Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik Setidaknya hingga Pertengahan 2026, Ini Rincian Besarannya

Liputan6.com, Jakarta - Iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak naik setidaknya hingga pertengahan 2026.Hal ini dipastikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, setidaknya iuran BPJS Kesehatan tidak naik hingga pertengahan tahun ini.

"Sampai tahun depan (2026) sepertinya belum (iuran BPJS Kesehatan naik), at least sampai pertengahan tahun depan (2026) ya,” ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Purbaya mengatakan hal itu setelah kepastian tambahan anggaran Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan. Meski, pertimbangan kenaikan iuran bukan sebatas dilihat dari tambahan anggaran tersebut.

Dilansir laman resmi BPJS Kesehatan, iuran peserta secara rinci besarannya sebagai berikut:

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh pemerintah.

2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4 persen (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen (satu persen) dibayar oleh peserta.

3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta sebesar 5 persen (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan: 4 persen (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan melalui laman resminya menjelaskan:

4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1 persen (satu persen) dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

1. Sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500,-. Sisanya sebesar Rp 16.500,- akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000,-, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,-.

2. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen (lima persen) dari 45 persen (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

8. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5 persen (lima persen) dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.