Libur Nataru Bikin Yogyakarta Padat Wisatawan, Sosiolog Ungkap Dampak yang Perlu Diperhatikan

Liputan6.com, Jakarta - Yogyakarta jadi salah satu destinasi favorit pelancong untuk mengisi libur Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM,) Dr. Arie Sujito, mengatakan, Yogyakarta kembali dipadati wisatawan selama libur Nataru dengan jumlah kunjungan yang mencapai jutaan orang dalam periode singkat. Arus wisatawan terlihat di kawasan pusat kota, destinasi budaya, hingga permukiman yang berdekatan dengan lokasi wisata.

Geliat pariwisata memberi dorongan ekonomi yang signifikan sekaligus menghadirkan tekanan baru bagi kehidupan perkotaan. Situasi ini menjadikan libur akhir tahun sebagai momen ujian bagi kota wisata yang selama ini dikenal ramah dan inklusif.

Lonjakan wisatawan tersebut mencerminkan daya tarik Yogyakarta yang terus menguat sebagai destinasi wisata nasional. Pergerakan ekonomi cepat terasa di sektor perdagangan, jasa, hingga usaha kecil yang bergantung pada pariwisata. Namun di saat yang sama, kepadatan pengunjung membawa konsekuensi sosial yang tidak ringan bagi masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Ruang ini dianggap sebagai kesempatan positif, tetapi tantangannya nyata karena muncul kemacetan, interaksi sosial yang semakin padat, serta risiko lingkungan yang perlu dipikirkan bersama,” kata Arie, Rabu (31/12/2025).

Dampak kepadatan paling dirasakan oleh warga lokal yang menjalani aktivitas harian di tengah lonjakan mobilitas wisatawan. Akses jalan yang tersendat dan meningkatnya waktu tempuh menjadi pengalaman yang berulang setiap musim liburan.

Di balik manfaat ekonomi yang dirasakan, kondisi padatnya wisatawan menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan bergantung pada mobilitas harian.

“Bagi warga sendiri, kepadatan ini membuat aktivitas keluar rumah terasa tidak nyaman karena kemacetan muncul di hampir semua titik,” kata Arie.

Tekanan kepadatan juga berdampak pada ruang publik yang menjadi tempat pertemuan warga dan pengunjung. Ruang terbuka semakin terbatas fungsinya ketika dipenuhi aktivitas wisata dalam waktu bersamaan.

Hal ini diperparah dengan persoalan sampah yang muncul sebagai konsekuensi serius dari meningkatnya jumlah orang di ruang kota.

“Kemampuan mengelola sampah dan membangun budaya menjaga lingkungan yang bersih menjadi keharusan, karena pariwisata tidak cukup dilihat dari sisi pemasukan ekonomi semata,” tuturnya.

Dari sisi ekonomi, Arie menilai manfaat pariwisata memang terasa luas, tapi distribusinya perlu mendapat perhatian. Aktivitas wisata memang menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), rumah singgah (penginapan), dan sektor jasa lainnya, tetapi potensi ketimpangan tetap mengintai.

Ketika keuntungan terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar, ketegangan sosial berpeluang muncul di tingkat lokal.

“Pengusaha besar sebaiknya turut memberdayakan pelaku usaha lokal agar pemerataan terjadi dan tidak memicu kecemburuan sosial,” pesan Arie.

Menurut Arie, peran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kualitas hidup warga.

Perencanaan kota perlu melihat kepadatan wisata sebagai isu jangka menengah dan panjang, bukan sekadar fenomena musiman. Kerja sama antara kota dan kabupaten di sekitar Yogyakarta dinilai penting untuk mengatur tata ruang dan mobilitas secara lebih adil.

“Desain kebijakan di level provinsi dan kerja sama lintas wilayah dibutuhkan agar kota berkembang dengan visi yang ramah lingkungan dan humanis,” katanya.

Jika lonjakan wisata seperti libur Nataru terus berulang, Arie mengingatkan pentingnya antisipasi risiko sosial sejak dini. Ketegangan antara warga lokal dan pendatang berpotensi muncul ketika kepadatan tidak dikelola dengan baik. Menjaga kenyamanan kota membutuhkan kedisiplinan kolektif serta kepedulian bersama terhadap ruang hidup.

“Yogyakarta yang nyaman, aman, dan humanis adalah tanggung jawab bersama agar keadaban kota tetap terjaga,” tutup Arie.

Ade Nasihudin Al Ansori, Aditya Eka PrawiraTim Redaksi