Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Saatnya Berhenti Hanya Bergantung pada Bali

Liputan6.com, Jakarta - Sektor pariwisata Indonesia dinilai tak baik-baik saja. Berdasarkan data ASEAN Statistics Division (ASEANStats) t2024, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), tertinggal jauh di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan bahkan Singapura. 

“Posisi pariwisata Indonesia kini tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, terutama Vietnam yang telah berhasil menyalip posisi Indonesia selama dua tahun berturut-turut,” ujar Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu, 18 Januari 2026, dikutip dari laman nextindonesia.id, Selasa (20/1/2026).

Dibandingkan Indonesia, Vietnam dinilai sangat agresif membangun ekosistem wisatanya. Hasilnya, Vietnam yang pada 2021 hanya mencatat 4.000 wisman, melonjak drastis hingga mencapai 17,6 juta pada 2024. Sementara, Indonesia hanya mampu mendatangkan 14,3 juta wisman pada periode yang sama.

Pangsa pasar Indonesia di ASEAN pun terus menciut, dari 13,51 persen pada  2022 menjadi hanya 11,28 persen pada 2024. Ketergantungan yang terlalu besar pada Pulau Bali juga dianggap sebagai risiko fatal bagi masa depan sektor ini.

"Kita tidak bisa lagi hanya sekadar merayakan angka pemulihan pariwisata jika pada saat yang sama pangsa pasar kita justru menciut," tegas Sandy.

Dengan kondisi Bali yang kian sesak dan jenuh, Indonesia dipaksa untuk segera mencari magnet baru agar tidak semakin ditinggalkan wisatawan mancanegara. Terlebih, mereka mulai mencari alternatif destinasi lain yang lebih segar dan terkelola dengan baik.

Keberhasilan Vietnam menyalip Indonesia merupakan hasil dari perencanaan infrastruktur yang ambisius. Salah satu bukti keseriusan mereka adalah pembangunan Bandara Long Thanh yang dirancang untuk menampung 100 juta penumpang per tahun.

"Vietnam bergerak sangat serius dengan pembangunan infrastruktur masif, sementara kita masih berkutat pada kendala konektivitas udara yang terbatas," tambah Sandy.

Hal ini diperparah dengan kegagalan Indonesia dalam merebut hati wisatawan dari Tiongkok, yang merupakan motor utama pemulihan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Pada 2024, hanya 1,2 juta warga Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia, jauh di bawah Thailand yang menyedot 6,7 juta orang atau Vietnam dengan 3,7 juta kunjungan.

Minimnya minat turis Tiongkok ke Indonesia mengindikasikan adanya masalah struktural yang belum terselesaikan. "Mungkin mereka masih enggan datang karena terbatasnya konektivitas langsung ke tujuan wisata serta kesiapan destinasi non-Bali yang belum konsisten,” ungkapnya.

Tanpa adanya perbaikan pada aksesibilitas dan strategi promosi yang lebih tajam, Indonesia akan terus menjadi penonton saat negara-negara tetangga menikmati "kue" ekonomi dari kembalinya turis Tiongkok ke panggung pariwisata global pascapandemi.

Bali kini berada di titik nadir. Sebagai magnet utama pariwisata nasional, Pulau Dewata menunjukkan gejala overtourism seperti kemacetan parah, tumpukan sampah yang tak terkendali, hingga kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang masif dan  mengurangi kepuasan wisatawan yang datang.

Upaya pemerintah menciptakan "Bali Baru" melalui lima Destinasi Super Prioritas (DSP) ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengembangan wilayah seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo masih sering tersendat pada masalah kualitas layanan dan kepastian investasi yang belum matang.

Bahkan, Likupang mulai meredup setelah tidak lagi masuk dalam daftar prioritas utama nasional. Sandy mengingatkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan efektivitas kebijakan untuk mendatangkan orang.

"Pembangunan DSP seharusnya bukan sekadar proyek fisik, melainkan tolok ukur efektivitas kebijakan nasional. Jika DSP gagal menarik arus wisman internasional secara signifikan, maka seluruh investasi infrastruktur tersebut hanya akan menjadi 'proyek di atas kertas' yang sepi pengunjung," katanya.

Masalah konektivitas antar-wilayah di Indonesia menghanbat wisatawan untuk menjelajahi keindahan di luar Bali. Biaya transportasi domestik yang mahal membuat turis asing seringkali merasa lebih hemat untuk terbang ke negara tetangga dibandingkan harus berpindah pulau di dalam Indonesia.

Jika diversifikasi destinasi ini gagal, pariwisata nasional akan tetap rentan karena hanya bertumpu pada satu kaki saja. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, kata Sandi, dituntut berani merombak total strategi pariwisata nasional.

Indonesia tidak boleh lagi hanya mengandalkan keindahan alam yang bersifat "pemberian Tuhan" tanpa adanya manajemen layanan dan infrastruktur yang kompetitif. Masalah mendasar seperti tingginya harga tiket pesawat domestik dan kurangnya penerbangan internasional langsung ke destinasi-destinasi baru harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Sebagai negara terbesar di ASEAN, sangat ironis melihat Indonesia disalip Singapura, sebuah negara kecil yang minim sumber daya alam namun unggul dalam manajemen sistem dan konektivitas global yang sangat efisien.

"Bisa dibilang pilihannya hanya dua, yaitu kita berani melakukan perombakan untuk membenahi kualitas pariwisata nasional demi merebut pasar wisatawan mancanegara, atau pasrah melihat devisa pariwisata kita terus mengalir keluar ke negara tetangga," ucapnya.