Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Ikut Suarakan Tuntutan Peringatan Darurat Indonesia Gelap

Liputan6.com, Jakarta - Menyambung demonstrasi "Indonesia Gelap" Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), mahasiswa Indonesia dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai negara menyuarakan narasi serupa. Ada yang "membalasnya" dengan aksi maupun merilis surat pernyataan.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, beredar seruan "Bangkitkan Pergerakan!" berupa pertemuan yang akan digelar di TV Lounge New Residence Hall, New York, Jumat (21/2/2025), pukul 16.00--18.00, waktu setempat. "Besok (Jumat, 21/2/2025) Jong Columbia akan mengadakan pertemuan, merilis riset kebijakan, dan memulai Aksi Kamisan di New York mulai minggu depan," cuit akun X @logos_id, Kamis, 20 Februari 2025.

"Mari mulai bergerak secara kolektif!" ajaknya. "Mengundang teman-teman mahasiswa dan diaspora Indonesia di New York City dan sekitarnya untuk ikut bergabung. Diskusi esok hari (Jumat (21/2/2025), Aksi Kamisan setiap minggu mulai 27 Februari, kolaborasi riset kebijakan pemerintah, hingga diseminasi pengetahuan lebih luas."

Di utas yang sama, disebutkan pula bahwa ratusan mahasiswa dan alumni Indonesia di Amerika Serikat menandatangani, "EVALUASI 100 HARI KABINET PRABOWO-GIBRAN: PRESIDEN DENGAN JANJI-JANJI KOSONG, PEMERINTAH BERTANGAN BESI, RAKYAT HANYA PENONTON."

Akun itu menyambung, "Gayung bersambut! ✊ Mahasiswa Indonesia di Harvard, MIT, BU, BC, Berklee, dll akan mengikuti pertemuan Jong Columbia, NYU, dsb. Bagi mahasiswa dan diaspora di Boston, sila hubungi http://instagram.com/risuliv13 untuk tempat pertemuan! Tempat lain, organise!"

"Apabila mau bergabung dengan pertemuan lewat Zoom, bisa DM mimin ya," imbuh akun X @logos_id. "Kami memfasilitasi siapapun untuk bergerak bersama! Bisa lewat Instagram Jong Columbia juga di http://instagram.com/jong.columbia. Kalau pergerakan teman-teman butuh designer, web developer, researcher, atau lainnya, sila DM juga. Mimin secara personal akan coba membantu dan mengajak teman-teman lain!"

Akun lain membagikan surat pernyataan PPI Jepang. "Surat Pernyataan Sikap PPI Jepang Maaf ya moots, ngebawain soal politik, tapi aku posisi jauh jadi hanya bisa share dukungan melalui medsos😞sementara mikir ide buat karya untuk bersuara.#IndonesiaGelap," ungkap akun X @eidayo2, Rabu, 19 Februari 2025.

Surat yang dimaksud berbunyi, "Kami, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang, dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 17--19 Februari 2025 dengan tema 'Indonesia Gelap.'"

"Sebagai bagian dari komunitas akademik yang peduli terhadap kemajuan bangsa, kami menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh BEM SI merupakan refleksi dari kegelisahan mahasiswa dan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat."

"Kami mendukung: 1. Menghentikan efisiensi anggaran agresif dan tidak rasional yang merugikan pelayanan kepada rakyat. 2. Transparansi pemerintah terkait status pembangunan nasional saat ini dan yang akan datang. 3. Transparansi penuh dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)."

"4. Penolakan terhadap dwifungsi TNI yang dapat mengancam demokrasi. 5. Penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. 6. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan memperkuat integritas pemerintahan."

"Sebagai pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang, kami merasa terpanggil untuk bersolidaritas dengan rekan-rekan mahasiswa di Tanah Air. Kami percaya bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dalam mengawal jalannya demokrasi dan kesejahteraan rakyat."

"Demikian pernyataan ini kami buat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kami terhadap perjuangan mahasiswa di Indonesia. Kami berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara."

PPI Malaysia juga buka suara. Akun X @sydsnjy mencuit surat pernyataan PPI Malaysia, Kamis, 20 Februari 2025, berbunyi, "Kami, mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, menyatakan bahwa meski kami sedang menempuh pendidikan di luar negeri, perhatian dan kepedulian kami terhadap kondisi bangsa tidak pernah luntur."

"Kami merindukan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, yang adil, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari generasi muda yang peduli akan masa depan bangsa, kami merasa prihatin terhadap berbagai kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah, terutama terkait pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis yang bermasalah."

"Kami menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, di antaranya: 1. Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, yang berarti kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi."

"2. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dengan adanya pemangkasan anggaran kesehatan, pemerintah telah gagal memenuhi hak dasar rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 126 Ayat (1) yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan."

"4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama Pasal 67 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan oleh pemerintah harus menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan bagi masyarakat. Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti nyata bahwa pemerintah lalai dalam menjamin keamanan pangan bagi rakyatnya."

"5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan. Sayangnya, kebijakan ini diambil tanpa melibatkan masyarakat luas secara transparan, sehingga melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang baik."

"Berdasarkan poin-poin diatas, kami dirasa perlu menyikapi kondisi tersebut dengan menuntut: 1. Pengembalian anggaran pendidikan dan kesehatan ke level yang memadai, agar akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap menjadi prioritas negara."

"2. Evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis, termasuk transparansi dalam pengelolaan dana, standar mutu makanan, dan distribusi logistik agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.'"

"4. Komitmen kuat dari pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera, bukan sekadar kebijakan populis yang tidak berdampak nyata bagi kehidupan rakyat kecil. 5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk transparansi dalam penggunaan anggaran negara untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana publik yang terjadi."

"Sebagai mahasiswa yang menimba ilmu di luar negeri, kami ingin melihat Indonesia yang maju, sejahtera, dan dipimpin oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat! Kami menegaskan bahwa kepergian kami ke luar negeri bukanlah bentuk keterasingan dari tanah air, melainkan bagian dari usaha kami untuk belajar, berkembang, dan suatu saat kembali berkontribusi bagi Indonesia."

"Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan bersuara demi kesejahteraan rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup keadilan sosial!" tandasnya.

PPI dari beberapa negara lain juga merespons. "PPI Kota Den Haag saat ini sedang menyiapkan materi akademik untuk pernyataan sikap serta mendukung aksi-aksi yang dilakukan di Indonesia," cuit akun X @sykrns24, Jumat (21/2/2025).

"PPI Jerman on the way. Beberapa PPI negara juga akan mengunggah unggahan sikap mereka akhir pekan ini. ✊🏼," imbuh akun X @arroyyanmas1, Jumat.