Tes HPV DNA, Kunci Deteksi Dini Kanker Serviks yang Masih Kurang Dikenal

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas perempuan Indonesia baru terdiagnosis kanker leher rahim ketika memasuki stadium lanjut sehingga pilihan pengobatan sudah terbatas dan berbiaya mahal. Kondisi ini mengingatkan pentingnya penguatan deteksi dini kanker serviks yang harus menjadi prioritas nasional mendesak.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk deteksi dini kanker leher rahim adalah Tes HPV DNA atau Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid.

HPV DNA adalah prosedur untuk mendeteksi infeksi virus HPV tipe risiko tinggi pada wanita. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel sel dari leher rahim (serviks) untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium untuk mendeteksi apakah ada materi genetic dari HPV pada sel tersebut.

Pemeriksaan HPV DNA dianjurkan untuk wanita usia 30-65 tahun dan dilakukan lima tahun sekali serta dikombinasikan dengan metode pap smear. Selain itu, wanita dengan faktor risiko kanker serviks seperti penderita HIV, kekebalan tubuh yang lemah, mendapatkan hasil abnormal tingkat tinggi pada pap smear disarankan untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA.

Tes HPV DNA menawarkan solusi untuk meningkatkan identifikasi dini lesi prakanker, memperluas cakupan populasi, dan mempercepat kemajuan menuju target eliminasi kanker leher rahim.

Menurut Nadia, Kemenkes memiliki tujuan untuk eliminasi kanker leher rahim pada 2030. Namun, jika deteksi dini tidak digenjot maka target itu tidak akan tercapai.

“Karena kalau kita miss (melewatkan) 2030, sebenarnya eliminasi kita akan bergeser lagi mungkin di tahun 2070 atau 2080. Namun memang mencapai target eliminasi kanker 2030 adalah titik awal, sementara eliminasinya sendiri akan bisa tercapai 20 atau 30 tahun kemudian,” kata Nadia dalam diseminasi hasil uji coba Tes HPV di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam diseminasi ini dijelaskan bahwa uji coba skrining kanker leher rahim dengan tes HPV DNA dilakukan di Jawa Timur.

Uji coba dirancang dan dilaksanakan sebagai studi implementasi untuk mendukung pemangku kepentingan nasional dan daerah dalam memahami bagaimana skrining DNA HPV dapat diimplementasikan dalam sistem pelayanan kesehatan primer Indonesia.

Proyek percontohan (pilot project) tepatnya dilakukan di dua wilayah yakni Surabaya dan Sidoarjo. Dua model layanan DNA HPV yang berbeda diterapkan di kedua tempat tersebut menggunakan pendekatan hub-and-spoke.

Sebagai hub, model Surabaya mengintegrasikan metode pengambilan sampel mandiri (self-sampling) dan platform pengujian otomatis dengan kapasitas menengah-tinggi.

Sementara itu, Sidoarjo sebagai spoke menerapkan pengambilan sampel oleh tenaga kesehatan puskesmas dan menggunakan platform semiotomatis dengan kapasitas rendah-menengah di laboratorium Kabupaten Mojokerto, dengan memanfaatkan infrastruktur pemerintah yang sudah ada.

Secara keseluruhan, model-model ini menyajikan pemahaman praktis tentang adaptasi skrining DNA HPV, prosedur tes, serta penanganannya terhadap keberagaman kapasitas sistem kesehatan dan konteks masyarakat.

Temuan menunjukkan bahwa skrining DNA HPV dapat dilakukan dan diterima secara luas dalam sistem kesehatan primer Indonesia.

Analisis  terkait jangkauan, efektivitas, penerimaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan menunjukkan bahwa program ini mencapai jangkauan yang kuat di kedua lokasi. Didukung oleh penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap pengambilan sampel mandiri dan upaya jangkauan yang dipimpin oleh kader yang dipercaya.

Partisipasi perempuan sebagian besar didorong oleh kenyamanan, privasi, dan komunikasi yang jelas dari tenaga kesehatan meskipun ketakutan terhadap hasil dan dukungan suami yang terbatas tetap menjadi hambatan yang signifikan.

Secara keseluruhan, perempuan melaporkan pengalaman positif dalam konseling dan pengobatan, mencerminkan kualitas komunikasi yang baik serta kepercayaan terhadap tenaga kesehatan.

Kesiapan organisasi juga kuat, dengan alur kerja yang jelas, staf yang terlatih, dan proses skrining serta laboratorium yang berfungsi baik. Meskipun kepercayaan diri kader dan staf distrik di lini depan masih bervariasi, uji coba menunjukkan bahwa kedua fasilitas mampu mengadopsi layanan secara efektif dan melanjutkan skrining dan pengujian di luar periode proyek.

Mempertahankan motivasi tenaga kesehatan dan memperkuat kejelasan peran di tingkat komunitas akan menjadi kunci untuk perluasan skala dan integrasi jangka panjang ke dalam layanan rutin.

Selain membuktikan kelayakan, uji coba ini menghasilkan serangkaian sumber daya implementasi praktis untuk mendukung perluasan skala. Sumber daya ini meliputi:

• Paket pelatihan untuk tenaga kesehatan
• Materi pendidikan masyarakat
• Prosedur operasional standar (SOP)
• Alat alur kerja untuk pengambilan sampel mandiri, pengolahan laboratorium, dan ablasi termal
• Rencana operasional yang telah dihitung biayanya untuk mendukung perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan kebijakan.

Hasil-hasil ini memperkuat kapasitas nasional dan memberikan landasan konkret untuk replikasi dan keberlanjutan.

Studi ini merekomendasikan agar Kemenkes, dinas kesehatan (dinkes) tingkat provinsi dan kabupaten, laboratorium, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan organisasi profesional untuk bersama-sama mendorong perluasan nasional skrining DNA HPV dengan model hub-and-spoke melalui:

• Perluasan pengambilan sampel mandiri
• Penguatan kapasitas laboratorium hub-and-spoke
• Integrasi layanan ke dalam pembiayaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
• Peningkatan interoperabilitas data
• Investasi dalam pembangunan kapasitas berkelanjutan dan pemeliharaan preventif untuk memastikan implementasi berkualitas tinggi, adil, dan berkelanjutan di semua tingkatan sistem kesehatan.