Usulan Gus Salam Jombang untuk Selesaikan Gejolak di PBNU

Liputan6.com, Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau yang akrab disapa Gus Salam mengusulkan mekanisme shorih sebagai mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Nahdlatul Ulama (NU), yakni mekanisme muktamar luar biasa (MLB) untuk menilai tindak pelanggaran oleh para mandataris. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri persoalan internal yang berlangsung saat ini.

"MLB solusi untuk mengakhiri perbuatan syubhat yang memenuhi unsur pelanggaran berat oleh para mandataris, dan mencabut mandat. Dan MLB menjadi mekanisme konstitusional, elegan dan bermartabat untuk menyelesaikan geger PBNU," kata Gus Salam dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (11/12).

Menurut Gus Salam, ada dua kaidah fiqhiyyah yang perlu direfleksikan dalam memahami geger PBNU saat ini. Yakni; kaidah "alhalalu bayyinun wal haromu bayyiunun", dan kaidah "alhuduudu tasquthu bis syubuhaati".

"Kaidah pertama didasarkan salah satu hadist yang diriwayatkan Abu Abdillah Nu'man bin Basyir: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa menjaga diri dari syubhat berarti ia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barang siapa terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Ibarat penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, maka hampir saja ia memasukinya. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang, dan ketahuilah, daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam jasad terdapat segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad seluruhnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati (qolbu)," ucapnya.

Gus Salam melanjutkan, geger PBNU akhirnya tidak bisa dihindari. Keributan itu akan berkepanjangan karena masing-masing pihak akan meruncingkan dan menajamkan masalah yang dipertentangkan berdasar cara pandangnya. Demikian pula, mereka akan saling berkelit dan menghindari jalan keluar yang tidak saling menguntungkan. Namun pada akhirnya, harus dipaksa berakhir.

"Saya sendiri sejak awal adalah pengusung pasangan mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung, teriring harapan jam’iyyah Nahdlatul Ulama menjadi hebat dengan harkat keluhurannya memasuki abad ke-21. Namun, konstruksi dan penyelenggaraan PBNU selanjutnya dibangun di atas landasan serta jiwa yang rapuh dan penuh prasangka," tuturnya.

Dalam perjalanan, Gus Salam menilai landasan ahlussunnah wal jamaah mulai diabaikan, mukadimah qonun asasi dikebiri, keteladanan disepelekan dan kebijaksanaan diruntuhkan.

Gus Salam melihat geger besar PBNU bermula dari keputusan rapat syuriyah PBNU yang menilai KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Ketum PBNU yang dinilai melakukan dua pelanggaran berat yang merusak marwah, bahkan membahayakan jam’iyyah. Akhirnya Gus Yahya diminta mundur atau diberhentikan dari jabatannya.

Sehingga, Selasa, 9 Desember 2025 di Hotel Sultan, Jakarta dalam gelaran Rapat Pleno PBNU yang dilaksanakan secara kelembagaan oleh Syuriyah PBNU, dikuatkan putusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatannya dengan keputusan mengangkat KH Zulfa Musthofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, 2025-2026.

"Terhadap keputusan rapat pleno yang dilaksanakan oleh Syuriyah PBNU, Rais Aam, KH Miftachul Akhyar sebagai pimpinan tertinggi jam’iyyah dan KH Zulfa Musthofa, penerima mandat keputusan rapat pleno sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU terindikasi melakukan tindakan syubhatut thorieq. Terlebih, kualitas penyelenggara dan kepesertaan rapat pleno memiliki legitimasi yang tidak maksimal," ucapnya.

Gus Salam menilai KH Miftachul Akhyar berlebihan. Sedangkan KH Zulfa Musthofa menerima mandat keputusan rapat pleno yang dianggap sah, padahal mekanismenya kurang legitimate.

"Keduanya melakukan tindakan atas dasar mekanisme yang tidak shorih diatur dan tidak tegas dijabarkan dalam ART dan Peraturan NU. Sehingga, berada antara mekanisme yang boleh dilakukan dan terlarang dilakukan, namun kemudian tetap dilakuan. Pada konteks ini terjadi syubhatut thorieq. Jadi, saya memandang PBNU 2021-2026 telah banyak melakukan tindakan syubhat; yang semestinya dihindari, tapi justru dilakukan. Bahkan, tindakan-tindakan tersebut cenderung terlarang dan memenuhi unsur pelanggaran berat. Dan, secara organisasi semua itu adalah kesalahan kolektif oleh para mandataris muktamar ke-34 NU, di Lampung, sejak awal kepemimpinan," tegasnya.

Karenanya, lanjut Gus Salam, untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi PBNU saat ini, ada mekanisme yang shorih dan ditegaskan dalam ART NU, yakni mekanisme MLB untuk menilai tindak pelanggaran oleh para mandataris. Dan, MLB menjadi mekanisme konstitusional, elegan dan bermartabat untuk menyelesaikan ‘geger PBNU’ saat ini.

"Kunci utama penyelesaian adalah pemilik mandat jam’iyyah sebagaimana prinsip dasar pendirian NU (AD, Pasal 1, ayat 2), yakni para ulama-kiai pondok pesantren yang diwakili oleh struktur NU di PC-PWNU, tersebar se-Indonesia. Mereka harus segera mengusulkan Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengakhiri perbuatan syubhat yang memenuhi unsur pelanggaran berat oleh para mandataris, dan mencabut mandat," lanjutnya.

Dengan begitu, masyayikh pesantren-sesepuh NU terutama di jajaran mustasyar PBNU memiliki dasar untuk turut mendorong ‘ishlah jam’iyyah’ secara konstitusional (MLB), dan turut mengendalikan prosesnya agar adil, elegan dan bermartabat.

Gus Salam mewanti-wanti agar jangan sekali-kali menyeret keterlibatan pemerintah dalam geger PBNU, dengan cara saling berebut pengakuan pemerintah melalui selembar kertas penetapan hukum administrasi negara oleh Kemenkumham RI. Sebaliknya, pemerintah jangan sekali-kali melibatkan diri terlalu dalam untuk penyelesaian masalah internal jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

"Walaupun jam’iyyah NU terikat UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun status hukum pendirian NU telah ditetapkan sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan, pengakuan utama atas adanya kepengurusan PBNU, cukup dengan pengakuan ulama-kiai pesantren yang diwakili struktur NU ditingkat wilayah, cabang hingga ranting.

Gus Salam meruncing pendapatnya dengan penekanan bahwa cukup mengambil nasihat dari kesadaran, nalar sehat dan kebijaksanaan tentang cara berjam’iyyah NU. Dan tidak akan berkurang sedikitpun harga diri bila mengikuti dan menjalankan kaidah fiqh alhududu tasquthu bis syubuhaati yang berarti hukuman-hukuman itu bisa gugur sebab syubhat.