BPJS Kesehatan Nonaktif Saat Darurat, RS Dilarang Tolak tapi Tak Diberi Kepastian Pembayaran Klaim

Liputan6.com, Jakarta - Penonaktifan mendadak kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, salah satu yang tersorot adalah ratusan pasien gagal ginjal kronis yang bergantung pada layanan cuci darah rutin kini terancam kehilangan akses layanan kesehatan.

Edy menjelaskan, kerangka hukum Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN, hingga UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara normatif melarang rumah sakit menolak pasien dalam kondisi gawat darurat. Dalam hal ini termasuk pasien dengan masalah administratif kepesertaan.

Namun, di lapangan, ketentuan tersebut tidak berjalan efektif karena rumah sakit tidak memperoleh jaminan tertulis terkait keberlanjutan pelayanan dan kepastian pembayaran klaim bagi pasien PBI nonaktif.

“Pemerintah tidak bisa terus mengandalkan imbauan lisan atau pernyataan pejabat. Rumah sakit bekerja berdasarkan aturan tertulis dan hitungan risiko. Karena itu, negara wajib menerbitkan regulasi atau Surat Keputusan yang secara eksplisit menjamin rumah sakit tetap melayani pasien BPJS PBI nonaktif dan memastikan klaimnya dibayarkan. Tanpa itu, penolakan layanan akan terus berulang,” ujarnya dalam keterangan pers dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Edy menyampaikan bahwa DPR RI telah menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta jajaran pemerintah terkait, dan menghasilkan keputusan tegas sebagai bentuk keberpihakan negara kepada rakyat.

DPR memutuskan harus ada aturan tertulis berupa surat edaran pemerintah yang menjamin pasien gagal ginjal dan penyakit kronis sejenis yang berstatus PBI namun dinonaktifkan tetap dibiayai oleh negara selama tiga bulan ke depan.

Legislator Dapil Jawa Tengah III ini menekankan bahwa DPR juga secara tegas meminta pemerintah menghentikan pendekatan sektoral dalam pembenahan data PBI. BPS, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan wajib bersinergi penuh memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), karena data inilah yang jadi sumber data untuk peserta PBI JKN.

“Kalau datanya salah, yang menanggung risikonya adalah rakyat kecil. Maka pemerintah harus hadir, bekerja bersama, dan bertanggung jawab. Jangan rakyat yang dikorbankan demi target administrasi,” ujarnya.

Selain itu, DPR juga menuntut BPJS Kesehatan menyediakan sistem notifikasi yang jelas dan lebih awal kepada peserta PBI yang dinonaktifkan. Edy menilai tidak manusiawi jika rakyat baru mengetahui status nonaktif saat sudah berada di rumah sakit, dalam kondisi sakit berat dan membutuhkan pertolongan segera.

Edy juga menilai mekanisme reaktivasi kepesertaan PBI yang saat ini berlaku sama sekali tidak berpihak pada pasien penyakit kronis. Prosedur berjenjang melalui dinas sosial, dengan waktu tunggu yang tidak pasti, dinilai bertentangan dengan karakter layanan cuci darah yang bersifat rutin, darurat, dan tidak dapat ditunda.

“Pasien cuci darah tidak bisa menunggu urusan birokrasi,” kata Edy.

Ia mengingatkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dicabut secara sepihak.

“Kalau negara membiarkan pasien miskin sakit kronis kehilangan layanan hanya karena status kepesertaan nonaktif, maka jaminan kesehatan nasional kehilangan maknanya,” pungkas Edy.