Jepang Bakal Naikkan Pajak Keberangkatan Jadi Rp 325 Ribuan, Digadang-gadang Bisa Atasi Masalah Overtourism

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang yang didukung Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa berencana melipatgandakan pajak keberangkatan menjadi 3.000 yen (sekitar Rp325 ribu) per orang. Beberapa anggota LDP bahkan menyerukan kenaikan pajak menjadi lebih dari 3.000 yen. Hal itu diyakini bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh overtourism di negara tersebut.

Tak hanya turis asing, kebijakan penaikan pajak juga akan diberlakukan bagi wisawatan Jepang, bahkan besarannya kemungkinan lebih tinggi. Pajak itu akan dimasukkan dalam harga tiket pesawat dan kapal laut. 

Mengutip Kyodo, Kamis (13/11/2025), sumber mengatakan pada Rabu, 12 November 2025, bahwa pemerintah setempat sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian pendapatan tersebut untuk menurunkan biaya pengurusan paspor.

Jepang mengumpulkan rekor pendapatan pajak keberangkatan sebesar 52,48 miliar yen pada tahun lalu hingga Maret 2025. Pemerintah bertujuan untuk menggunakan peningkatan pendapatan pajak tersebut untuk mengatasi masalah tentang kepadatan, kemacetan, dan perilaku buruk di lokasi wisata. Pemerintah, misalnya, berencana untuk memperkenalkan sistem reservasi parkir berbasis AI untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

Selain pajak keberangkatan, Jepang sebelumnya menggelontorkan wacana menaikkan biaya visa. Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya mengakui bahwa salah satu pertimbangan untuk menaikkan biaya visa bagi turis asing lantaran besarannya masih lebih rendah dibandingkan biaya visa yang dipatok Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

Pernyataan itu dilontarkan saat ia menjawab pertanyaan tentang laporan Jepang akan menaikkan biayanya ke tingkat yang sama dengan yang berlaku di AS dan Eropa paling cepat pada tahun fiskal 2026.

"Rincian tinjauan belum diputuskan, tetapi kami sedang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap pariwisata yang masuk," ujar Iwaya pada Jumat, 17 Oktober 2025, dikutip dari Japan Today, Senin, 20 Oktober 2025. "Kami akan meninjau biaya yang ditetapkan di negara lain. Saya yakin biaya di Jepang saat ini cukup rendah."

Meski begitu, Iwaya meyakini kebijakan itu tidak berkaitan dengan pengendalian overtourism yang terjadi di berbagai destinasi di Jepang, meski pemerintah masih memperhitungkan dampak dari peninjauan itu.

"Saya pribadi tidak berpikir potensi kenaikan tersebut akan berdampak langsung pada overtourism," kata Iwaya.

Pada tahun ini, kunjungan turis asing ke Jepang dari Januari hingga September 2025 naik 17,7 persen dari tahun sebelumnya, menjadi sekitar 31,65 juta. Hal itu menandai laju tercepat yang pernah tercatat untuk melampaui 30 juta dalam setahun, menurut laporan pemerintah pada pekan lalu.

Sementara, total tahunan dipastikan akan melampaui rekor yang tercatat pada 2024, yakni 36,87 juta orang, menurut data dari Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (Japan National Tourism Organization/JNTO). Wisatawan mancanegara (wisman) menghabiskan sekitar 6,9 triliun yen untuk akomodasi, belanja, dan konsumsi lainnya dalam sembilan bulan pertama tahun ini. 

Itu adalah angka tertinggi untuk periode itu menurut data tersebut. Sementara itu, jumlah wisman pada September 2025 naik 13,7 persen dari tahun lalu menjadi lebih dari 3,26 juta orang, menandai kali pertama angkanya melampaui tiga juta untuk bulan tersebut, menurut JNTO.

Dengan jumlah wisatawan yang membludak, overtourism tidak terhindarkan. Menurut hasil survei Bank Pembangunan Jepang dan Yayasan Biro Perjalanan Jepang pada Oktober 2024, lebih dari 30 persen turis asing di Jepang mengalami maslaah terkait dengan overtourism selama perjalanan mereka pada 2024.

Survei itu menggunakan 7.796 turis asing sebagai responden. Hasilnya menemukan bahwa kepadatan di destinasi wisata sebagai masalah overtourism di Jepang yang paling sering dialami dengan 32 persen mengaku mengalaminya selama masa tinggal mereka, naik dari hasil survei serupa sebelum pandemi dengan 30 persen. Tanggapan terpopuler kedua dalam pertanyaan multi-jawaban adalah perilaku buruk seperti membuang sampah sembarangan dan memasuki area terlarang.

Dalam survei yang dilakukan secara online dari 8--18 Juli 2024 pada individu berusia 20 hingga 79 tahun di seluruh Asia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Australia, 63 persen mengatakan mereka bersedia dipatok tarif lebih tinggi di destinasi wisata dan fasilitas lainnya di Jepang jika hal itu membantu mengurangi kepadatan dan melindungi tempat-tempat tersebut, naik dari 43 persen dari survei pada 2019.

Survei juga menyoroti potensi pariwisata pedesaan di Jepang dengan 97 persen responden yang telah mengunjungi atau berencana mengunjungi Jepang berminat mendatangi daerah-daerah regional di Jepang. Tapi, kurang dari 10 persen dari mereka yang benar-benar melakukan perjalanan ke tempat-tempat tersebut.