Kerap Diakali Turis Asing Nakal, Imigrasi Thailand Perketat Pemeriksaan Visa

Liputan6.com, Jakarta - Biro Imigrasi Thailand memperketat pemeriksaan visa turis yang berulang kali masuk dan keluar negaranya berkedok pariwisata. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan dokumen perjalanan itu oleh pelaku kejahatan asing sebagai bagian dari kampanye nasional melawan kejahatan siber.

"Data kepolisian menunjukkan bahwa banyak individu telah memanfaatkan kebijakan bebas visa yang memungkinkan tinggal hingga 90 hari per kedatangan untuk melakukan apa yang dikenal sebagai 'visa run'," kata juru bicara Biro Imigrasi Thailand, Mayor Polisi Cheongran Rimpadee, dikutip dari Bangkok Post, Jumat, 21 November 2025.

Di tempat-tempat dengan populasi ekspatriat yang besar, seperti Pattaya, Phuket, dan Hua Hin, terdapat industri yang berkembang pesat yang mengkhususkan diri dalam paket perjalanan ke titik perbatasan terdekat untuk mengurus formalitas visa. Beberapa ekspatriat tinggal di negara itu selama bertahun-tahun dan telah memperbarui visa turis berkali-kali.

Kemudahan masuk berulang kali ke Thailand menciptakan celah yang memungkinkan beberapa orang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penipuan daring, pencucian uang, dan operasi bisnis tanpa izin. Untuk menutup celah ini, pos pemeriksaan imigrasi di bandara dan perlintasan perbatasan kini akan menolak masuknya pelancong yang melakukan lebih dari dua kali visa run tanpa alasan yang sah.

Mereka yang terdampak akan diwajibkan untuk mengajukan jenis visa yang sesuai — bisnis, pensiun, pendidikan, pernikahan, dan sebagainya — sebelum kembali.

Sejak awal 2025, imigrasi telah menolak masuk sekitar 2.900 orang yang kedapatan menyalahgunakan hak istimewa visa. Selain itu, orang asing yang ditandai dalam daftar pantauan nasional atau internasional akan dicegah memasuki wilayah perbatasan yang terkenal dengan operasi penipuan, khususnya Mae Sot di Provinsi Tak.

Individu yang sebelumnya dideportasi dari zona perbatasan Thailand-Myanmar akan dilarang masuk kembali secara permanen. Kantor imigrasi di seluruh negeri juga telah diinstruksikan untuk meninjau dengan saksama semua permohonan perpanjangan izin tinggal sementara.

Pemohon yang menunjukkan pola yang konsisten dengan visa run akan ditolak atau dicabut perpanjangannya, diikuti dengan deportasi. Penindakan keras nasional terhadap orang yang melebihi batas waktu tinggal (overstay) juga akan diintensifkan, dengan biro tersebut berjanji untuk melaporkan hasilnya secara berkala kepada publik.

Cheongron mengakui bahwa prosedur baru ini mungkin sedikit memperlambat pemeriksaan paspor selama jam sibuk. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pemeriksaan akan tetap efisien, tidak lebih dari 45 detik per orang, dengan waktu antrean dibatasi sekitar 40 menit.

"Personel tambahan akan dikerahkan untuk meminimalkan keterlambatan," ujarnya. Biro tersebut menekankan bahwa langkah-langkah ini tidak bertujuan untuk menghambat pariwisata, tetapi untuk menarik "wisatawan berkualitas" yang berkontribusi positif terhadap perekonomian Thailand.

Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempersulit proses pengajuan visa untuk beberapa kategori tertentu. Mereka yang mengidap diabetes atau obesitas kemungkinan besar akan ditolak visa imigrannya karena para pejabat kini memperluas syarat pemeriksaan medis untuk mencakup penyakit tidak menular.

Mengutip Korea Times, Minggu, 9 November 2025, dalam kebijakan terbaru yang dikirimkan ke kedutaan besar dan konsulat AS di seluruh dunia, petugas visa diinstruksikan untuk menilai apakah pelamar dengan masalah kesehatan jangka panjang atau mahal dapat menjadi 'beban publik'. Arahan tersebut bertepatan dengan pengumuman Presiden Donald Trump pada Kamis, 6 November 2025, untuk memangkas biaya konsumen untuk obat-obatan penurun berat badan yang populer, seperti Ozempic dan Wegovy bagi warga Amerika.

Menurut kabel Departemen Luar Negeri AS, petugas konsuler kini diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai kondisi kronis, termasuk penyakit kardiovaskular dan pernapasan, kanker, gangguan metabolik dan neurologis, serta masalah kesehatan mental. Petugas diinstruksikan untuk mempertimbangkan potensi biaya medis dan memutuskan apakah pemohon dapat menanggung biaya perawatan tanpa bantuan pemerintah AS.

"Apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menanggung biaya perawatan tersebut sepanjang perkiraan umurnya tanpa mencari bantuan tunai publik atau perawatan jangka panjang dengan biaya pemerintah?" demikian bunyi kabel tersebut.