Dorongan Baru untuk Sepakati Aturan Bersama Mengatasi Polusi Plastik

Liputan6.com, Jakarta - Para negosiator kembali mencoba mencapai perjanjian global terkait penanganan polusi plastik pada perundingan yang dibuka di Jenewa, Swiss, Selasa, 5 Agustus 2025. Tapi, mereka menghadapi perbedaan pendapat yang mendalam tentang cara mengatasi bahaya kesehatan dan ekologi tersebut.

Perundingan selama 10 hari yang melibatkan delegasi dari hampir 180 negara ini digelar menyusul kegagalan mencapai kesepakatan pada Desember 2024 tentang cara menghentikan jutaan ton sampah plastik mencemari lingkungan setiap tahun.

Polusi plastik begitu tersebar luas sehingga mikroplastik telah ditemukan di puncak gunung tertinggi, di palung laut terdalam, dan di hampir setiap bagian tubuh manusia. Mengutip Japan Today, Selasa, 5 Agustus 2025, pada 2022, negara-negara sepakat akan menemukan cara untuk mengatasi krisis ini pada akhir 2024.

Tapi, perundingan di Busan, Korea Selatan, gagal mengatasi perbedaan mendasar. Satu kelompok negara menginginkan perjanjian ambisius yang mengikat secara global untuk membatasi produksi plastik dan menghapus bahan kimia berbahaya. Namun, sekelompok negara yang sebagian besar merupakan penghasil minyak menolak pembatasan produksi plastik dan ingin fokus pada pengelolaan limbah.

Menurut proyeksi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), taruhannya tinggi. Jika tidak ada tindakan yang diambil, konsumsi plastik global dapat meningkat tiga kali lipat pada 2060.

Sementara itu, sampah plastik di tanah dan perairan diperkirakan akan melonjak 50 persen pada 2040, menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), yang bertindak sebagai sekretariat perundingan tersebut.

Sekitar 460 juta ton plastik diproduksi secara global setiap tahun, setengahnya sekali pakai, dan kurang dari 10 persen sampah plastik didaur ulang. Plastik terurai jadi potongan-potongan yang sangat kecil, sehingga tidak hanya masuk ke seluruh ekosistem, tapi juga ke darah dan organ manusia, menurut studi terbaru.

Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, mengatakan, "Sangat mungkin mencapai kesepakatan di Jenewa." Teks yang diterbitkan setelah perundingan yang gagal di Korea Selatan memuat 300 poin yang masih perlu diselesaikan dalam perundingan bulan ini.

Direktur eksekutif dan koordinator internasional di International Pollutants Elimination Network (IPEN), sebuah jaringan global yang bertujuan membatasi bahan kimia beracun, Bjorn Beeler, mengatakan, "Ada lebih dari 300 tanda kurung di dalam teks, yang berarti ada lebih dari 300 perselisihan. Jadi, 300 perselisihan harus ditangani."

Isu yang paling memecah belah adalah apakah akan membatasi produksi plastik baru, dengan negara-negara penghasil minyak, seperti Arab Saudi, Iran, dan Rusia menentang pembatasan tersebut. Poin kontroversial lainnya adalah penetapan daftar bahan kimia yang dianggap berbahaya, seperti zat perfluoroalkil dan polifluoroalkil (PFAS), sejenis bahan kimia sintetis yang sering disebut bahan kimia abadi karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.

Beeler mengatakan bahwa tidak ada yang ingin perundingan berlanjut ke putaran ketiga dan para diplomat perlu menunjukkan kemajuan. Seorang narasumber yang tidak ingin disebut namanya berbagi, situasi sekarang rumit karena Amerika Serikat (AS) pernah bersikap kurang mendukung kerja sama internasional saat Trump jadi presiden, dan itu masih berdampak sampai sekarang.

Sumber itu juga mengatakan, "Sementara itu, negara-negara berkembang sangat tertarik pada perundingan. Entah karena mereka adalah produsen plastik dengan risiko dampak yang kuat terhadap perekonomian mereka atau karena mereka menderita polusi plastik dan menuntut akuntabilitas,"

Di Nice pada Juni 2025, dalam Konferensi Kelautan PBB, 96 negara, mulai dari negara kepulauan kecil hingga Zimbabwe, termasuk 27 anggota Uni Eropa, Meksiko, dan Senegal, menyerukan perjanjian ambisius, termasuk target mengurangi produksi dan konsumsi plastik. Ketua Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS), Ilane Seid, mengatakan, "Perjanjian itu harus mencakup seluruh siklus hidup plastik dan ini termasuk produksinya."

Ia menambahkan, "Perjanjian itu seharusnya bukan perjanjian pengelolaan limbah." Graham Forbes, ketua delegasi Greenpeace dalam perundingan tersebut, yang mengecam kehadiran pelobi industri mengatakan, "Pemerintah harus bertindak demi kepentingan rakyat, bukan pencemar."

Beeler mengatakan, para negosiator ingin menghindari putaran perundingan berikutnya, tapi hal itu tidak menjamin tercapainya kesepakatan menyeluruh. "Jalan keluar kemungkinan besar adalah kerangka yang akan disebut perjanjian, yang membutuhkan dana, keberanian, dan jiwa agar benar-benar efektif."