Pemulihan Danau Lido Bogor Kian Mendesak, Sains Wajib Dijadikan Panduan

Liputan6.com, Jakarta - Kondisi Danau Lido, setidaknya setahun lalu, memprihatinkan. Upaya pemulihan perlu dilakukan segera demi menyelamatkan ekosistem air tawar yang juga merupakan sumber penghidupan dan ruang pembelajaran.

"Air menjadi pondasi bagi kehidupan, pangan, dan kesejahteraan manusia. Karena itu, pengelolaannya harus berbasis sains dan didukung tata kelola yang bijak serta berkelanjutan," kata Dekan FPIK IPB, Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, dalam forum antara Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK) IPB University dengan Bhumi Pasa Hijau, Jumat, 30 Januari 2026.

Untuk itu, IPB bersama komunitas lingkungan, yakni Bhumi Pasa Hijau dan Lido Bageur, membentu C-Care Lido. Itu menjadi wadah kolaboratif yang bertujuan untuk membahas tantangan lingkungan dan memperkuat tata kelola berkelanjutan di kawasan Danau Lido, Bogor.

Ketiga pihak mendorong pemulihan Danau Lido yang berada di Cigombong, Kabupaten Bogor itu harus mengedepankan pendekatan kolaboratif berbasis sains. Fredinan menegaskan bahwa pengelolaan danau buatan era Belanda itu tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan publik yang jelas dan terkoordinasi.

Direktur Utama Bhumi Pasa Hijau, Hariadi Propantoko, menyampaikan bahwa revitalisasi Danau Lido merupakan proses jangka panjang yang menuntut keselarasan antara sains, masyarakat, dan kebijakan. Ia menekankan pendekatan sektoral tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tekanan terhadap danau.

"Danau adalah ruang hidup bersama. Tanpa kerangka kolaborasi dan kebijakan yang terintegrasi, upaya pemulihan akan berjalan parsial dan sulit berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Program Manager LIDO BAGEUR, Nevky Emiraj Saputra, menjelaskan kajian baseline menunjukkan perubahan signifikan tutupan lahan di wilayah tangkapan air Danau Lido yang berdampak langsung pada erosi, pendangkalan, dan penurunan kualitas air.

"Hasil kajian ini menunjukkan bahwa persoalan Danau Lido tidak hanya berada di badan air, tetapi sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan di wilayah tangkapan air. Karena itu, intervensi harus dilakukan berbasis data dan terhubung dengan kebijakan tata ruang serta pengelolaan lingkungan," ujar Nevky.

Ia menambahkan dalam satu tahun implementasi awal, program mulai mendorong perubahan perilaku melalui praktik budidaya rendah residu dan serta pengelolaan sampah di sekitar danau. Ketua Kelompok Plasma Lido Jaya, Nurjaman, menyatakan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan.

Meski begitu, Nurjaman mengharapkan pendampingan teknis yang berkelanjutan serta kepastian kebijakan yang mendukung keberlanjutan mata pencaharian. C-Care Lido pun menjawabnya dengan meluncurkan Modul KEJARR (Keramba Jaring Apung Rendah Residu) sebagai panduan teknis budidaya perikanan berbasis daya dukung perairan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan forum multipihak yang melibatkan pengelola danau, instansi pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat. Forum ini menghasilkan tiga arah kebijakan utama, yakni penguatan dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan Danau Lido secara terpadu, pembentukan kelembagaan lintas sektor melalui forum komunikasi multipihak, serta pengembangan skema pendanaan yang terencana, transparan, dan berkelanjutan.

Ditandatangani pula Nota Kesepahaman antara Bhumi Pasa Hijau dan FPIK IPB dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini, para pihak menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan Danau Lido sebagai model pengelolaan danau berbasis kolaborasi, sains, dan kebijakan publik yang terintegrasi. 

Sementara itu, berdasarkan data Kartu Inventaris Barang atau KIB-A (Tanah) Kementerian Pekerjaan Umum, luas Danau Lido Bogor dari semula 35,88 hektare, hanya tersisa kurang lebih 11 hektare sesuai dengan fungsi danau. Artinya, berkurang seluas 24 hektare.

"Kalau kita lihat sebenarnya fungsi danau ini berdasarkan data dari Kemen PUPR ini luar biasa luasannya 35 hektare. Hari ini sekitar 11 hektare, kurang lebih seperti itu. Tentu harus kita kembalikan sebagai tandon air," kata Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau kondisi Danau Lido, Sabtu, 1 Februari 2025, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Menurut Hanif, luas Danau Lido terus menyusut dan mengalami pendangkalan akibat aktivitas pembangunan. "Badan danau saat ini sudah tertimbun dengan berbagai macam kegiatan pembangunan di hulunya," ungkap Kepala Badan Lingkungan Hidup (BPLH) ini.

Hanif akan memerintahkan pengelola KEK Lido untuk merestorasi area Danau Lido, yang salah satunya beralih fungsi menjadi taman. "Kita ada namanya paksaan pemerintah. Tapi ini dilakukan setelah tim pengawas dari KLH melakukan tugasnya. Ada batas waktu yang kita tentukan dalam paksaan pemerintah ini. Jika paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, maka cara represif akan dilakukan," ujar Hanif.