Unta di Arab Saudi Kini Punya Paspor, Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Arab Saudi meluncurkan proyek penerbitan paspor untuk unta. Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Pertanian Saudi mengatakan, Wakil Menteri Mansour bin Hilal Al-Mushaiti meresmikan proyek paspor unta pada Selasa malam, 3 Februari 2026.

Melansir Anadolu Agency, Sabtu (7/2/2026), inisiatif ini dirancang untuk mengatur sektor unta, mendokumentasikan identitas, dan meningkatkan efisiensi layanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar di dalam negeri dan internasional, kata kementerian tersebut.

Proyek ini bertujuan mencatat data unta, kepemilikan, dan rasnya, serta menghubungkannya dengan informasi kesehatan dan peraturan yang terverifikasi, menjadikan paspor sebagai referensi yang diakui secara resmi yang mendukung layanan yang lebih efisien.

Paspor unta berfungsi sebagai dokumen identifikasi komprehensif, berisi nomor mikrochip, nomor paspor, nama unta, tanggal lahir, ras, jenis kelamin, warna, tempat lahir, tanggal dan tempat penerbitan, serta foto hewan dari kedua sisi untuk memastikan identifikasi yang akurat.

Paspor tersebut juga mencakup tabel vaksinasi khusus yang secara jelas mendokumentasikan catatan imunisasi hewan. Data ini disertifikasi dengan nama, tanda tangan, dan stempel dokter hewan, menurut pernyataan tersebut.

Kementerian mengatakan, paspor tersebut akan membantu mengatur penjualan dan perdagangan dengan memperketat kontrol atas penjualan, pengangkutan, dan dokumentasi resmi unta. Dalam sensus yang dirilis pada Juni 2025, kementerian mengatakan, jumlah total unta di kerajaan mencapai 2.235.297 ekor.

Arab Saudi termasuk di antara negara-negara pemilik unta terbesar di dunia. Kemungkinan, ada sekitar 80 ribu pemilik unta, menurut angka tidak resmi.

Paspor unta merupakan salah satu dari sejumlah kebijakan baru yang diumumkan Arab Saudi. Terkait dokumen resmi manusia, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah memperkenalkan amandemen baru pada peraturan visa umrah. Pihaknya mengurangi masa berlaku visa masuk dari tiga bulan jadi hanya satu bulan sejak tanggal penerbitan.

Namun, masa berlaku visa setelah kedatangan jemaah di Arab Saudi tetap sama, yaitu tiga bulan, menurut seorang sumber pada Al Arabiya, seperti dilansir dari Gulf News, 1 November 2025. 

Berdasarkan aturan terbaru, visa umrah akan dibatalkan secara otomatis 30 hari setelah penerbitan jika jemaah tidak mendaftar untuk memasuki Arab Saudi dalam jangka waktu tersebut. Langkah ini bertujuan menyederhanakan pengelolaan visa dan memastikan kelancaran proses masuk bagi jemaah.

Ahmed Bajaeifer, penasihat Komite Nasional Umrah dan Kunjungan Arab Saudi, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari persiapan pihaknya menghadapi lonjakan jemaah umrah, mengingat berakhirnya musim panas dan cuaca yang lebih sejuk di Makkah dan Madinah. Tujuannya untuk mencegah kepadatan di kedua kota suci tersebut.

Menurut Saudi Gazette, lebih dari empat juta visa umrah telah diterbitkan bagi jemaah internasional sejak dimulainya musim umrah baru di awal Juni 2025. Angka ini merupakan rekor hanya dalam lima bulan, melampaui angka pada musim-musim sebelumnya.

Pada Oktober 2025, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengonfirmasi bahwa pemegang semua jenis visa, termasuk visa pribadi, kunjungan keluarga, turis elektronik, transit, dan kerja, kini memenuhi syarat untuk menunaikan umrah di kerajaan tersebut.

Pihak kementerian mengatakan, langkah tersebut, lapor Saudi Press Agency, merupakan bagian dari upaya menyederhanakan prosedur bagi jemaah haji. Juga, memperluas akses ke layanan umrah yang sejalan dengan Visi Saudi 2030.

Kementerian juga menyoroti platform Nusuk Umrah, yang memungkinkan pengguna memesan paket, mendapatkan izin secara elektronik, dan memilih waktu secara fleksibel. Sistem terintegrasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membuat ibadah umrah lebih mudah dan gampang diakses oleh umat Islam di seluruh dunia.

"Langkah-langkah fasilitasi ini mencerminkan kesungguhan Pemerintah Wali Dua Masjid Suci dan Yang Mulia Putra Mahkota untuk menyediakan lingkungan spiritual yang aman bagi umat Islam, serta layanan berkualitas tinggi yang memperkaya pengalaman umrah," demikian pernyataan kementerian, rangkum Gulf News, 7 Oktober 2025.