Liputan6.com, Jakarta - Seperti umumnya banyak situs pemesanan akomodasi yang beroperasi di Indonesia, Bali termasuk dalam top of mind pelanggan yang memesan via Airbnb. Segmentasi pelanggannya didominasi oleh wisatawan Gen Z dan milenial, baik dari domestik maupun internasional ang mencari pengalaman perjalanan lebih personal dan fleksibel, tanpa mendetailkan proporsi antara kedua segmen berbeda tersebut.
Menurut data Airbnb, tercatat lebih dari 1.000 properti yang dijajakan untuk area Bali. Kepada Lifestyle Liputan6.com, 16 April 2025, banyak pelanggan yang memilih vila dibandingkan dengan hotel konvensional. Secara spesifik, vila itu memiliki 'kolam renang pribadi, rumah dekat pantai, dan akomodasi ramah keluarga'.
"Yang memungkinkan mereka menjelajahi pulau ini sesuai ritme mereka sendiri," kata juru bicara Airbnb.
Tren menginap di vila atau akomodasi non-hotel tersebut juga pernah disinggung oleh Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ni Made Ayu Marthini. Ia menyatakan bahwa pergerseran itu merupakan hal yang wajar karena setiap wisatawan memiliki preferensi dan jumlah anggaran yang berbeda-beda.
Namun, wisatawan diingatkan agar lebih cermat memilih penginapan untuk menghindari pengalaman yang tidak menyenangkan dari oknum tidak bertanggung jawab. Selain menghindari penipuan, Made menyebut wisatawan perlu memastikan pelayanan yang tersedia sesuai dengan apa yang dijanjikan kedua belah pihak. Pastikan harga yang dicantumkan transparan dan sesuai dengan dana yang dimiliki.
"Jangan lupa, pastikan vila itu atau yang lainnya terdaftar sebagai unit usaha yang legal dan sebagainya. Asal seperti itu tidak apa-apa karena pada akhirnya mereka bayar pajak, itu kan masuknya ke pemerintah juga yang digunakan untuk pembangunan nantinya," kata Made dalam konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin, 17 Maret 2025.
Apa Saja Komponen Pajak yang Dimasukkan dalam Biaya Menginap di Airbnb?
Berdasarkan penelusuran Lifestyle Liputan6.com, diketahui bahwa Airbnb kini menyatakan bahwa biaya yang ditagihkan ke pelanggan kini 'mencakup semua biaya'. Diketahui bahwa selain biaya akomodasi, ada biaya layanan dan biaya pajak pertambahan nilai (PPN/VAT) yang dimasukkan dalam komponen biaya yang ditanggung pelanggan.
"Airbnb juga menyediakan panduan pajak secara gratis yang disusun bersama firma akuntansi independen untuk membantu para host (tuan rumah) mematuhi peraturan perpajakan setempat. Kami percaya bahwa tersedianya berbagai pilihan akomodasi yang memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan dapat mendatangkan manfaat bagi perkembangan ekosistem pariwisata, memastikan Bali tetap menjadi tujuan utama di tahun-tahun mendatang," kata juru bicara itu.
Dalam panduan yang dimaksud tercantum tiga jenis pajak yang harus dibayarkan oleh setiap host atau tuan rumah akomodasi yang terdaftar di Airbnb, yakni pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak hotel. Secara umum, setiap penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan dengan tahun fiskal berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.
Peringatan Airbnb soal Kewajiban Pengelola Properti untuk Membayar Pajak
Sementara, pajak pertambahan nilai yang dibebankan kepada tamu adalah peristiwa kena pajak tertentu yang melibatkan pengiriman, impor, dan ekspor barang dan jasa kena pajak. Terakhir, pajak hotel dikenakan pada akomodasi yang dianggap sebagai layanan hotel yang tidak dikenakan PPN. Tarif pajak hotel bergantung pada wilayah tempat akomodasi berada dan tidak boleh melebihi 10 persen.
"Kami ingin menyampaikan kepada Anda bahwa Airbnb mungkin memiliki kewajiban untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh oleh pengguna platform. Oleh karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang dilaporkan oleh Airbnb dan pendapatan yang Anda laporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan Anda, otoritas pajak dapat mengajukan pertanyaan kepada Anda," demikian pernyataan dalam panduan pajak yang disusun Airbnb.
Dengan demikian, setiap pengelola properti dianjurkan untuk mencari informasi tentang perpajakan yang lebih akurat pada otoritas berwenang atau menggunakan jasa firma yang kompeten untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Para pemilik properti juga diingatkan untuk mempelajari setiap informasi dengan teliti agar tidak bermasalah di kemudian hari.
Aturan Terbaru Airbnb soal Biaya Akomodasi
Sementara itu, Airbnb menyatakan bahwa sejak Senin, 21 April 2025, pihaknya menampilkan total harga menginap secara penuh, mencakup biaya dan pajak (tergantung lokasi), sejak awal. Kebijakan itu menandai perubahan dari menampilkan harga berdasarkan tarif per malam. Pembaruan harga tersebut merupakan bagian dari komitmen Airbnb untuk "keterjangkauan dan transparansi," menurut unggahan blog.
Mengutip CNN, Selasa (22/4/2025), perubahan aturan itu terjadi sebelum peraturan federal AS yang baru tentang biaya sampah yang diberlakukan pada 12 Mei 2025. Komisi Perdagangan Federal mengumumkan peraturan baru akhir tahun lalu yang melarang hotel, perusahaan tiket, dan persewaan jangka pendek memasukkan biaya sampah tersembunyi dalam total biaya mereka.
Daripada konsumen dikenai biaya "kenyamanan" atau "layanan" untuk pemesanan hotel dan tiket konser di kasir, peraturan tersebut akan memastikan bahwa informasi harga disajikan secara transparan sebelum konsumen setuju untuk membayar, agensi tersebut sebelumnya mengumumkan.
Aturan final tersebut tidak membatasi biaya yang dapat dibebankan penjual untuk suatu produk atau layanan. Sebaliknya, aturan tersebut mengharuskan pelaku bisnis untuk menampilkan harga total, termasuk semua biaya tambahan, lebih menonjol daripada informasi harga lainnya.