Thailand Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa untuk Semua Negara, Tuai Pro Kontra di Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Thailand sedang mengkaji ulang kebijakan bebas visanya di tengah beragam masalah berkaitan turis asing yang tinggal di negara itu, khususnya dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang dipertimbangkan mencakup mempersingkat masa tinggal bebas visa 60 hari untuk turis menjadi 30 hari.

Para pejabat juga meninjau ulang kriteria untuk berbagai kategori visa, seperti visa investasi, visa tinggal jangka panjang, visa pelajar, dam visa digital nomad. Saat ini, turis dari 93 negara berhak mendapatkan kebijakan bebas visa tersebut. Usulan untuk mengurangi durasi tinggal bebas visa dan mengenakan biaya masuk pada semua wisatawan asing ditolak industri pariwisata domestik, yang memperingatkan bahwa Thailand dapat kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah memerintahkan pembentukan kelompok kerja untuk meninjau kebijakan tersebut, kata juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa pemerintah mendukung investasi asing yang sah, transparan, dan bermanfaat, tetapi tidak akan mengizinkan modal ilegal, pengaturan nominee, atau jaringan kejahatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari beroperasi di Thailand.

"Perdana Menteri telah menginstruksikan pasukan keamanan, otoritas administratif, kementerian perdagangan, dan lembaga terkait untuk memeriksa semua wilayah di seluruh negeri," kata Rachada, mengutip Strait Times, Rabu (13/5/2026). "Jika ditemukan eksploitasi celah hukum yang merampas pekerjaan dan mata pencaharian warga Thailand, tindakan hukum yang tegas harus diambil."

Awal pekan ini, Anutin berjanji tidak akan menoleransi 'preman' asing yang memasuki negaranya untuk menjalankan bisnis ilegal dan mengancam penduduk setempat. Tinjauan itu merespon keluhan lama dari para pemilik bisnis lokal, terutama di daerah yang populer di kalangan wisatawan asing. Mata pencaharian mereka terancam oleh para turis yang menyalahgunakan visa untuk berkegiatan ilegal. 

Meski begitu, Anutin sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak bermaksud untuk sepenuhnya menghapus kebijakan bebas visa karena Thailand masih dapat menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari wisatawan asing yang masuk ke negara itu secara legal.

"Bebas visa bukan tentang masuk tanpa syarat," katanya pada 11 Mei. "Kita perlu menemukan keseimbangan terbaik." Ucapan itu menggarisbawahi dilema yang dihadapi Thailand saat mempertimbangkan seberapa jauh pembatasan masuk tanpa merusak kepentingan ekonomi, setelah menghasilkan hampir USD 50 miliar (S$63,6 miliar) dari 33 juta pengunjung asing pada 2025. 

Thailand dalam beberapa tahun terakhir menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina. Selama bertahun-tahun pula, mereka berurusan dengan turis asing yang terlibat dalam bisnis ilegal atau menggunakan perantara lokal untuk menghindari peraturan.

Penindakan baru-baru ini mengungkapkan bahwa warga asing secara ilegal membangun bar dan restoran di pantai Phuket, yang memicu protes publik. Polisi Phuket lalu mendakwa 33 warga asing, termasuk 13 warga negara Rusia dan 12 warga negara China, dalam lebih dari selusin kasus karena melanggar undang-undang bisnis asing Thailand. Belum lagi penangkapan seorang warga negara China dengan barang bukti sejumlah senjata di Pattaya, makin meningkatkan kekhawatiran keamanan nasional. 

Pada 8 Mei 2026, saat bertugas mendukung KTT ASEAN ke-48 di Filipina, Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri, Arsit Sampantharat  mengatakan bahwa perilaku tidak pantas para turis di berbagai provinsi telah memengaruhi citra pariwisata Thailand dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan penduduk di beberapa daerah.

Jika ditemukan pelanggaran hukum, tindakan harus diambil secara tegas dan tanpa pengecualian, kata Arsit. "Semuanya sudah diatur oleh hukum. Tidak ada yang bisa melanggar hukum, baik warga negara Thailand maupun asing," katanya, mengutip instruksi PM Anutin.

"Warga negara asing yang masuk ke Thailand tidak dapat bertindak seperti tokoh berpengaruh, melakukan hal-hal ilegal, menindas penduduk negara tuan rumah, atau berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan moral, budaya, atau tradisi Thailand. Dan tidak ada yang memiliki koneksi kuat untuk menyelesaikan masalah ini karena Kementerian Dalam Negeri dan pejabat negara di setiap tingkatan tidak menerima pengaturan seperti itu."

Selain menginstruksikan penegakan hukum, PM Thailand telah menginstruksikan lembaga terkait, termasuk pejabat administratif, lembaga keamanan, dan otoritas pariwisata, untuk mempromosikan pemahaman di antara pelaku bisnis dan turis tentang budaya Thailand dan cara hidup negara tersebut.

Laporan dari Surat Thani menyebutkan Gubernur Chumphote Wannachatsiri telah menindak kasus-kasus yang melibatkan warga Israel yang tinggal jangka panjang di Koh Phangan, Koh Samui, dan Koh Tao. Beberapa dilaporkan menggunakan visa turis untuk bekerja, sementara yang lain dituduh berperilaku atau berkegiatan tidak pantas.

Pihak berwenang juga sedang menyelidiki dan menindak bisnis-bisnis yang diduga beroperasi dengan cara nominee, bekerja sama dengan lembaga keamanan, polisi imigrasi, dan kantor ketenagakerjaan provinsi untuk menegakkan hukum secara ketat.

Di Phuket, Gubernur Nirat Pongsitthaworn bekerja sama dengan pejabat administrasi dan keamanan, serta pelaku bisnis lokal, untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara para wisatawan. Provinsi itu menerapkan pendekatan "nol toleransi", dengan penegakan hukum yang ketat.

Pelanggar akan menghadapi hukuman maksimal. Dalam kasus serius, pihak berwenang akan segera mencabut hak mereka untuk tinggal di Thailand. Mereka yang kedapatan mengemudi tanpa SIM yang sah akan dibawa ke pengadilan tanpa pengecualian. Nirat menekankan bahwa Phuket tetap menjadi kota pariwisata yang terbuka, tetapi pengunjung harus menghormati budaya lokal dan hak-hak orang lain.