Kunjungan Turis Asing ke Jepang Tembus Rekor 42,7 Juta Orang pada 2025 Meski Diboikot China

Liputan6.com, Jakarta - Angka kunjungan turis asing ke Jepang pada 2025 diperkirakan akan kembali memecahkan rekor. Pemerintah setempat pada Selasa (20/1/2026) memperkirakan angkanya akan menembus 42,7 juta orang. 

Seiring peningkatan itu, tingkat pengeluaran turis asing di Jepang juga mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, yakni sebesar 9,5 triliun yen (sekitar Rp1.020 triliun). Pencapaian itu didorong oleh pelemahan yen dan peningkatan penerbangan ke Jepang.

Di sisi lain, jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Jepang menunjukkan penurunan 45 persen pada Desember 2024 menjadi 330 ribu orang, kata Menteri Pariwisata Jepang Yasushi Kaneko dalam jumpa pers. Penurunan ini menunjukkan aksi boikot China terhadap Jepang berdampak nyata.

Seruan boikot itu menyusul konflik yang sedang berlangsung antara Jepang dan Tiongkok. Mengutip Kyodo News, Selasa (20/1/2026), hal itu diyakini masih akan terus berlangsung dan membebani tren perjalanan masuk pada 2026.

Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata menyatakan bahwa penurunan jumlah wisatawan China itu adalah penurunan pertama sejak Januari 2022 selama pandemi COVID-19. Hingga kini, sambung dia, pemerintah masih memantau situasi seputar wisatawan Tiongkok.

Secara keseluruhan, jumlah pengunjung melampaui 40 juta untuk pertama kalinya, dan total perkiraan sekitar enam juta orang lebih tinggi dari 2024. Kaneko mengatakan Jepang akan "terlibat dalam promosi pariwisata Jepang yang strategis" di tengah pasar masuk yang semakin beragam, yang ditandai dengan meningkatnya kedatangan dari Australia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Prediksi angka yang disampaikan pemerintah Jepang selaras dengan proyeksi yang disampaikan JTB, agen perjalanan Jepang, beberapa hari sebelumnya. Melansir Japan Today, JTB memproyeksikan total kunjungan turis asing ke Jepang pada 2025 adalah 42,6 juta. 

Meski begitu, mereka pesimistis kenaikan itu akan berlanjut pada tahun ini mengingat boikot dari China masih terus berlanjut pada awal tahun ini. Pada November 2025, pemerintah Tiongkok meminta warganya untuk tidak bepergian ke Jepang sebagai bentuk protes atas indikasi Jepang akan mendukung Taiwan jika Tiongkok menginvasinya. 

Meskipun bukan larangan eksplisit untuk bepergian ke Jepang, tekanan sosial yang diberikan sangat kuat, terutama pada penyedia tur kelompok asal Tiongkok. Imbasnya nyata, sejumlah destinasi yang secara konsisten kerap dikunjungi turis China kini mengalami penurunan kunjungan signifikan.

Analis JTB percaya bahwa dampak peringatan perjalanan akan terus dirasakan pada tahun ini hingga pemerintah China mencabut peringatan tersebut. Tiongkok selama ini menyumbang sekitar 1 dari setiap tiga wisatawan asing ke Jepang, sehingga JTB memperkirakan jumlah kunjungan turis asing pada 2026 hanya sekitar 41,4 juta orang, menurun sekitar 2,8 persen dari 2025.

Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana menaikkan pajak keberangkatan bagi para pelancong yang terbang keluar dari negara tersebut. Melansir Japan Today, Jumat, 5 Desember 2024, para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk melipatgandakan pajak yang secara resmi disebut 'pajak turis internasional' ini.

Saat ini, setiap orang yang meninggalkan Jepang dikenakan biaya 1.000 yen (sekitar Rp 110 ribu), yang biasanya sudah digabungkan dalam tiket pesawat sehingga sering tidak disadari. Dalam rencana terbaru, pajak keberangkatan naik menjadi 3.000 yen (sekitar Rp 330 ribu). Komisi Riset Partai Demokrat Liberal (LDP) bahkan mengusulkan tarif yang lebih tinggi, yakni 5.000 yen (sekitar Rp 530 ribu), khusus bagi pelancong yang menggunakan kursi kelas bisnis atau lebih tinggi.

Langkah signifikan ini disetujui partai yang berkuasa dan merupakan bagian dari strategi negara untuk mengontrol pariwisata. Pajak baru ini nantinya akan tetap dimasukkan langsung ke dalam harga tiket maskapai, memastikan setiap penumpang membayar biaya tersebut saat pemesanan.

Alasan utama di balik kebijakan agresif ini adalah masalah overtourism yang melanda Jepang. Melansir Travel and Tour World, pemerintah Jepang mengidentifikasi bahwa lonjakan jumlah pengunjung telah memberikan tekanan berat pada destinasi populer, infrastruktur, dan sumber daya lingkungan. 

Pihak yang mendorong rencana ini mengklaim bahwa dana tambahan dari pajak tersebut sangat diperlukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya. Pendapatan dari pajak ini direncanakan akan digunakan untuk mendanai inisiatif pariwisata berkelanjutan, memperbaiki infrastruktur, dan mengurangi dampak negatif dari kepadatan pengunjung di lokasi-lokasi wisata utama.

Uang ekstra tersebut dapat dialokasikan untuk kampanye kesadaran publik guna menginformasikan wisatawan asing tentang etika di ruang publik Jepang. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk membangun lebih banyak lahan parkir di area yang menarik banyak pengunjung, serta menciptakan sistem reservasi untuk atraksi wisata yang populer.