2 Tantangan Utama Membangun Ekosistem Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pariwisata berkelanjutan di Indonesia tidak boleh sebatas wacana, apalagi semata citra. Penerapannya harus menelesak ke berbagai lini kegiatan wisata, dan untuk itu, identifikasi tantangan-tantangan utama jadi penting guna menyusun solusi komprehensif.

Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Amnu Fuadiy, menyebut bahwa kini, setidaknya ada dua tantangan utama dalam membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan di Indonesia. "Kita harus memahami bahwa keberlanjutan adalah sesuatu yang sudah harus kita terapkan," katanya di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

"Jadi," ia menambahkan. "Bukan lagi sekadar awang-awang, sekadar impian, tapi harus kita lakukan, karena (saat) berbicara tentang lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, kita tidak hanya berbicara hari ini, tapi juga masa depan anak cucu kita. Itu suatu keniscayaan."

Pariwisata, sebut Amnu, merupakan salah satu sektor yang diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi delapan persen pada 2029. Di antara ekspektasi itu, tantangan penerapan pariwisata berkelanjutan "banyak sekali," menurut dia. 

"Pertama," ujar Anmu. "Paradigma penerapan isu keberlanjutan di sektor industri itu dianggap sebagai cost, sesuatu yang membutuhkan biaya. Di beberapa tahap awal memang butuh biaya dan investasi, tapi secara jangka panjang, itu justru membuka peluang yang sangat besar."

"Inilah pentingnya kita bergandengan tangan, tidak hanya pemerintah pusat maupun daerah, tapi juga seluruh stakeholder, termasuk asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha, untuk menjadikannya sebagai peluang. Karena sebenarnya secara pasar (wisatawan), seperti Eropa dan Amerika, memang sudah sangat concern dengan ini (komitmen ramah lingkungan)."

"Ketika mau berwisata, mereka sudah langsung melihat tagging-nya, 'Oh ini hotel yang sudah menerapkan prinsip-prinsip hijau,' misalnya. Kegiatan-kegiatan wisata berbasis ramah lingkungan pun sudah jadi concern sebagian besar pasar wisatawan Uni Eropa dan Amerika. Ini peluang yang sangat besar untuk Indonesia."

Mengingat pertimbangan biaya jadi salah satu tantangan, bagaimana nasib rencana dana abadi pariwisata yang diwacanakan sejak tahun lalu? "Masih dalam proses penyelesaian rancangan Perpres (Peraturan Presiden)," jawab Anmu.

Tantangan kedua, secara umum, masyarakat kita belum memiliki kesadaran yang sama terhadap isu keberlanjutan. "Banyak orang merasa bahwa ketika di hotel, karena dia sudah membayar, dia bisa ganti handuk seenaknya, mengambil makanan banyak, tapi tidak dihabiskan, bisa berboros-boros air, padahal tindakan itu tidak berkelanjutan."

"Maka itu, kita perlu kampanye masif untuk mengubah mindset bahwa meski sudah mengeluarkan uang untuk leisure, untuk menikmati kenyamanan di hotel, di restoran, kita tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan."

Jadi, sudah sejauh mana penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan sekarang? "Bekerja sama dengan Bappenas, kami survei tiga destinasi super prioritas: Borobudur, Danau Toba, dan Mandalika."

Dari situ, pihaknya mengklaim mendapati "kepedulian yang tinggi" terhadap penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Terlepas dari itu, Anmu mengaku belum bisa memberi persentase pasti pelaku pariwisata di Indonesia secara general yang sudah menerapkan praktik sustainable tourism.

Rencana terdekat, dengan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), praktik pengelolaan limbah, mulai dari sisa makanan, air, sampah, sampai penghematan energi, di sektor akomodasi akan jadi mandatory. Namun, ia belum menyebut waktu pasti penerapannya.

"Yang akan memutuskan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Itu akan dilakukan segera setelah sosialisasi yang gencar, karena kami tidak ingin juga industri merasa terkejut. Dengan kondisi pasar yang belum stabil, ekonomi yang belum stabil, kemudian dipaksa untuk bisa menerapkan (prinsip-prinsip pariwisata keberlanjutan)," tandasnya.

Foto Pilihan