Modifikasi Cuaca Jadi Andalan di Musim Hujan, Apa Risikonya Kata Ahli IPB?

Liputan6.com, Jakarta - Intensitas hujan tinggi memicu peningkatan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah lalu memanfaatkan modifikasi cuaca sebagai solusi. Modifikasi cuaca pun dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk menekan potensi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sonni Setiawan, mengatakan modifikasi cuaca memang dapat menjadi salah satu ikhtiar untuk meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi. Tapi, hal itu hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan.

"Modifikasi cuaca itu penting sebagai salah satu usaha mitigasi, tetapi harus digarisbawahi bahwa ini bukan solusi permanen. Ia (modifikasi cuaca) tidak menyelesaikan penyebab utama bencana hidrometeorologi," ujar Sonni, dalam keterangannya, Rabu, 4 Februari 2026.

Menurutnya, efektivitas modifikasi cuaca sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Teknik ini baru bisa dilakukan apabila tersedia awan dengan karakteristik tertentu.

Sebagai contoh, pada kondisi cuaca yang banyak awan, modifikasi dilakukan dengan cara menggabungkan awan-awan yang berdekatan sehingga proses presipitasi atau hujan dapat dipercepat. "Kalau kondisi atmosfernya tidak mendukung, modifikasi cuaca otomatis menjadi tidak efektif. Jadi tidak bisa dipaksakan," jelasnya.

Sekalipun kondisi cuaca mendukung, lanjut Sonny, dampak modifikasi cuaca bersifat lokal dan terbatas pada wilayah tertentu. Hal ini menjadi persoalan serius ketika modifikasi cuaca diterapkan untuk area yang sangat luas.

"Untuk wilayah yang cukup besar, modifikasi cuaca tidak efektif. Kalau tetap dipaksakan, itu hanya akan menjadi pemborosan anggaran atau sekadar menghambur-hamburkan dana," ucapnya.

Sonni mengingatkan ketergantungan berlebihan pada modifikasi cuaca berisiko mengaburkan persoalan mendasar yang justru menjadi pemicu utama bencana hidrometeorologi, seperti perubahan tata guna lahan, kerusakan daerah aliran sungai, deforestasi, hingga tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan.

"Selama esensi masalahnya tidak diselesaikan, modifikasi cuaca akan terus menjadi tidak efektif. Ini hanya penanganan gejala, bukan penyakitnya," ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong agar kebijakan mitigasi bencana tidak berhenti pada solusi instan, melainkan diarahkan pada pendekatan jangka panjang dan sistemik, berbasis perbaikan lingkungan, perencanaan wilayah yang matang, serta penguatan kapasitas adaptasi masyarakat.

"Modifikasi cuaca boleh dilakukan, tetapi harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis sains. Jangan sampai solusi cepat justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan di Indonesia hingga 29 Januari 2026 merupakan upaya mitigasi bencana yang terukur dan berbasis sains. 

"Dalam narasi yang beredar, OMC memiliki risiko bencana lain seperti membuat kondisi cuaca tidak stabil serta membentuk cold pool (kolam dingin), memindahkan atau menumpuk air di wilayah tertentu sehingga membuat banjir besar, dan memberikan rasa aman yang palsu," mengutip keterangan resmi BMKG, Kamis, 29 Januari 2026.

OMC dilakukan sebagai respons paralel terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatnya ancaman perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, BMKG menegaskan bahwa kolam dingin merupakan fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami. Fenomena ini terjadi saat air hujan menguap di bawah awan badai, mendinginkan udara, dan menciptakan massa udara padat yang jatuh ke permukaan.

Artinya, setiap kali terjadi hujan secara alami—tanpa campur tangan manusia—kolam dingin pasti terbentuk secara alami. "Sehingga mengaitkan fenomena ini sebagai efek samping yang berbahaya dari OMC adalah kekeliruan sains. Musababnya, OMC dengan teknik penyemaian awan (cloud seeding) tidak menumbuhkan awan baru dan hanya bekerja pada awan yang sudah ada di alam."

Mengutip kanal Health Liputan6.com, BMKG bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta TNI Angkatan Udara, secara resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Barat. Operasi ini berlangsung pada 25 hingga 29 Januari 2026 dengan berpusat di Pangkalan TNI AU (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung.

Direktur Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan langkah strategis ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sejumlah titik di Jawa Barat dalam beberapa hari ke depan. Operasi ini bertujuan memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, dengan cara meredistribusi atau mengurangi curah hujan tinggi sebelum masuk ke wilayah padat penduduk atau area rawan bencana.