Siaga Tinggi, Ragam Objek Wisata Utama di Seoul Bakal Ditutup Saat Putusan Pemakzulan Presiden Korsel Dibacakan

Liputan6.com, Jakarta - Anda yang sedang berwisata ke Korea Selatan (Korsel) wajib perhatikan ini. Sejumlah istana dan museum yang menjadi objek wisata utama Seoul selama ini akan ditutup untuk kunjungan pada Jumat, 4 April 2025, menyusul pengumuman bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada hari yang sama.

Mengutip Yonhap, Rabu (2/4/2025), Korea Heritage Service mengumumkan di laman resminya, Selasa, 1 April 2025, untuk alasan keamanan, Istana Gyeongbok, Changdeok, dan Deoksu akan ditutup selama sehari. Mereka mengemukan 'melindungi warisan budaya dan mencegah kecelakaan pengunjung' sebagai alasannya.

Dengan penutupan tersebut, berbagai acara budaya, termasuk Upacara Pergantian Penjaga Kerajaan di Gerbang Heungnye di Istana Gyeongbok, dibatalkan. Tur Cahaya Bintang di istana, yang awalnya dijadwalkan pada Jumat pekan ini, ditunda hingga 14 April 2025.

Situs budaya lainnya di daerah tersebut, termasuk Museum Seni Kerajinan Seoul dan Tempat Tinggal Kerajaan Unhyeon, juga akan ditutup selama sehari. Museum Rakyat Nasional Korea yang terletak di dalam Istana Gyeongbok, juga diperkirakan akan ditutup pada hari itu. Pihak berwenang akan memutuskan perpanjangan penutupan itu berdasarkan perkembangan situasi.

Gedung MK yang berlokasi di Bukchon, distrik bersejarah dan padat wisatawan di pusat Seoul menjadi saksi bisu aksi protes besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir, menarik baik pendukung maupun lawan Presiden Yoon. Putusan MK dijadwalkan diumumkan secara langsung pada pukul 11.00 pagi. 

Keputusan MK itu datang 111 hari setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan presiden pada 14 Desember 2024, menyusul deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember 2025 yang dianggap Majelis bertentangan dengan konstitusi. Segera setelah Majelis meloloskan mosi tersebut, kasus tersebut diserahkan ke MK.

MK kemudian menggelar 11 sidang hingga 25 Februari 2025 dengan memanggil 16 saksi. Delapan hakim telah melalui proses pertimbangan.

Jika MK mengesahkan mosi pemakzulan dengan menyimpulkan bahwa Yoon melanggar Konstitusi dan undang-undang tentang darurat militer, Yoon akan segera diberhentikan dari jabatannya. Pemilihan presiden sela pun harus diadakan dalam waktu 60 hari sejak putusan. Mengingat hari ke-60 sejak 4 April 2025 adalah 3 Juni 2025, pemilihan, jika diadakan, kemungkinan akan berlangsung pada minggu terakhir Mei atau minggu pertama Juni.

Di sisi lain, presiden akan segera kembali bertugas tanpa penundaan jika MK menolak kasus tersebut dengan menyimpulkan bahwa dia tidak melanggar hukum atau bahwa pelanggaran tersebut tidak serius. Bahkan, Yoo Suk Yeol bisa kembali memegang kekuasan jika MK menolak kasus tersebut dengan menyimpulkan bahwa mosi pemakzulan tidak memenuhi persyaratan formal.

Diperlukan setidaknya enam dari delapan hakim untuk menyetujui mosi pemakzulan. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah sidang tunggal dan putusan final ini tidak dapat diajukan banding.

Putusan akan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat, Moon Hyung Bae. Putusan akan disiarkan secara langsung dan publik juga diizinkan hadir di ruang sidang besar.

Sementara itu, polisi bakal mengerahkan sekitar 14ribu personel di Seoul untuk mengamankan seluruh kota saat pembacaan putusan MK dilakukan, menurut sumber. Saat ini, polisi ditempatkan pada siaga "Gapho", atau tingkat siaga tertinggi bagi polisi, dan menempatkan semua pasukan polisi yang tersedia dalam keadaan siaga darurat.

Selain itu, polisi akan segera menangkap mereka yang mencoba masuk ke kompleks MK dan meningkatkan layanan keamanan untuk semua hakim Mahkamah Konstitusi. Jika Yoon memutuskan untuk hadir di pengadilan saat putusan dibacakan, polisi akan mengamankan jalur dari kediaman presiden ke MK, dan memisahkan para pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang pemakzulan Yoon di sepanjang jalan.

Pengacara Yoon mengatakan keputusan belum dibuat mengenai apakah Yoon akan hadir di pengadilan pada Jumat pekan ini. Tak lama setelah pengadilan mengumumkan tanggal putusan pemakzulan Yoon, pengunjuk rasa anti-Yoon di dekat Gwanghwamun Square, tempat mereka melakukan aksi duduk pada malam sebelumnya, menyambut baik keputusan tersebut dan meneriakkan "penggulingan segera" presiden yang sedang diskors.

Yon Bok Nam, presiden Lawyers for a Democratic Society, yang juga dikenal sebagai Minbyun, mengatakan kepada wartawan bahwa tanggal putusan pemakzulan Yoon 'datang sangat terlambat, tetapi tetap melegakan'. Namun, pengunjuk rasa pro-Yoon di dekat Mahkamah Konstitusi meneriakkan "tolak pemakzulan" sambil melambaikan bendera Korea dan Amerika. 

Sementara, kantor kepresidenan mengatakan pada Selasa, 1 April 2025, bahwa mereka akan "dengan tenang" menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Pada waktu bersamaan, Chung Jin Suk, kepala staf kepresidenan, bertemu dengan para pembantu senior untuk membahas laporan neraca perdagangan Maret 2025 dan laporan tahunan Perwakilan Dagang AS (USTR) tentang hambatan perdagangan luar negeri.