Kunjungan Wisman ke Indonesia Catat Rekor Tertinggi Sejak Pandemi, Malaysia Masih Rajai Pariwisata Asia Tenggara

Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari–Agustus 2025 mencapai 10,04 juta kunjungan, naik 10,38 persen dibanding periode yang sama pada 2024. Angka ini mencatat rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19.

"Capaian ini menunjukkan arah pemulihan pariwisata Indonesia berada di jalur yang benar," kata Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, lewat rilis pada Lifestyle Liputan6.com, Jumat (10/10/2025).

Sektor pasar wisata domestik pun menunjukkan geliat serupa. Pada Januari–Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 807,55 juta perjalanan, meningkat 19,71 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 674,6 juta perjalanan.

"Perjalanan wisnus berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor transportasi dan konsumsi publik yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa.

Di sisi lain, pada periode Januari–Agustus 2025, tercatat 6,13 juta perjalanan wisatawan nasional (wisnas) ke luar negeri, dengan 685 ribu perjalanan terjadi pada Agustus 2025.

Kendati angka kunjungan turis asing ke Indonesia bersinyal positif, jumlah itu belum bisa melampaui Malaysia. Negeri Jiran  menyambut 28,2 juta wisatawan dalam delapan bulan pertama tahun ini, menandai peningkatan 14,5 persen dari tahun ke tahun.

Angka itu mengukuhkan posisinya sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara. "Hal ini mencerminkan pertumbuhan positif dalam kedatangan wisatawan mancanegara di Malaysia," kata Kementerian Pariwisata Malaysia, menurut laporan The Star yang dikutip dari VN Express, Jumat.

"Hal ini juga mencerminkan momentum yang kuat dan berkelanjutan di periode pascapandemi," tambah pihaknya. Thailand, pesaing pariwisata regional, menyambut 21,8 juta wisatawan mancanegara dalam delapan bulan pertama tahun ini, turun tujuh persen di tengah kekhawatiran keamanan dan ketidakstabilan politik, Bangkok Post mewartakan.

Kebijakan visa yang lebih longgar, infrastruktur lebih baik, dan peningkatan kampanye promosi pariwisata telah mendorong Malaysia ke puncak juara pariwisata Asia Tenggara, menurut sumber internal. Pemerintah Malaysia telah memperpanjang kebijakan bebas visa bagi wisatawan China selama lima tahun mendatang, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 2036, lapor Bernama.

Di sisi lain, menyikapi paradigma pariwisata yang dinamis dan selalu berkembang, pemerintah Indonesia bersama DPR telah mengesahkan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Rapat Paripurna 2 Oktober 2025.

"Beberapa poin penting dalam perubahan tersebut meliputi pergeseran paradigma pembangunan menuju ekosistem kepariwisataan yang lebih holistik dan terintegrasi, serta penguatan SDM pariwisata melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal yang menanamkan kesadaran sadar wisata, serta keberlanjutan sejak dini," ujar Menpar Widi.

UU baru ini menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan Desa dan Kampung Wisata. Pemanfaatan teknologi informasi turut diakomodasi untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan destinasi, daya tarik wisata, serta sarana prasarana pariwisata.

Pengembangan event juga didorong sebagai daya tarik wisata yang berdampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sekaligus jadi sarana pelestarian budaya dan edukasi publik. Penyempurnaan UU Kepariwisataan ini diharapkan membuat sektor pariwisata lebih adaptif terhadap dinamika global dan memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Dalam Paket Ekonomi 2025 dan Program Penyerapan Tenaga Kerja, pemerintah menetapkan delapan program akselerasi, termasuk insentif khusus sektor pariwisata berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP).

"Insentif ini berlaku untuk pekerja pariwisata berpendapatan hingga Rp 10 juta per bulan, pada Oktober–Desember 2025, dan akan dilanjutkan pada 2026," ujarnya.