Jumhur Hidayat Resmi Jabat Menteri LH, Pengelolaan Sampah Jadi Fokus Utama hingga 2028

Liputan6.com, Jakarta - Jumhur Hidayat resmi menggantikan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung di Kantor KLH, Jakarta Selatan, Rabu, 29 April 2026. Pergantian ini menjadi bagian dari restrukturisasi kabinet yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto, Senin, 27 April 2026.

Dalam pernyataan setelah sertijab, Jumhur langsung menyoroti isu pengelolaan sampah yang akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani secara konkret dan terukur. Itu mengingat urgensi persoalan lingkungan yang kian kompleks dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem.

Jumhur mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 36 wilayah aglomerasi di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Jumhur, "Pengelolaan sampah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik dan kolaboratif lintas sektor."

Pemerintah, lanjut Jumhur, akan memperkuat supervisi, mendorong inovasi pengolahan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menargetkan bahwa permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028.

“Ini menjadi program nasional yang harus dikerjakan bersama oleh seluruh kementerian dan pemangku kepentingan,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi lingkungan.

Pergantian Menteri Lingkungan Hidup dari Hanif Faisol Nurofiq kepada Jumhur Hidayat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat agenda lingkungan hidup nasional. Dalam prosesi serah terima jabatan, Hanif menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan oleh kepemimpinan baru. 

Hanif menyebut bahwa berbagai program strategis yang telah berjalan perlu diteruskan dengan kecepatan dan skala yang lebih besar. Hanif juga menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan Jumhur dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang belum tuntas. “Hal-hal yang belum selesai di tangan saya, kini menjadi tugas Bapak Menteri,” ujarnya. 

Jumhur pun menyambut mandat tersebut dengan komitmen untuk mempercepat realisasi program, terutama dalam pengelolaan sampah dan mitigasi krisis lingkungan. Transisi ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih progresif, tanpa mengabaikan fondasi kebijakan yang telah dibangun sebelumnya.

Dalam pemaparannya, Jumhur Hidayat menekankan pentingnya diversifikasi metode pengelolaan sampah. Selain melanjutkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik, pemerintah juga akan mendorong pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai solusi berbasis masyarakat. 

RDF dinilai berpotensi besar karena dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif sekaligus membuka lapangan kerja. "RDF ini karya masyarakat, bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja," jelasnya. Ia menambahkan bahwa hasil pengolahan sampah tidak hanya terbatas pada energi, tetapi juga dapat dimanfaatkan menjadi produk seperti paving block, genting, dan bahan konstruksi lainnya. 

Pemerintah akan terus mendorong inovasi dari masyarakat dengan memberikan dukungan dan fasilitasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi. Dengan strategi ini, pemerintah berharap mampu mempercepat penyelesaian masalah sampah secara berkelanjutan.

Jumhur menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. 

Salah satu langkah yang akan didorong adalah memasukkan edukasi lingkungan atau environmental ethics ke dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, kesadaran lingkungan harus dibangun sejak usia dini agar menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. “Kalau etika lingkungan sudah tertanam sejak dini, maka dalam skala apapun dia akan tetap menjaga lingkungan,” ujarnya. 

Pemerintah juga akan menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja, dan komunitas sipil, dalam kampanye lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan gerakan kolektif yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap sampah dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan lingkungan diharapkan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kebijakan top-down.

Dalam pernyataannya, Jumhur juga menyoroti dampak serius pencemaran lingkungan, termasuk ancaman mikroplastik yang kini telah masuk ke rantai makanan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar ikan yang dikonsumsi masyarakat berpotensi mengandung mikroplastik, yang menjadi indikator serius dari krisis lingkungan saat ini. 

Kondisi ini, menurutnya, menjadi utang generasi sekarang kepada generasi mendatang, khususnya Generasi Z. "Mereka berhak marah pada kita jika tidak ada perubahan," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan ke depan tidak boleh lagi bersifat eksploitatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap kebijakan mengedepankan keberlanjutan serta perlindungan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat adat. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial.