Angka Kunjungan Turis Asing ke Jepang Turun 4,9 Persen, Boikot China Berpengaruh Nyata

Liputan6.com, Jakarta - Sesuai prediksi, aksi China 'memboikot' kunjungan wisata ke Jepang berdampak signifikan. Untuk pertama kalinya, angka kunjungan turis asing ke Jepang turun 4,9 persen menjadi 3,597 juta pada Januari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Mengutip AFP, Minggu, 22 Februari 2026, jumlah turis dari China daratan ke Jepang anjlok 60,7 persen pada bulan lalu dibandingkan pada 2025, menurut data yang dirilis Rabu, 18 Februari 2026. Jumlah pelancong dari China daratan tercatat mencapai 385.300 orang, turun dari 980.520 orang pada Januari 2025.

"Tahun lalu, Tahun Baru Imlek dimulai pada akhir Januari, tetapi tahun ini jatuh pada pertengahan Februari," kata Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (JNTO) saat menerbitkan data tersebut.

Faktor penurunan lainnya adalah peringatan perjalanan yang dirilis pemerintah China untuk warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Jepang. Peringatan perjalanan itu kemudian diikuti dengan pengurangan frekuensi penerbangan berbagai maskapai China ke Jepang.

Sebelumnya, wisatawan China merupakan kontributor terbesar, yang berkontribusi pada meledaknya pariwisata di negeri sakura dan Gunung Fuji yang didorong oleh yen yang lemah sehingga belanja menjadi murah. Pada Januari 2026, posisinya digeser oleh turis Korea Selatan dengan 1,2 juta pengunjung, naik 21,6 persen. Pengunjung dari Hong Kong juga anjlok 17,9 persen.

Jumlah turis China ke Jepang telah anjlok 45 persen pada Desember 2025 menjadi 330.000 orang saja. Hal itu menyusul pernyataan yang dilontarkan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025 yang mengisyaratkan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer jika Beijing berupaya merebut Taiwan dengan kekerasan.

China yang menganggap pulau demokratis itu sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk mencaploknya, sangat marah. Beijing lalu memanggil duta besar Jepang di China. Pada 14 November 2025, mereka memperingatkan warga negara Tiongkok untuk tidak mengunjungi Jepang, dengan alasan "risiko signifikan terhadap keselamatan pribadi dan nyawa warga negara Tiongkok".

Ketegangan antara-kedua negara tetangga itu semakin meruncing setelah pada Desember 2025, pesawat jet J-15 dari kapal induk Liaoning milik China dua kali mengunci radar pada pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa, menurut Jepang. China juga memperketat kontrol ekspor ke Jepang untuk barang-barang yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer, yang memicu kekhawatiran bahwa Beijing dapat mencekik pasokan mineral langka yang vital.

Dua panda terakhir Jepang bahkan dikembalikan ke China bulan lalu. Takaichi (64) dipandang sebagai tokoh garis keras terhadap China sebelum menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada Oktober 2025.

Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum sela pada 8 Februari 2026, menempatkannya pada posisi yang kuat selama empat tahun ke depan untuk memberikan pengaruhnya pada kebijakan dalam negeri dan luar negeri Jepang. Takaichi mengatakan setelah kemenangan pemilu bahwa Tokyo akan memperkuat pertahanannya dan "dengan teguh melindungi" wilayahnya.

Ia juga mengatakan bahwa ia "terbuka untuk berbagai dialog dengan China". Namun, Kementerian Luar Negeri China mengatakan "dialog yang tulus harus dibangun atas dasar saling menghormati".

"Menyatakan dialog dengan mulut sambil terlibat dalam konfrontasi -- tidak seorang pun akan menerima dialog semacam ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian pada Selasa, 16 Februari 2026. Diplomat utama Beijing, Wang Yi, mengatakan pada Konferensi Keamanan Munich pada Sabtu, 14 Februari 2026, bahwa kekuatan di Jepang berupaya untuk "menghidupkan kembali militerisme".

Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana menaikkan pajak keberangkatan bagi para pelancong yang terbang keluar dari negara tersebut. Melansir Japan Today, Jumat, 5 Desember 2024, para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk melipatgandakan pajak yang secara resmi disebut 'pajak turis internasional' ini.

Saat ini, setiap orang yang meninggalkan Jepang dikenakan biaya 1.000 yen (sekitar Rp 110 ribu), yang biasanya sudah digabungkan dalam tiket pesawat sehingga sering tidak disadari. Dalam rencana terbaru, pajak keberangkatan naik menjadi 3.000 yen (sekitar Rp 330 ribu). Komisi Riset Partai Demokrat Liberal (LDP) bahkan mengusulkan tarif yang lebih tinggi, yakni 5.000 yen (sekitar Rp 530 ribu), khusus bagi pelancong yang menggunakan kursi kelas bisnis atau lebih tinggi.

Langkah signifikan ini disetujui partai yang berkuasa dan merupakan bagian dari strategi negara untuk mengontrol pariwisata. Pajak baru ini nantinya akan tetap dimasukkan langsung ke dalam harga tiket maskapai, memastikan setiap penumpang membayar biaya tersebut saat pemesanan.