Tinjau Program Makan Bergizi Gratis, Gibran Rakabuming Dititipi Kado Lukisan untuk Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bergulir di antara pro kontra publik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming jadi salah satu yang melibatkan diri dalam praktiknya.

"Dalam peninjauan di SMA 13 Jakarta Utara, terlihat kedekatan Wapres Gibran dengan para murid sekolah dan ada salah satu siswi yang menitip kado untuk Pak Presiden Prabowo, yaitu lukisan," begitu keterangan video yang diunggah akun TikTok @kabinetmerahputih_, Rabu, 19 Februari 2025.

Kunjungan Gibran meninjau program MBG memang mengundang banyak cerita baru. Tak sekadar datang, putra mantan presiden Jokowi tersebut juga terlihat mengakrabkan diri dengan siswa.

Siswa yang duduk sambil menikmati makan siang diajak bercanda oleh Gibran yang kala itu mengenakan kemeja batik cokelat. Sambil berkeliling memantau, mantan Wali Kota Solo tersebut tampak membuat seorang siswi tersipu malu saat ditegur. Kemudian, ada siswa yang menyempatkan berfoto dengan suami Selvi Ananda tersebut.

Di akhir, ternyata ada siswi yang menitipkan kado untuk Presiden Prabowo Subianto. Lukisan tersebut tampak ditandatangani siswa yang menggambarnya, memperlihatkan wajah Prabowo dalam palet hitam putih yang diperlihatkan Gibran pada juru fotonya. "Bagus bnget lukisanmu dik.. kembangkan bakatmu, pasti bisa sukses..sehat2 mas wapres 🙏," komentar seorang warganet.

Kunjungan kerja kali itu menuai reaksi warganet. "Itu yang malu-malu sekilas mirip mba Selvi ya?" tanya warganet. "Ditatap sama pak wapres merasa ditatap sama ayang nggak sih, sesalting itu?" tanya yang lain. 

Di kolom komentar, banyak pula warganet yang mengungkap bahwa belum merasakan program MBG di wilayahnya. "Daerah Klaten belum ada makan siang gratis, anak ku sampai nanyain," balas yang lain. "Kok belum ada penambahan sekolah yang dapet makan gratis ya, di tempat aky belum," keluh warganet.

"jembrana bali blm ada pak gibran🙏," warganet lain menimpali. "kalo wilayah kota bekasi untuk SMKN dapat engga ya soal ny sekolah anaku blm ada," sambung warganet lain.

"Di kiaracondong bandung sd dan smu blm dpt makan gratis sampe bulan ini februari 2025 kenapa ya," balas yang lain. "Pak Wapres mampir ke SMP n 137 jakarta atuh tempat anak sy sekolah," pinta seorang warganet. 

"Di Cirebon anak saya masih SD makannya bawa sendiri pak,, sudah mandiri.. tidak ada makan gratis...," yang lain menyambung. "Pak di sekolah anak ku sumut tapteng kok blon ada ya program ini? apa hanya di wilayah tertentu aja pak," seru yang lain.

Kontras dengan itu, seorang guru di pedalaman bernama Wildan Abdul Malik mengungkap ketidaksetujuannya akan program MBG dengan dalih menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah.

"Saya seorang pengajar di daerah pelosok Sulawesi dan saya tidak pernah setuju dengan program makan siang gratis..," tulisnya dalam unggahan akun TikTok @wildaanabdulmaalik pada 14 Februari 2025.

Alasannya, kata dia, pertama, karena kekhawatiran program tersebut tidak tepat sasaran. Menurutnya, Prabowo sebenarnya bermaksud membuat program untuk menekan angka stunting, namun realisasinya berbeda.

Ia mengungkap bahwa dalam beberapa jurnal, stunting dapat dicegah dengan pemenuhan zat gizi pada ibu hamil dan asupan gizi balita pada masa pertumbuhan emas seribu hari pertama. "Bahkan disebutkan bahwa pencegahan dilakukan jauh sebelum ibu melahirkan, yaitu program edukasi parenting, gizi dan rangsangan psikososial," jelasnya.

Kritik lainnya yang ia sampaikan, yaitu program MBG tidak merata. Ia mengaku masih ragu program tersebut akan dilaksanakan secara merata, karena di depan matanya saja, fasilitas dan akses pendidikan masih sangat jomplang.

Ia mengaku sedih dengan adanya pemotongan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang ditetapkan jadi program pendukung. "Harapan kami agar program tersebut dalat diteliti kembali, serta manfaatnya bisa dirasakan bersama," tulisnya di akhir. 

Terkait pemangkasan anggaran yang juga berdampak pada sektor pendidikan, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkap bahwa JPPI menilai, terdapat banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran.

Salah satu kejanggalan yang disoroti, yakni sasaran alokasi anggaran pendidikan yang dianggap keliru. Total anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp724 triliun, namun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya mendapat alokasi 4,63 persen atau setara Rp33,5 triliun.

Hal tersebut jadi pertanyaan besar, mengingat Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan di Pasal 31 UUD 1945 serta menjalankan program Wajib Belajar 13 tahun.