Pariwisata Amerika Serikat Diprediksi Merugi Rp 263 Miliar Jika Turis Asing Wajib Lapor Akun Medsos

Liputan6.com, Jakarta - Sektor pariwisata Amerika Serikat (AS) gelisah jelang pemberlakuan kewajiban melaporkan akun media sosial (medsos) bagi turis asing yang akan datang ke negaranya. Sejumlah ahli perjalanan internasional memperingatkan bahwa kebijakan itu semakin menghalangi pelancong untuk datang ke AS dan mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar bagi sektor pariwisata.

Peringatan itu datang dari World Travel & Tourism Council setelah kelompok industri global tersebut menyurvei 4.563 pelancong internasional yang secara teratur bepergian ke luar negeri. Hasilnya, sepertiga responden menyatakan akan agak atau jauh lebih kecil kemungkinannya mengunjungi AS jika pemohon Program Bebas Visa diharuskan menyerahkan informasi tentang akun medsos mereka.

Potensi penurunan jumlah pelancong dapat merugikan AS sekitar USD 15,7 miliar (sekitar Rp263,6 miliar) dari pengeluaran pengunjung yang hilang, menurut WTTC. Dalam salah satu skenario, AS dapat kehilangan hingga 4,7 juta kedatangan internasional, yang akan mewakili penurunan 23 persen pengunjung dari negara-negara Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA) pada 2026.

Gloria Guevara, Presiden WTTC, mengatakan kepada CNN, dikutip Jumat (30/1/2026) bahwa perubahan yang diusulkan dapat merugikan AS lebih dari 150.000 pekerjaan dan "menempatkan AS pada posisi yang kurang menguntungkan secara kompetitif." Para pelancong yang terdampak memiliki pilihan tujuan lain dan mereka menganggap permintaan informasi akun media sosial "mengganggu."

"Ada begitu banyak tempat untuk dikunjungi, dan para pelancong ESTA akan memilih tujuan lain," katanya. "Kita akan melihat penurunan dan penurunan itu akan berdampak pada lapangan kerja."

Tahun lalu merupakan tahun yang luar biasa dalam perjalanan global, catatnya; negara-negara di seluruh dunia mengalami peningkatan jumlah pengunjung. "Itu tidak terjadi di AS," katanya.

Dua pertiga dari responden yang disurvei – berasal dari Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, di antara negara-negara lain – mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui kebijakan yang diusulkan tersebut. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa hal itu akan membuat AS terasa kurang ramah dan kurang menarik untuk perjalanan liburan maupun bisnis.

Usulan perubahan aturan yang diunggah tahun lalu di Federal Register oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), akan memengaruhi pelancong yang menggunakan ESTA sebagai bagian dari Program Bebas Visa. ESTA adalah aplikasi daring yang memberikan hak kepada pengunjung dari 42 negara, termasuk Inggris, Australia, Jepang, Italia, Irlandia, Israel, Chile, dan Qatar, yang memenuhi syarat untuk mengunjungi AS selama kurang dari 90 hari tanpa visa.

Saat ini, pengunjung yang menggunakan ESTA diminta untuk menginformasikan seperti nomor paspor, tanggal lahir, dan riwayat kriminal sebelumnya. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 29 Januari 2026, juru bicara CBP mencatat bahwa perubahan yang diusulkan belum final.

"Sebagian besar dirancang untuk mendukung Perintah Eksekutif 14161, yang bertujuan untuk melindungi AS dari terorisme asing dan ancaman keamanan nasional dan keselamatan publik lainnya," kata juru bicara tersebut, tetapi tidak menjelaskan bagaimana informasi media sosial akan digunakan dalam mengevaluasi pelamar.

Masih belum jelas informasi media sosial apa yang akan dikumpulkan. Pengumuman di Federal Register menyatakan bahwa pelamar ESTA perlu memberikan 'media sosial dari lima tahun terakhir'. Pertanyaan yang meminta informasi media sosial awalnya ditambahkan ke aplikasi pada 2016, dengan bagian tersebut ditandai sebagai 'opsional'.

Namun menurut Asosiasi Hotel Greater Miami and the Beaches, pejabat pemerintah telah memberi tahu mereka secara pribadi bahwa pengunjung perlu memberikan nama akun atau nama pengguna, tetapi tidak diharuskan untuk memberikan akses ke akun atau unggahan tertentu, dan CBP tidak akan meninjau setiap aktivitas media sosial pelamar.

"CBP telah secara eksplisit menyatakan bahwa akun media sosial tidak akan ditinjau untuk komentar, unggahan, atau aktivitas yang mengkritik Presiden Trump atau pemimpin politik lainnya. Berdasarkan proposal tersebut, CBP hanya akan mengumpulkan nama pengguna untuk memeriksanya terhadap informasi rahasia yang sudah dimiliki pemerintah," kata asosiasi tersebut dalam sebuah unggahan di blognya bulan ini.

Namun, kebijakan tersebut tetap menjadi perhatian besar bagi asosiasi tersebut, yang mencatat bahwa Miami akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA. "Keberhasilan kami bergantung pada kemudahan, dan persepsi kemudahan, perjalanan internasional," kata asosiasi hotel tersebut.

Perubahan yang diusulkan pada permohonan pembebasan visa juga mencakup penambahan kolom bagi pemohon untuk memberikan nomor telepon yang digunakan selama lima tahun terakhir dan alamat email yang digunakan selama 10 tahun terakhir, ditambah informasi kontak untuk anggota keluarga dekat, beserta tempat kelahiran, tempat tinggal, dan nomor telepon mereka selama lima tahun sebelumnya. Uji publik aturan itu masih berjalan hingga 9 Februari 2026 untuk menerima tanggapan publik.

Dalam pernyataan yang dirilis tahun lalu, para pejabat Asosiasi Perjalanan AS mengatakan kebijakan yang diusulkan untuk pemohon ESTA mengkhawatirkan, terutama tanpa informasi lebih lanjut dari CBP tentang perubahan aturan tersebut.

"Ada pertanyaan yang sah dari para pelancong tentang informasi apa yang mungkin perlu mereka berikan, dan dari para ahli keamanan tentang apakah kebijakan ini akan secara signifikan meningkatkan keamanan Amerika," bunyi pernyataan organisasi tersebut. "Satu hal yang tidak perlu diragukan: kebijakan ini dapat berdampak buruk pada perjalanan ke Amerika Serikat."

Sementara, Departemen Luar Negeri telah menginstruksikan kedutaan dan konsulat untuk memeriksa pelamar visa pelajar terkait 'sikap bermusuhan terhadap warga negara, budaya, pemerintah, lembaga, atau prinsip-prinsip pendirian negara kita'. Menurut pedoman tersebut, pelamar diharuskan untuk membuat profil mereka publik, dan kurangnya riwayat media sosial daring dapat dianggap sebagai faktor negatif yang dapat merugikan mereka dalam proses aplikasi.