Calon Pendaki Gunung Everest Bakal Hadapi Syarat Baru yang Lebih Ketat, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta - Para calon pendaki Gunung Everest bakal berhadapan dengan syarat baru yang lebih ketat. Itu menyusul keputusan Majelis Nasional Nepal menyetujui dengan suara bulat rancangan undang-undang pariwisata baru yang berisi aturan yang lebih ketat, seperti dilaporkan The Kathmandu Post.

Rancangan undang-undang tersebut kini akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) setelah bersidang pada Maret 2026, ketika pemilihan umum dijadwalkan akan berlangsung. Jika undang-undang tersebut disahkan, izin untuk mendaki Everest hanya akan diberikan kepada pelamar yang sebelumnya telah mendaki setidaknya satu gunung Nepal lainnya yang lebih tinggi dari 7.000 meter.

Melansir The Guardian, Senin (23/2/2026), para pendaki juga akan diminta untuk memberikan sertifikat kesehatan terbaru untuk mengurangi keadaan darurat medis di ketinggian. Permohonan akan diajukan ke Departemen Pariwisata sebelum ekspedisi, termasuk rencana pendakian gunung yang terperinci, biaya yang relevan, dan dokumen pendukung.

Rancangan undang-undang tersebut memungkinkan departemen untuk menolak mengizinkan mereka yang mungkin berisiko saat mendaki. Hal itu mengingat Gunung Everest dengan ketinggian puncaknya lebih dari 8.800 meter di atas permukaan laut diharapkan hanya didaki pendaki yang serius.

Pendakian dari Base Camp terkenal sulit. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 70 hari dengan kondisi cuaca yang ekstrem, seperti suhu di bawah nol derajat celcius, oksigen rendah, dan risiko longsoran salju.

Selain aturan pendakian, rancangan undang-undang tersebut juga mencakup pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan, untuk mengurangi jumlah sampah dan limbah manusia yang tertinggal di gunung. Dana Kesejahteraan Pendaki Gunung untuk membiayai staf pendukung juga telah diusulkan.

Sejak 2014, Nepal mewajibkan setiap pendaki yang mendaki di atas base camp Everest untuk membawa kembali setidaknya delapan kilogram sampah padat atau kehilangan deposit sebesar USD 4.000 (sekitar Rp67,5 juta). Jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, pihak berwenang berharap untuk mengubah deposit tersebut menjadi biaya yang tidak dapat dikembalikan, yang didedikasikan untuk kegiatan konservasi dan pembersihan, tulis publikasi lokal tersebut.

Tindakan lingkungan ini dilakukan setelah meningkatnya kritik terhadap sampah beku yang tertinggal di sepanjang jalur menuju puncak. Undang-undang tersebut juga mengkonsolidasikan siapa yang bertanggung jawab atas keadaan darurat di pegunungan serta jangka waktu seseorang harus dinyatakan hilang hingga dinyatakan meninggal, yaitu satu tahun.

Rancangan undang-undang ini diharapkan menjadi salah satu revisi paling komprehensif terhadap peraturan pendakian gunung di Nepal, tetapi mungkin membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk menjadi undang-undang setelah majelis rendah kembali bersidang.

Mengutip BBC, Rabu, 31 Desember 2025, Nepal sebelumnya mengumumkan bahwa mereka menghentikan skema deposit yang selama ini diberlakukan karena dianggap gagal mengatasi masalah sampah di puncak tertinggi di dunia. Diperkirakan sekitar 50 ton sampah memenuhi 'atap dunia' saat ini.

Himal Gautam, direktur di departemen pariwisata, mengatakan kepada BBC bahwa masalah sampah tidak hanya "belum hilang", tetapi skema deposit itu "telah menjadi beban administratif". Pejabat kementerian pariwisata dan departemen pendakian gunung mengatakan bahwa sebagian besar uang deposit telah dikembalikan selama bertahun-tahun yang seharusnya berarti sebagian besar pendaki membawa kembali sampah mereka.

Namun, skema tersebut dikatakan gagal karena sampah yang dibawa kembali para pendaki biasanya berasal dari kamp-kamp yang lebih rendah - bukan dari kamp-kamp yang lebih tinggi di mana masalah sampah terparah. "Dari kamp-kamp yang lebih tinggi, orang cenderung hanya membawa kembali tabung oksigen," kata Tshering Sherpa, kepala eksekutif Komite Pengendalian Polusi Sagarmatha, yang mengelola pos pemeriksaan Everest.

Sherpa mengatakan rata-rata seorang pendaki menghasilkan hingga 12 kg sampah di gunung tempat mereka menghabiskan waktu hingga enam minggu untuk aklimatisasi dan pendakian. Sebagian besar pendaki tetap meninggalkan barang-barang seperti tenda, kaleng, kotak makanan dan minuman kemasan. 

"Itulah sebabnya kita dapat melihat begitu banyak sampah menumpuk," sambung Tshering Sherpa.

Terlepas dari "aturan yang cacat" yang mengharuskan pendaki untuk membawa kembali sampah yang lebih sedikit daripada yang mereka hasilkan, pihak berwenang di wilayah Everest mengatakan kurangnya pengawasan telah menjadi tantangan utama.

"Selain pos pemeriksaan di atas Air Terjun Es Khumbu, tidak ada pemantauan terhadap apa yang dilakukan para pendaki," kata Sherpa.

Untuk itu, Nepal akan mengubah skema dengan mengutip biaya pembersihan yang tidak dapat dikembalikan kepada pendaki.  Para pejabat menyatakan biaya itu akan digunakan untuk mendirikan pos pemeriksaan di Camp Dua dan juga mengerahkan petugas penjaga gunung yang akan terus pergi ke bagian gunung yang lebih tinggi untuk memastikan para pendaki membawa sampah mereka turun.