Nike Diselidiki Pemerintah Amerika Atas Tuduhan Diskriminasi Pekerja Kulit Putih

Liputan6.com, Jakarta - Nike sedang diselidiki pemerintah Amerika Serikat (AS) atas tuduhan diskriminasi terhadap pekerja kulit putih. Komisi Kesempatan Kerja yang Setara AS (EEOC), yang menegakkan hukum diskriminasi di tempat kerja, mengumumkan pada Rabu, 4 Februari 2026, mereka telah meminta catatan perusahaan sejak 2018.

Ini termasuk penggunaan data ras dan etnis, serta apakah informasi tersebut memengaruhi gaji eksekutif, melansir BBC, Kamis (5/2/2026). Dokumen pengadilan menunjukkan mereka sedang memeriksa klaim bahwa perusahaan tersebut terlibat "dalam pola atau praktik perlakuan yang berbeda terhadap karyawan, pelamar, dan peserta program pelatihan kulit putih."

Nike mengatakan, mereka "berkomitmen pada praktik ketenagakerjaan yang adil dan sah," menyebut penyelidikan tersebut sebagai "peningkatan yang mengejutkan dan tidak biasa." Di sebuah pernyataan, perusahaan tersebut mengatakan telah mematuhi semua hukum yang melarang diskriminasi.

"Kami percaya program dan praktik kami konsisten dengan kewajiban tersebut dan kami menanggapi masalah ini dengan serius. Kami akan terus berupaya untuk bekerja sama dengan EEOC dan akan menanggapi petisi tersebut," sebut pihaknya.

Keputusan untuk melawan Nike adalah salah satu tindakan besar pertama yang diambil EEOC di bawah Presiden AS Donald Trump, yang telah menyerang inisiatif keberagaman, dengan mengatakan bahwa hal itu sama dengan "diskriminasi terbalik."

EEOC mengatakan, penyelidikannya dipicu pengaduan tahun 2024 dari America First Legal, sebuah organisasi partisan yang didirikan penasihat Trump, Stephen Miller. Mereka mengaku mengidentifikasi "pembongkaran keberagaman, kesetaraan, dan inklusi" atau DEI sebagai prioritas utama.

Dalam permintaan panggilan pengadilan, EEOC mengatakan, Nike gagal untuk sepenuhnya menanggapi permintaan seputar informasi tentang praktik perekrutan, pelatihan, dan promosi perusahaan, serta tujuan perekrutan untuk minoritas ras dan etnis.

Permintaan tersebut dimulai 13 bulan lalu dan termasuk panggilan pengadilan sebelumnya, menurut berkas pengadilan. "Nike gagal untuk mematuhi ... telah menunda dan menghambat penyelidikan EEOC terhadap dugaan praktik ketenagakerjaan yang melanggar hukum," demikian pernyataan dalam dokumen pengadilan.

Di sisi lain, Nike menyatakan telah menyerahkan ribuan halaman informasi pada EEOC sebagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mereka berpendapat bahwa investigasi tersebut harus dihentikan karena perusahaan dipertanyakan mengenai kebijakan keberagaman yang sebelumnya didukung lembaga federal tersebut.

EEOC dibentuk sebagai bagian dari Undang-Undang Hak Sipil AS tahun 1964. Namun, Gedung Putih berupaya mengalihkan fokus komisi tersebut dari historisnya pada bias yang memengaruhi kelompok minoritas dan perempuan.

Andrea Lucas, ketua EEOC, sebelumnya mengatakan bahwa banyak program tempat kerja standar berpotensi melanggar hukum AS dan mengundang pria kulit putih untuk menyampaikan keluhan. Badan tersebut meminta informasi yang luas sebagai bagian dari panggilan pengadilan terhadap Nike.

Ini termasuk informasi pribadi dari "semua karyawan yang dipertimbangkan atau dievaluasi untuk potensi pemutusan hubungan kerja" selama pemutusan hubungan kerja perusahaan pada 2024, menurut berkas pengadilan.

EEOC terlibat dalam pertempuran serupa dengan Northwestern Mutual Life Insurance, yang dalam tanggapannya mengatakan bahwa komisi tersebut gagal mengidentifikasi dengan jelas kesalahan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Michael Foreman, direktur Klinik Banding Hak Sipil di Penn State Dickinson Law, menyebut bahwa penyelidikan Nike sebagai "pola konsisten EEOC yang pada dasarnya menjadi mimbar intimidasi bagi pemerintahan Trump," dalam upaya untuk menghalangi upaya keberagaman yang kuat.

"Bagaimana dengan diskriminasi berdasarkan status minoritas? Berdasarkan asal kebangsaan? Jenis-jenis diskriminasi lain yang begitu lazim ini tidak ditangani oleh lembaga ini," tambahnya.

Tahun lalu, Nike menghadapi gugatan pembeli token non-fungible (NFT) bertema Nike dan aset mata uang kripto lainnya.  Kanal Crypto Liputan6.com mengutip US News, 28 April 2025, penggugat mengungkap mereka menghadapi kerugian yang signifikan ketika Nike tiba-tiba menutup bisnis NFT-nya.

Penggugat lebih lanjut mengatakan, mereka tidak akan pernah membeli NFT dengan harga yang mereka beli, atau sama sekali tidak akan membeli, jika mengetahui token tersebut adalah sekuritas yang tidak terdaftar.