Kemenpar Sebut Korea Selatan Minta Maaf Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Bali

Liputan6.com, Jakarta - Isu tentang peringatan perjalanan (travel advisory) ke Bali yang dikeluarkan pemerintah Korea Selatan mendorong pemerintah Indonesia, diwakili Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Luar Negeri untuk meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pihak Korea Selatan meminta maaf.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Selasa, 14 April 2026, pihak kedutaan Korea Selatan (Korsel) menjelaskan bahwa unggahan peringatan perjalanan sebelumnya terjadi karena kekhilafan Konsul Jenderal Republik Korea saat merespons pertanyaan warga negaranya terkait sejumlah kasus kriminal di Bali. Imbauan tersebut dimaksudkan sebagai langkah kehati-hatian bagi warga negara Korsel yang akan berkunjung tanpa tujuan mencederai citra Bali sebagai destinasi wisata.

Kemenpar menyatakan, pihak kedutaan saat ini telah memperbarui narasi peringatan perjalanan dengan pendekatan yang lebih umum serta menghapus rincian kasus yang melibatkan warga negara asing di Bali. Ke depan, mereka juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia terkait penyampaian informasi yang bersifat sensitif, serta menjelaskan kepada media Korsel mengenai kondisi riil pariwisata Bali.

Dari sisi Indonesia, Kemenpar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki aspek keamanan di Bali. Langkah yang dilakukan antara lain peningkatan penilaian risiko secara berkala di hotel, tempat hiburan, dan destinasi wisata, sesuai standar manajemen pengamanan yang ditetapkan pihak kepolisian.

Kemenpar mendorong pelaku industri pariwisata untuk memperkuat sistem verifikasi tamu, termasuk memastikan pelaporan data orang asing dilakukan secara tertib dan terintegrasi. Selain itu, kepolisian meningkatkan kehadiran pos keamanan terpadu dengan menempatkan titik pantau di kawasan dengan aktivitas tinggi seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu. Langkah ini bertujuan mempercepat respons terhadap potensi insiden di lapangan.

Penegakan hukum juga diperkuat melalui penertiban pelanggaran lalu lintas, termasuk penyewaan kendaraan bermotor kepada warga negara asing yang tidak berizin resmi. Operasi yustisi akan dilaksanakan secara berkala untuk mengawasi dan menindak penyalahgunaan izin tinggal, guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

Kemenpar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku industri, serta komunitas lokal seperti banjar di Bali. Sinergi ini diharapkan mampu membangun sistem keamanan destinasi yang komprehensif dan berbasis masyarakat.

Sementara itu, turis asing diimbau untuk memanfaatkan layanan resmi yang telah disediakan pemerintah selama berada di Indonesia. "Indonesia akan terus menyambut wisatawan dari seluruh dunia, termasuk dari Republik Korea, untuk menikmati keindahan dan keramahan pariwisata Indonesia," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Sebelumnya, ditemui terpisah, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan bahwa kunjungan wisatawan Korea Selatan ke Indonesia, khususnya Bali, tetap stabil meski muncul peringatan perjalanan. Ni Luh menyebut, data terbaru menunjukkan bahwa jumlah wisatawan Negeri Ginseng masih berada dalam tren positif.

"Sampai saat ini, dari data yang kami lihat, kunjungan dari Korea Selatan ke Indonesia masih terus berlangsung," ujarnya saat menghadiri Saka Yoga Festival dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 April 2026.

Namun, pemerintah mengaku terus memantau situasi dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Wamenpar menegaskan, pendekatan diplomatik menjadi langkah utama dalam merespons isu ini.

Sebagai informasi, Korea Selatan merupakan salah satu pasar utama pariwisata Indonesia yang konsisten masuk dalam 10 besar penyumbang wisatawan. Karena itu, pemerintah berharap hubungan pariwisata kedua negara tetap terjaga dan semakin kuat, agar sektor pariwisata nasional tetap stabil dan kompetitif di tingkat global.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia mengeluarkan imbauan pada warganya yang berencana berkunjung ke Bali untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan. Imbauan ini muncul setelah adanya sejumlah kasus kriminal serius yang menargetkan wisatawan asing di beberapa kawasan wisata populer di Pulau Dewata.

Kedutaan Besar Korea Selatan menerbitkan "Pemberitahuan Keamanan tentang Pencegahan Kejahatan Serius" pada 1 April 2026. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa terjadi peningkatan kasus kejahatan yang menyasar warga asing di sejumlah destinasi wisata seperti Jimbaran, Seminyak, dan Canggu, mengutip The Chosun Daily, Rabu, 8 April 2026.

"Kami meminta warga yang berkunjung ke Bali untuk lebih memperhatikan keselamatan pribadi mereka," demikian bunyi imbauan tersebut.