AYIMUN 20th Malaysia, Saat 1.200 Pemuda dari 30 Negara Belajar Memecahkan Isu-isu Global

Liputan6.com, Jakarta - Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) baru saja selesai menggelar AYIMUN ke-20 di Kuala Lumpur, Malaysia. Total lebih dari 1.200 peserta dari lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia, Inggris, Yaman, Ekuador, dan Belanda, berpartisipasi dalam konferensi Model United Nations (MUN) yang digadang-gadang terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik.

Konferensi itu mempertemukan generasi muda lintas budaya untuk berlatih diplomasi, kepemimpinan, dan pemikiran global dalam forum internasional. Memasuki edisi ke-20 penyelenggaraannya, AYIMUN menjadi tonggak penting bagi pendidikan diplomasi pemuda di Asia.

Dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Selasa, 3 Februari 2025, para peserta yang disebut 'delegasi' berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan kebangsaan, mencerminkan semangat inklusivitas dan kolaborasi global yang menjadi fondasi utama MUN. Selama konferensi berlangsung, para peserta terlibat dalam berbagai simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui council-council yang membahas isu global aktual.

Tahun ini, AYIMUN 20th menghadirkan delapan council yang merepresentasikan isu-isu paling mendesak di tingkat global. Diskusi berlangsung dalam WHO (World Health Organization) yang membahas ketimpangan akses vaksin di wilayah berpenghasilan rendah dan kawasan krisis, sedangkan UNICEF (United Nations Children's Fund) menyoroti perlindungan anak di industri hiburan dan media digital.

UNDP (United Nations Development Programme) mengangkat krisis perumahan di kawasan urban, serta WIPO (World Intellectual Property Organization) yang membahas perlindungan hak musisi di era digital dan kecerdasan buatan.

Isu keamanan kawasan Asia Tenggara dibahas dalam DISEC (Disarmament and International Security Committee), sementara dampak “global tech winter” terhadap negara berkembang menjadi fokus UNCTAD (UN Trade and Development). Selain itu, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) mengangkat isu pelestarian bahasa yang terancam punah, dan UNHRC (United Nations Human Rights Council)  menyoroti perlindungan hak asasi manusia bagi populasi lanjut usia di tengah tren depopulasi global.

Diskusi-diskusi ini dirancang untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, negosiasi, serta pengambilan keputusan berbasis diplomasi. AYIMUN 20th tidak hanya berfokus pada substansi akademik, tetapi juga pada penciptaan lingkungan konferensi yang aman, inklusif, dan suportif bagi seluruh peserta. Penyelenggara memastikan setiap delegates dapat mengikuti rangkaian acara dengan nyaman, sekaligus mendapatkan pengalaman pembelajaran lintas budaya yang bermakna.

Konferensi ini diselenggarakan oleh International Global Network (IGN), sebuah organisasi yang sejak 2016 berkomitmen menjadi wadah pengembangan potensi generasi muda melalui pendidikan global. Di usia ke-10 tahun, International Global Network (IGN) terus memperkuat komitmennya sebagai organisasi yang menggerakan anak muda dalam pengembangan generasi muda melalui pendidikan global dan kolaborasi lintas budaya. 

Selain pengalaman konferensi, partisipasi dalam kegiatan MUN yang diselenggarakan IGN juga diakui sejumlah institusi pendidikan, termasuk Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sebagai bagian dari pengembangan prestasi dan kompetensi peserta didik.

Ke depan, International Global Network menyiapkan rangkaian konferensi internasional berikutnya, termasuk Asia World Model United Nations XIII (AWMUN XIII) yang akan diselenggarakan pada 16--19 April 2026 di Seoul, Korea Selatan, serta Asia Youth International Model United Nations 21st (AYIMUN 21st) yang dijadwalkan berlangsung pada 26---29 Juni 2026 di Bangkok, Thailand.

Konferensi tersebut digelar di tengah krisis kepercayaan global atas kiprah PBB. Lembaga multilateral ini berada di persimpangan jalan setelah banyak kebijakan yang diambil diabaikan begitu saja oleh Amerika Serikat, salah satu negara pemegang hak veto.

Indikasinya terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. Ia memperingatkan bahwa tatanan global saat ini tengah mengalami kemunduran serius, seiring melemahnya supremasi hukum internasional yang digantikan oleh apa yang ia sebut sebagai "hukum rimba".

"Di seluruh dunia, supremasi hukum sedang digantikan oleh hukum rimba," ujar Guterres seperti dikutip dari laporan kantor berita Anadolu seraya menambahkan bahwa saat ini terjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta pengabaian yang mencolok terhadap Piagam PBB, dikutip Senin, 26 Januari 2026. 

Guterres mengingatkan bahwa pada tahun 2024, negara-negara anggota PBB telah mengadopsi Pact for the Future atau Pakta untuk Masa Depan, yang di dalamnya memuat komitmen untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dan memenuhi kewajiban dengan itikad baik. Namun, menurutnya, komitmen tersebut belum diikuti oleh tindakan nyata.