Terungkap! Cara Mahkamah Agung Bantu JKN Agar Adil dan Merata ke Seluruh Warga

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).

Audiensi terbaru keduanya berlangsung di Jakarta pada Kamis, 22 Januari 2026, membahas upaya kolaborasi untuk memastikan pelayanan kesehatan merata bagi seluruh peserta JKN, termasuk aparatur peradilan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan bahwa per 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia.

Dukungan jaringan fasilitas kesehatan juga terus berkembang, dengan 23.667 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.177 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan jumlah peserta yang hampir mencakup seluruh penduduk Indonesia, pengelolaan Program JKN menuntut kepastian tata kelola, ketepatan data, dan dukungan hukum yang kuat. Inilah yang menjadi landasan penting kerja sama dengan Mahkamah Agung agar pelayanan tetap optimal dan berkeadilan," ujar Ghufron dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Kamis, 22 Januari 2026.

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Mahkamah Agung difokuskan pada beberapa aspek strategis, termasuk pembaruan data hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan MA, serta penguatan pemberian informasi terkait penyelenggaraan Program JKN.

Ghufron menekankan pentingnya penjaminan pelayanan kesehatan bagi aparatur peradilan beserta keluarganya, sambil mendukung akurasi data kepesertaan nasional.

"Ketika skala Program JKN semakin besar, pendekatan promotif dan preventif menjadi sangat penting. Sinergi lintas lembaga dibutuhkan agar upaya menjaga kesehatan peserta berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan,” tambah Ghufron.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, menyambut baik upaya ini. Dia menilai pelayanan BPJS Kesehatan memberikan manfaat nyata bagi para hakim dan aparatur MA, baik di pusat maupun daerah.

"Mahkamah Agung berkomitmen melanjutkan kolaborasi yang telah terbangun. Aparatur MA di seluruh Indonesia dan para hakim, termasuk anggota keluarganya, telah merasakan manfaat dari kerja sama ini," ujar Sunarto.

Sunarto menegaskan bahwa sinergi ini tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan, tapi juga mencakup aspek hukum dan tata kelola.

Menurutnya, masalah kesehatan bangsa bukan tanggung jawab BPJS Kesehatan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lembaga negara.

"Kolaborasi antar lembaga negara menjadi kunci penting dalam memastikan Program JKN berjalan berkelanjutan, tertib, dan berkeadilan. Mahkamah Agung berkomitmen terus bersinergi dengan BPJS Kesehatan, baik dalam penguatan pemahaman regulasi maupun dukungan tata kelola Program JKN," ujar Sunarto.

Dengan sinergi yang kuat, diharapkan penyelenggaraan Program JKN dapat berjalan dengan tata kelola baik, kepastian hukum yang terjaga, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh aparatur peradilan dan masyarakat luas.

Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan menjadi fondasi untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.