Indonesia Gelap, Ratusan Emak-Emak Tanda Tangan Petisi Mendesak Peninjauan Ulang Anggaran Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Di bawah payung "Indonesia Gelap," protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto datang dari berbagai kelompok. Tidak hanya anak-anak muda, emak-emak juga ikut melawan.

Selain turut menyediakan makanan dan minuman gratis bagi demonstran yang ikut aksi kemarin di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025, merujuk sejumlah unggahan media sosial, ibu-ibu juga menginisiasi petisi yang mendesak pemerintah meninjau ulang anggaran nasional.

"Ayo Buibu sekalian kita ikut tanda tangan petisi dan sebarkan! 🔥," cuit akun X @puty, Jumat, menyertakan tautan petisi yang dimaksud. Petisi di laman change.org itu diinisiasi pengguna bernama Ifatul Khasanah, berbunyi, "Belakangan, ada berita-berita yang memicu puncak keresahan kami."

"Pertama, soal Makan Siang Gratis yang tidak tepat sasaran dan berkualitas rendah. Dilanjutkan dengan pemotongan anggaran pendidikan, beasiswa, dan pilar penting lain di kesehatan dan bencana. Lalu disusul penggunaan anggaran yang menimbulkan pertanyaan besar seperti glamping retret para pejabat daerah yang terbilang mewah pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Kemenhan karena dianggap sebagai pakar komunikasi."

"Sebetulnya selain itu masih banyak kekacauan akibat kebijakan efisiensi yang membuat kami kecewa dan sedih. Oleh karena itu, kami, sekelompok ibu yang tidak dapat turun langsung ke jalan untuk berdemonstrasi, mendesak pemerintah untuk segera memulihkan dan meningkatkan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, serta melakukan evaluasi struktural terhadap birokrasi guna meningkatkan transparansi."

"Kesejahteraan keluarga kami terancam oleh kebijakan pemotongan anggaran yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kebutuhan dasar dan keselamatan keluarga kami," bunyi penggalan tuntutan petisi tersebut.

Sejak dimulai kemarin, Jumat, tercatat sudah lebih dari 700 orang yang menandatangai petisi itu hingga Sabtu siang (22/2/2025). Petisi itu mengungkap, "Kami menegaskan bahwa pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran hanya akan memperburuk kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan."

"Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah untuk segera, satu, meninjau ulang kebijakan pemotongan anggaran secara transparan. Kedua, audit dan evaluasi komprehensif terhadap semua program pemerintah dengan mengutamakan sektor-sektor esensial pelayanan publik dalam alokasi anggaran."

"Ketiga, pengurangan biaya birokrasi dalam sebagai langkah prioritas efisiensi dan mengurangi pemborosan anggaran negara. Keempat, pemulihan anggaran pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat."

"Kami mengajak seluruh masyarakat yang peduli untuk mendukung petisi ini demi kebijakan anggaran yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai ibu, kami bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga kami. Dukungan Anda melalui petisi ini akan membantu kami memastikan bahwa pemerintah mendengar dan merespons kebutuhan nyata masyarakat. Mari bersama-sama kita bangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita!" tandasnya.

Sebelumnya, menyambung demonstrasi "Indonesia Gelap" Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), mahasiswa Indonesia dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai negara menyuarakan narasi serupa. Ada yang "membalasnya" dengan aksi maupun merilis surat pernyataan.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, beredar seruan "Bangkitkan Pergerakan!" berupa pertemuan yang digelar di TV Lounge New Residence Hall, New York, Jumat, 21 Februari 2025, pukul 16.00--18.00, waktu setempat. "Besok (Jumat, 21/2/2025) Jong Columbia akan mengadakan pertemuan, merilis riset kebijakan, dan memulai Aksi Kamisan di New York mulai minggu depan," cuit akun X @logos_id, Kamis, 20 Februari 2025.

"Mari mulai bergerak secara kolektif!" ajaknya. "Mengundang teman-teman mahasiswa dan diaspora Indonesia di New York City dan sekitarnya untuk ikut bergabung. Diskusi esok hari (Jumat (21/2/2025), Aksi Kamisan setiap minggu mulai 27 Februari, kolaborasi riset kebijakan pemerintah, hingga diseminasi pengetahuan lebih luas."

Di utas yang sama, disebutkan pula bahwa ratusan mahasiswa dan alumni Indonesia di Amerika Serikat menandatangani, "EVALUASI 100 HARI KABINET PRABOWO-GIBRAN: PRESIDEN DENGAN JANJI-JANJI KOSONG, PEMERINTAH BERTANGAN BESI, RAKYAT HANYA PENONTON."

Akun itu menyambung, "Gayung bersambut! ✊ Mahasiswa Indonesia di Harvard, MIT, BU, BC, Berklee, dll akan mengikuti pertemuan Jong Columbia, NYU, dsb. Bagi mahasiswa dan diaspora di Boston, sila hubungi http://instagram.com/risuliv13 untuk tempat pertemuan! Tempat lain, organise!"

"Apabila mau bergabung dengan pertemuan lewat Zoom, bisa DM mimin ya," imbuh akun X @logos_id. "Kami memfasilitasi siapapun untuk bergerak bersama! Bisa lewat Instagram Jong Columbia juga di http://instagram.com/jong.columbia. Kalau pergerakan teman-teman butuh designer, web developer, researcher, atau lainnya, sila DM juga. Mimin secara personal akan coba membantu dan mengajak teman-teman lain!"

Akun lain membagikan surat pernyataan PPI Jepang. Ada juga pernyataan PPI Malaysia Akun X @sydsnjy mencuit surat pernyataan PPI Malaysia, Kamis, 20 Februari 2025, berbunyi, "Kami, mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, menyatakan bahwa meski kami sedang menempuh pendidikan di luar negeri, perhatian dan kepedulian kami terhadap kondisi bangsa tidak pernah luntur."

PPI dari beberapa negara lain juga merespons. "PPI Kota Den Haag saat ini sedang menyiapkan materi akademik untuk pernyataan sikap serta mendukung aksi-aksi yang dilakukan di Indonesia," cuit akun X @sykrns24, Jumat. "PPI Jerman on the way. Beberapa PPI negara juga akan mengunggah unggahan sikap mereka akhir pekan ini. ✊🏼," imbuh akun X @arroyyanmas1.