1000 Hektare Lahan Terbakar dalam 24 Jam di Riau, 29 Tersangka Pembakaran Ditangkap

Liputan6.com, Jakarta - Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kembali terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memandang kondisi tersebut sebagai ekskalasi darurat yang 'memerlukan langkah tegas dan terintegrasi.

Per Juli 2025, tercatat 790 titik panas (hotspot) terdeteksi di Riau, dengan 27 titik api aktif. Hanya dalam 24 jam, luas lahan terbakar melonjak dari 546 hektare menjadi sekitar 1.000 hektare. Sebaran titik api terkonsentrasi dan saling berdekatan menunjukkan adanya pola pembakaran lahan berulang dan terorganisasi.

Kondisi itu, kata Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurifiq, mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kualitas udara lintas wilayah, dan berpotensi merusak reputasi Indonesia di panggung global dalam komitmen pengendalian perubahan iklim.

"Kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Lonjakan titik api dan luasan kebakaran yang masif hanya dalam waktu singkat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lapangan dan masih rendahnya kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan," kata Hanif dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Selasa, 22 Juli 2025.

Polda Riau, kata dia, menangkap 29 tersangka yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan dengan luas area terdampak mencapai 213 hektare. Angka ini merupakan bagian dari total 35 laporan kasus karhutla yang ditangani sejak Januari hingga Juli 2025, dengan total tersangka mencapai 44 orang dan luas lahan yang terbakar mencapai 269 hektare.

Sebaran tersangka dalam kasus terbaru menunjukkan cakupan yang luas,  Kampar (7 orang), Rokan Hilir (5), Indragiri Hulu (5), Kuantan Singingi (3), Rokan Hulu (3), serta masing-masing satu tersangka dari Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, dan Pekanbaru. Barang bukti yang diamankan meliputi cangkul, parang, korek api, kayu bekas terbakar, hingga jeriken bahan bakar. Kasus-kasus ini banyak terjadi di lahan gambut, kawasan hutan produksi terbatas, dan bahkan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo.

Menteri LH mengapresiasi upaya penegakan hukum itu yang menurutnya menunjukkan respons hukum yang serius dan menjadi pesan tegas bahwa pembakaran lahan tidak akan ditoleransi. Sementara, KLH/BPLH melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti temuan ini dengan memproses sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi yang lalai dalam pencegahan karhutla.

Seluruh perusahaan diwajibkan membangun sekat kanal di areal gambut, menyediakan sarana pemadaman dini, serta aktif berpatroli bersama masyarakat. "Kami telah mengadakan pertemuan langsung dengan pelaku usaha seperti RAPP, Sinar Mas Group, dan PTPN IV Regional III, untuk memastikan komitmen mereka dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan," ujar Hanif.

Dalam rilis Kementerian Kehutanan, kemarin, berdasarkan pantauan titik panas/ hotspot satelit Terra Aqua Nasa dari Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan – SiPongi periode 1 Januari--20 Juli 2025, titik panas tertinggi tercatat di wilayah Riau, yaitu Kabupaten Rokan Hilir (1.767 titik), Rokan Hulu (1.114 titik) dan Dumai (333 titik). Total hotspot yang terdeteksi mencapai 4.449 titik, dengan hotspot tertinggi pada Juli 2025 dengan 3.031 titik.

Dari perhitungan Kementerian Kehutanan, luas lahan terdampak karhutla 2025 di Provinsi Riau periode Januari-Mei 2025 mencapai 751,08 hektare. Berdasarkan jenis tanah, karhutla terjadi seluas 695,72 Ha di tanah gambut (96,23 persen) dan seluas 55,37 Ha di tanah mineral (7,37 persen).

Berdasarkan tutupan lahan, seluas 16,45 Ha tutupan hutan (2,19 persen), dan seluas 734,63 Ha tutupan non-hutan (97,81 persen). Berdasarkan fungsi kawasan, terhitung 14,22 persen di kawasan hutan dan sebanyak 85,78 persen di areal penggunaan lain (APL). "Kondisi iklim dan cuaca di provinsi Riau saat ini meminta perhatian kita bersama," ungkap Wamenhut Sulaiman Umar. 

Sementara itu, KLH bekerja sama dengan BMKG menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah rawan karhutla. Operasi ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan hujan buatan yang diharapkan dapat membantu menurunkan potensi kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang kering ekstrem.

BNPB telah mengerahkan satu unit helikopter water bombing dan akan menambah tiga unit tambahan. Perusahaan swasta juga berpartisipasi, seperti Sinar Mas Group yang mengirimkan satu helikopter ke wilayah Bangko Sempurna, Rokan Hilir, sebagai salah satu episentrum titik api terbanyak.

Pemerintah daerah di 12 kabupaten telah menetapkan status siaga karhutla. Namun, medan yang sulit, lahan gambut yang kering, dan angin kencang memperparah penyebaran api.

"Saya menegaskan bahwa pembakaran lahan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran hukum berat yang akan ditindak tanpa kompromi. Setiap pelaku, baik individu maupun korporasi, akan dikenai sanksi pidana dan administratif. Kami tidak akan membiarkan bencana tahunan ini terus mengancam lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat," ujar Hanif.

Menteri Hanif meminta seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan di wilayahnya. Edukasi publik, patroli darat, dan pelibatan masyarakat peduli api harus digerakkan secara masif.

"Kami terus bekerja untuk memastikan udara bersih, hutan lestari, dan masyarakat yang sehat. Tapi perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antarsektor adalah kunci. Mari bersama kita hentikan pembakaran lahan sebelum api menghentikan kehidupan kita," ucap Hanif.