136 Mooring Buoy Bakal Dipasang di Raja Ampat, Apa Fungsinya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan membangun mooring buoy (pelampung tambat) pada tahun depan. Total akan ada 136 unit yang akan disebar di Raja Ampat.

"Untuk menjaga sustainability dari terumbu karang karena di sana itu, banyak sekali kapal berada di sana untuk diving, tapi jangkarnya di mana-mana. Kalau ada buoys, kapal akan menambatkannya di situ sehingga tidak merusak terumbu karang," kata Widi seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Itu menjadi salah satu upaya yang disiapkan Kemenpar untuk melindungi status global geopark UNESCO pada Raja Ampat. Pada Agustus 2026, tim asesor UNESCO akan datang untuk memvalidasi ulang status tersebut, menentukan apakah 'Surga Terakhir di Bumi' itu masih layak menyandang status itu.

Berdasarkan hasil kunjungan ke Raja Ampat pertengahan Mei 2026, Menpar juga menemukan bahwa masalah daya dukung lingkungan untuk aktivitas di perairan, khususnya diving dan kapal pesiar, masih belum dihitung. Padahal, data itu menentukan kuota penyelaman maupun kapal wisata yang bisa beraktivitas di perairan Raja Ampat dalam satu waktu.

"Itu harus didata dulu oleh pemerintah daerah dan juga asosiasi," sambungnya.

Selain itu, isu sampah di Raja Ampat juga disorot. Ia menegaskan bahwa setiap kapal dilarang membuang sampah di tengah laut karena sampah mulai mencemari kawasan konservasi tersebut. Ia juga meminta agar daerah-daerah sekitar Raja Ampat memasang jaring di muara sungai agar sampah-sampah dari darat tidak masuk ke laut.

"Itu butuh effort luar biasa dan pasti biaya juga operasionalnya. Perlu distrategikan bersama karena sampah ini adalah isu nasional," imbuh Widi.

Sebelumnya, dalam siaran pers yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Selasa, 12 Mei 2026, proses revalidasi merupakan proses penilaian menyeluruh untuk menentukan keberlanjutan status UNESCO Global Geopark yang disandang Raja Ampat. Menurut Menpar, status tersebut bermakna bukan sekadar pengakuan internasional bagi Indonesia.

"Status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal," kata Menpar saat meninjau Geosite Piaynemo, kemarin. 

Menpar menekankan pentingnya sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau pun meminta penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata menjelang kedatangan tim asesor UNESCO.

"Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut," ucapnya.

Pemerintah kemudian mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal. "Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti," kata Menpar.

Menpar mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai Global Geopark UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

"Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam," ujar Menpar. "Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam."

Kunjungan Menpar ke Provinsi Papua Barat Daya itu dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044. Koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.

"Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan," ucap Menpar.

Nausrau menyatakan bahwa Raja Ampat adalah satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga sukses mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.

"Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi," kata Nausrau.

Nausrau memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal, seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, serta belum adanya transportasi antar-pulau yang teratur dengan tarif terjangkau. Ia juga menyoroti kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil.

Di sisi lain, Menpar berharap praktik pengelolaan limbah yang sudah dipraktikkan secara baik oleh salah satu resort di Raja Ampat bisa diduplikasi oleh tempat-tempat lainnya. Pihaknya kini sedang memformulasikan agar ada sistem pengelolaan yang bisa diacu oleh lokasi lain dengan mudah.