Jepang Berencana Hapus Syarat Tatap Muka di Imigrasi demi Permudah Masuk Turis Asing

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah berbagai rencana meningkatkan beragam biaya masuk, Jepang nyatanya ingin menyederhanakan proses pemeriksaan imigrasi untuk turis asing. Salah satu wacana yang berkembang baru-baru ini adalah menghapuskan persyaratan menemui langsung petugas imigrasi sebelum memasuki negara tersebut bagi turis asing.

Menghapuskan pemeriksaan imigrasi secara langsung untuk mengurangi kepadatan bandara adalah hal yang jarang terjadi menurut standar global, kata badan tersebut. Pemerintah berencana mengembangkan kerangka hukum untuk sistem tersebut melalui rancangan undang-undang untuk mengubah undang-undang pengendalian imigrasi yang diharapkan akan diajukan pada sidang Parlemen saat ini.

Dikutip dari Kyodo, Senin, 9 Maret 2026, Badan Layanan Imigrasi mengatakan bahwa mereka akan mengandalkan informasi pengunjung yang dikumpulkan melalui sistem penyaringan pra-perjalanan daring yang disebut Sistem Elektronik Jepang untuk Otorisasi Perjalanan (JESTA) yang akan diluncurkan pada tahun fiskal 2028.

JESTA akan meminta pengunjung untuk mengirimkan tujuan perjalanan mereka secara daring sebelum bepergian, setelah itu otoritas imigrasi akan memberikan atau menolak izin masuk. Mereka yang dicurigai berniat untuk tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan akan ditolak naik pesawat.

Saat tiba di beberapa bandara di Jepang, para pelancong diambil sidik jarinya dan fotonya oleh tablet digital yang disebut Kios Terpadu, yang menangani pemeriksaan imigrasi dan bea cukai. Kios Terpadu saat ini tersedia di Bandara Narita, Haneda, Kansai, dan Fukuoka, dengan badan tersebut berencana untuk memperluas sistem ke lebih banyak bandara.

Di bawah sistem yang diusulkan, jika tidak ditemukan masalah, seperti riwayat tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan, mereka akan diizinkan untuk melewati gerbang dan memasuki negara tersebut. Petugas imigrasi akan ditempatkan di dekat gerbang dan dapat melakukan pemeriksaan tatap muka jika mereka melihat aktivitas yang mencurigakan. 

Turis asing dari negara-negara yang dikecualikan dari visa tinggal singkat akan tunduk pada sistem baru ini. Saat ini, 74 negara dan wilayah yang warganya saat ini dibebaskan dari kewajiban memperoleh visa tinggal jangka pendek memenuhi persyaratan ini. Aturan itu resmi tercantum dalam Undang-undang Pengendalian Imigrasi yang disetujui pemerintah Jepang pada Selasa, 10 Maret 2026.

Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana menaikkan pajak keberangkatan bagi para pelancong yang terbang keluar dari negara tersebut. Melansir Japan Today, Jumat, 5 Desember 2024, para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk melipatgandakan pajak yang secara resmi disebut 'pajak turis internasional' ini.

Saat ini, setiap orang yang meninggalkan Jepang dikenakan biaya 1.000 yen (sekitar Rp 110 ribu), yang biasanya sudah digabungkan dalam tiket pesawat sehingga sering tidak disadari. Dalam rencana terbaru, pajak keberangkatan naik menjadi 3.000 yen (sekitar Rp 330 ribu). Komisi Riset Partai Demokrat Liberal (LDP) bahkan mengusulkan tarif yang lebih tinggi, yakni 5.000 yen (sekitar Rp 530 ribu), khusus bagi pelancong yang menggunakan kursi kelas bisnis atau lebih tinggi.

Langkah signifikan ini disetujui partai yang berkuasa dan merupakan bagian dari strategi negara untuk mengontrol pariwisata. Pajak baru ini nantinya akan tetap dimasukkan langsung ke dalam harga tiket maskapai, memastikan setiap penumpang membayar biaya tersebut saat pemesanan.

Alasan utama di balik kebijakan agresif ini adalah masalah overtourism yang melanda Jepang. Melansir Travel and Tour World, pemerintah Jepang mengidentifikasi bahwa lonjakan jumlah pengunjung telah memberikan tekanan berat pada destinasi populer, infrastruktur, dan sumber daya lingkungan.  

Sementara itu, angka kunjungan turis asing ke Jepang pada 2025 memecahkan rekor. Pemerintah setempat menyebut angkanya menembus 42,7 juta orang. 

Seiring peningkatan itu, tingkat pengeluaran turis asing di Jepang juga mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, yakni sebesar 9,5 triliun yen (sekitar Rp1.020 triliun). Pencapaian itu didorong oleh pelemahan yen dan peningkatan penerbangan ke Jepang.

Secara keseluruhan, jumlah pengunjung melampaui 40 juta untuk pertama kalinya, dan total perkiraan sekitar enam juta orang lebih tinggi dari 2024. Menteri Pariwisata Jepang Yasushi Kaneko mengatakan Jepang akan "terlibat dalam promosi pariwisata Jepang yang strategis" di tengah pasar masuk yang semakin beragam, yang ditandai dengan meningkatnya kedatangan dari Australia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Di sisi lain, jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Jepang menunjukkan penurunan 45 persen pada Desember 2024 menjadi 330 ribu orang, kata  dalam jumpa pers. Penurunan ini menunjukkan aksi boikot China terhadap Jepang berdampak nyata. Seruan boikot itu menyusul konflik yang sedang berlangsung antara Jepang dan Tiongkok.