus Salam menolak dengan tegas adanya penetapan Hari Kebudayaan Nasional.

"Saya tidak pernah setuju kalau ada Hari Kebudayaan Nasional. Setiap hari adalah hari kebudayaan," ujarnya kepada Liputan6.com, beberapa waktu lalu, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Adanya satu hari khusus untuk merayakan kebudayaan menurutnya akan mereduksi makna kebudayaan itu sendiri. Padahal, kebudayaan bukan sekadar perayaan atau seremoni tahunan, melainkan sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Kenapa kebudayaan harus diisolasi menjadi satu momen tertentu? Seolah-olah hari-hari lain tidak penting. Padahal, kebudayaan itu hidup setiap hari dalam praktik, dalam hubungan antarmanusia, dalam penghargaan dan penghormatan," ucapnya lagi.

Aprinus mengkritik keberadaan hari kebudayaan nasional, yang akan membuat masyarakat hanya akan fokus mempersiapkan perayaan di satu hari tertentu. Ia khawatir hal ini akan menjebak publik dalam ritual tahunan yang justru mengabaikan pentingnya menerapkan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya, Menbud menanggapi kritikan penetapan Hari Kebudayaan yang tanggalnya bersamaan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Ia berdalih kesamaan itu hanya kebetulan semata.

"Nggak ada (kaitan ultah Prabowo). Kebetulan saja. Sama hari lahir saya kan hari lahir Pancasila. Ya, tanggal 1 Juni. Enggak ada hubungannya," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025, dari kanal News Liputan6.com.

Fadli kembali menegaskan pemilihan tanggal berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bukan hal lain. "Ini kan Hari Kebudayaan ini soal Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya juga belum lapor sama beliau ya," kata dia. "Ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nggak ada kaitannya dengan hari lahirnya Pak Prabowo," sambungnya.

Menurut Fadli, penetapan Hari Kebudayaan itu juga tak perlu dilaporkan kepada Presiden sebab tak ada hubungan dengan tanggal lahir Prabowo. "Jadi saya sendiri belum pernah membicarakan dengan beliau. Karena memang ini enggak ada kaitannya dengan beliau gitu ya," ujarnya.