3 Tetangga Indonesia Masuk Daftar 75 Negara yang Pengajuan Visa Amerika Serikatnya Ditangguhkan

Liputan6.com, Jakarta - Sektor perjalanan kembali menghadapi hambatan dengan Amerika Serikat menangguhkan sementara pemrosesan visa imigran untuk 75 negara di dunia. Kebijakan itu akan berlaku efektif mulai 21 Januari 2026.

Mengutip The Thaiger, Jumat (16/1/2026), kebijakan itu sebagai bagian dari penyaringan imigrasi yang lebih ketat di bawah kebijakan America First seperti diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada 14 Januari 2026. Dari daftar tersebut, tiga di antaranya adalah tetangga dekat Indonesia, yakni Thailand, Laos, dan Kamboja.

Pembekuan visa imigrasi itu menargetkan pelamar dari negara-negara asal para migran dikatakan secara tidak proporsional bergantung pada bantuan publik setelah menetap di AS. Penangguhan itu akan tetap berlaku sampai pemerintah AS yakin bahwa imigran baru tidak akan menjadi 'beban' bagi wajib pajak Amerika.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa penangguhan ini terutama memengaruhi negara-negara yang warganya secara historis membutuhkan dukungan pemerintah segera setelah memasuki Amerika Serikat. Keputusan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kemurahan hati Amerika dan sistem kesejahteraan sosial, sejalan dengan sikap "America First" pemerintah.

Reuters melaporkan bahwa penangguhan visa ini hanya berlaku untuk visa imigrasi dan tidak mencakup visa non-imigrasi, seperti visa untuk pariwisata, bisnis, pendidikan, atau kunjungan jangka pendek. Minat untuk bepergian ke AS diperkirakan akan tetap tinggi, terutama karena mereka akan menjadi tuan rumah acara internasional besar, seperti Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028.

Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengatakan AS akan mengandalkan wewenang yang ada untuk menyeleksi imigran yang mungkin bergantung pada dukungan publik, menegaskan kembali upaya untuk melindungi sumber daya kesejahteraan nasional. Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025, dilaporkan lebih dari 100.000 visa telah dicabut.

Pemerintah juga telah memperkenalkan pengawasan visa yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan latar belakang yang lebih luas dan peningkatan pemantauan aktivitas media sosial para pelamar. Menurut The Guardian, negara-negara yang terdampak meliputi:

1. Afghanistan,

2. Albania,

3. Aljazair,

4. Antigua dan Barbuda,

5. Armenia,

6. Azerbaijan,

7. Bahama,

8. Bangladesh,

9. Barbados,

10. Belarus,

11. Belize,

12. Bhutan,

13. Bosnia dan Herzegovina,

14. Brasil,

15. Myanmar,

16. Kamboja,

17. Kamerun,

18. Tanjung Verde,

19. Kolombia,

20. Pantai Gading,

21. Kuba,

22. Republik Demokratik Kongo,

23. Dominika,

24. Mesir,

25. Eritrea,

26. Ethiopia,

27. Fiji,

28. Gambia,

29. Georgia,

30. Ghana,

31. Grenada,

32. Guatemala,

33. Guinea,

34. Haiti,

35. Iran,

36. Irak,

37. Jamaika,

38. Yordania,

39. Kazakhstan,

40. Kosovo,

41. Kuwait,

42. Kirgistan,

43. Laos,

44. Lebanon,

45. Liberia,

46. Libya,

47. Makedonia Utara,

48. Moldova,

49. Mongolia,

50. Montenegro,

51. Maroko,

52. Nepal,

53. Nikaragua,

54. Nigeria,

55. Pakistan,

56. Republik Kongo,

57. Rusia,

58. Rwanda,

59. St Kitts dan Nevis,

60. St Lucia,

61. St Vincent dan Grenadines,

62. Senegal,

63. Sierra Leone,

64. Somalia,

65. Sudan Selatan,

66. Sudan,

67. Suriah,

68. Tanzania,

69. Thailand,

70. Togo,

71. Tunisia,

72. Uganda,

73. Uruguay,

74. Uzbekistan,

75. Yaman.

Sementara, wisatawan dan pelaku bisnis dari puluhan negara akan diwajibkan membayar biaya masuk yang lebih mahal ke Amerika Serikat (AS) mulai akhir Januari 2026, menurut Departemen Luar Negeri AS. Mereka diminta membayar "uang jaminan" hingga 15 ribu dolar AS (sekitar Rp 252 juta) untuk mengajukan visa AS.

Melansir TIME, Jumat, 9 Januari 2026, ketentuan ini berlaku untuk pemegang paspor dari 38 negara, karena pemerintahan Trump baru saja menambahkan 25 negara lagi pada Selasa, 6 Januari 2026. Uang jaminan visa ini diumumkan tahun lalu dan akan dikembalikan jika permohonan visa ditolak atau jika persyaratan visa dipenuhi sesuai ketentuan.

Pada dasarnya, biaya ini dimaksudkan untuk mengatasi tingginya angka pelanggaran masa berlaku visa dari negara-negara tertentu. Mengingat nominalnya yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata beberapa negara dalam list, uang jaminan ini kemungkinan bertujuan memberi "efek jera."

Menurut data Organisasi Buruh Internasional, 29 dari 38 negara yang terdampak kebijakan tersebut mencatat pendapatan bulanan rata-rata 675 dolar AS (sekitar Rp 11 juta) per orang. Sebagian besar negara yang baru-baru ini ditambahkan ke daftar tersebut berada di Afrika, dengan beberapa negara lain di Asia dan Amerika Selatan.

Persyaratan jaminan untuk negara-negara yang baru ditambahkan tersebut mulai berlaku pada 21 Januari 2026. Besarnya jaminan, yang berkisar antara 5.000 hingga 15.000 ribu dolar AS (sekitar Rp 84 juta─Rp 252 juta), ditentukan petugas konsuler selama proses wawancara visa pemohon, meski pembayaran jaminan tidak menjamin visa akan dikeluarkan.

Kebijakan ini berlaku untuk warga negara dari negara-negara dalam daftar yang mengajukan visa B1 atau B2. Visa tersebut memungkinkan mereka melakukan kunjungan sementara untuk keperluan bisnis, pariwisata, atau medis. Pemohon visa yang telah disetujui dan memberi jaminan, menurut Departemen Luar Negeri AS, hanya boleh memasuki negara itu melalui Bandara Internasional Boston Logan, Bandara Internasional John F. Kennedy, atau Bandara Internasional Washington Dulles.