Menpar Widi Ungkap 3 Strategi Sektor Pariwisata Indonesia Mengatasi Tarif Impor AS dari Donald Trump

Liputan6.com, Jakarta - Merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyebut bahwa sektor pariwisata dapat jadi alat pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal akibat "tarif timbal balik" Trump.

Menurut Menpar Widi, Indonesia mampu mengoptimalkan potensi besar sektor pariwisata dalam negeri sebagai sumber devisa utama yang bebas dari hambatan perdagangan. "Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita harus melihat sektor lain yang bisa jadi penyeimbang," sebutnya dalam rilis pada Lifestyle Liputan6.com, Jumat, 4 April 2025.

Ia menyambung, "Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu kebijakan tarif dagang. Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa." Ia kemudian mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata memperhatikan tiga strategi utama dalam menghadapi dinamika perdagangan global:

1. Pariwisata sebagai "ekspor jasa" penyeimbang

Dengan kekayaan alam, seni budaya, dan kreativitas lokal, Indonesia memiliki potensi inheren pariwisata yang sangat tinggi, menurut dia. Namun, persebaran 13,9 juta wisatawan mancanegara di Indonesia saat ini masih sangat terpusat di destinasi tertentu.

Maka itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajak pelaku usaha pariwisata Indonesia di seluruh daerah bersiap dan beraksi, memanfaatkan peluang dari perubahan dinamika global untuk menggiatkan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.

Kesiapan destinasi, produk wisata, usaha pariwisata, tenaga kerja, serta promosi yang terarah perlu diupayakan secara terintegrasi. Didukung upaya promosi dan pengembangan, Kemenpar optimistis upaya ini akan jadi sumber devisa yang tinggi, memitigasi dinamika global dan jadi "ekspor jasa" penyeimbang.

Kemenpar menggarisbawahi bahwa potensi pariwisata tidak hanya terbatas di destinasi tertentu saja, tapi juga dimulai dari desa. Pihaknya mendorong pengembangan desa wisata dan aktivitas ekonomi berbasis pariwisata di seluruh Indonesia.

Langkah ini bertujuan mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekspor manufaktur yang terdampak tarif impor pemerintahan Trump.

3. Fokus pada pengembangan high quality tourism

Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata di semua destinasi untuk tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan, namun juga mengusahakan pengalaman wisata berkualitas yang menarik pengeluaran berwisata lebih tinggi. Data historis menunjukkan, segmen wisatawan yang rela mengeluarkan biaya untuk pengalaman wisata berkualitas relatif memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi harga global.

Pihaknya mengidentifikasi, ruang untuk pelaku usaha pariwisata Indonesia mengembangkan hal ini masih terbuka luas. Kemenpar telah memperkenalkan program unggulan, "Pariwisata Naik Kelas," yang berfokus pada sektor maritim, gastronomi, dan wellness.

Dengan langkah-langkah ini, Menpar Widi optimistis bahwa sektor pariwisata tidak hanya mampu menopang perekonomian nasional di tengah tekanan eksternal, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan di kancah global.

Kendati demikian, promosi pariwisata dalam negeri juga bukan tanpa tantangan. Kemenpar jadi salah satu kementerian/lembaga yang terdampak pemotongan anggaran. Dari Pagu 2025 yang disepakati Rp1,4 triliun, anggaran yang tersisa untuk kementerian di bawah pimpinan Menpar Widiyanti Putri Wardhana ini hanya sekitar 20--30 persen.

"Dari Rp1,4 (triliun) itu sekitar 80 persen. Jadi praktis kita kegiatan itu fokus ke fungsi utama kita, di regulasi dan fasilitasi," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto seusai Jumpa Pers Bulanan di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizky Handayani, menyatakan bahwa dengan pemotongan anggaran, pihaknya bisa lebih berkonsentrasi pada proses evaluasi regulasi-regulasi yang ada untuk menjawab tantangan sektor pariwisata Indonesia ke depan, khususnya terkait masalah kebersihan dan keamanan. Sembari itu, pihaknya juga mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk pengembangan legislasi.

Lalu, apakah pemotongan anggaran tersebut menghambat promosi pariwisata Indonesia? Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menjawab, "Promosi pariwisata kan multi stakeholders. Jadi, teman-teman industri, karena ini memang industri mereka, selalu hadir, termasuk dalam promosi digital. Sales mission maupun promosi untuk pameran tetap juga ada."

Efisiensi anggaran di Kemenpar juga berdampak pada penyelenggaraan Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menyebut bahwa 110 proposal event dari berbagai daerah di Indonesia telah lolos kurasi untuk masuk daftar KEN 2025. Jika biasanya Kemenpar memberi dukungan dana untuk seluruh event yang terkurasi, tahun ini pihaknya hanya bisa membantu sebagian kecil saja.

 "Kita coba prioritaskan untuk event-event yang mungkin dalam semester I ini, tapi tidak semua. Kita coba melihat event-event yang betul-betul berdampak terhadap masyarakat," kata pria yang akrab disapa VJ seusai konferensi pers Wisdom in The Old Town: A Lunar Celebration di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

"Dari 110 event itu, saat ini mungkin hanya 10--15 event saja yang baru kita bisa dukung, sambil menunggu lagi kebijakan lebih lanjut dari pemerintah," sambungnya.

Event yang diprioritaskan, kata VJ, adalah event yang bisa berdampak langsung pada ekonomi lokal, masyarakat, dan pelaku UMKM. Event juga harus berbasis budaya dan ekonomi kreatif yang berskala besar, baik dari segi pelaku, peserta, maupun pengunjung yang terlibat. Pertimbangan lainnya adalah event yang bisa menggerakkan wisatawan nusantara, bahkan wisatawan mancanegara.