Semarak Lebaran di Maladewa, Praktik Minim Sampah sampai Cara Salaman Unik

Liputan6.com, Jakarta - Tak hanya Indonesia, warga Maladewa, yang mayoritas Muslim, juga merayakan Lebaran dengan semarak. Seorang aktivis lingkungan yang sedang bermukim di negara kepulauan itu mengungkap suasana Idul Fitri di sana.

"Lebaran dan solat id di Maldives yang minim sampah, kalau di tempat kalian gimana?" serunya dalam keterangan video yang diunggah ke akun Instagram @iqbalalexander, Senin, 31 Maret 2025.

Ia berada di Pulau Maafushi dan sedang berjalan menuju masjid untuk salat id. Menurutnya, salat id di Maldives cukup unik, berbeda dengan di Indonesia.

Pertama, tidak ada yang memakai koran sebagai alas sajadah di area lapangan dekat masjid, sehingga potensi penumpukan sampah otomatis tidak ada. Warga juga terlihat bergotong-royong memasang terpal di halaman dekat masjid.

Selain itu, menurut dia, masyarakat Maldives sangat sederhana. Ia tidak melihat orang berpakaian berlebihan. "(Warga Maladewa) menggunakan baju terbaik, tidak menggunakan baju baru," sebutnya lagi, membandingkannya dengan Indonesia yang identik dengan baju baru.

Ketiga, yang menurutnya berbeda, penduduk Maladewa punya salam yang unik untuk saling bermaaf-maafan. Maldives punya salam khas dengan cium pipi tiga kali, baik laki-laki dan perempuan, namun dilakukan hanya pada mahram saja.

Beberapa pria tampak mengenakan baju Lebaran serba putih. Sementara itu, perempuannya mengenakan hijab yang dipadankan dengan gamis. Alih-alih memberi kesan berlebihan, busana-busana itu lebih terlihat seperti pakaian sehari-hari.

Warganet Indonesia langsung mengomentari unggahan suasana lebaran di Maladewa tersebut. "Seperti suasana di Indonesia tahun 80an, sederhana dan alami, sholat idulfitri di kampung dulu," tulis warganet.

"Kirain maldives tuh orang bule," kata warganet yang lain. "suka dengan orang² yang sederhana saja 👌," tulis seorang warganet lain. "Ajak aku ke Maldives Bang 😁✌️," pinta seorang warganet. "Islam itu indah," seru yang lain mengomentari. 

Maladewa merdeka 59 tahun lalu, tepatnya pada 26 Juli 1965. Negara dengan 1.192 pulaunya ini menghabiskan 77 tahun sebagai protektorat Inggris. Kanal Global Liputan6.com melansir dari The National, 26 Juli 2024, sebuah perjanjian ditandatangani Perdana Menteri Maladewa Ibrahim Nasir dan Duta Besar Inggris Michael Walker atas nama Ratu Elizabeth dalam membangun kembali kedaulatan penuh dan kemerdekaan politik negara tersebut.

Maladewa kehilangan kemerdekaannya pada 1887 ketika Sultan Muhammad Mueenuddeen II menandatangani perjanjian dengan Gubernur Inggris di Ceylon, Arthur Charles Hamilton-Gordon. Itu terjadi bukan tanpa alasan. Pada akhir tahun 1800-an, perdagangan luar negeri di Maladewa didominasi pedagang Borah dari India.

Ketika penduduk lokal memberontak melawan mereka, Kerajaan Inggris ikut terlibat karena suku Borah jadi subyek mereka saat itu, yang menyebabkan meningkatnya kehadiran dan tekanan politik Inggris di Maladewa.

Perjanjian tahun 1887 ditandatangani mengenai kedaulatan Maladewa dalam hal kebijakan luar negeri, mengubahnya jadi negara yang dilindungi Inggris, meski mereka tetap mempertahankan pemerintahan sendiri di dalam negeri.

Inggris juga menjanjikan perlindungan militer sebagai imbalan atas penghormatan tahunan pada kerajaan. Inggris mempertahankan kehadirannya di Maladewa pada dekade-dekade berikutnya, khususnya selama Perang Dunia Kedua.

Mereka juga mendirikan RAF Gan, sebuah stasiun Angkatan Udara Kerajaan di Pulau Gan, yang merupakan bagian dari kelompok pulau besar yang membentuk Maladewa. Meski banyak orang berperan dalam gerakan kemerdekaan Maladewa, Ibrahim Nasir dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan Maladewa.

Nasir, yang menjadi perdana menteri tahun 1958 pada usia 31 tahun, dikenal karena membantu mengembangkan sektor industri di negara tersebut. Menurut sejarawan Mohamed Shathir, ada dua peristiwa penting di awal tahun 1960an yang menandai kemerdekaan Maladewa.

Pertama, penindasan brutal terhadap pemberontakan di selatan negara itu, yang memicu kritik terhadap Nasir dan pengusiran para pedagang Borah dari Maladewa.

"Penyatuan negara kembali dan perebutan kendali ekonomi dari Borah menunjukkan Maladewa memiliki keberanian untuk mendapatkan kemerdekaan penuh," kata Shathir pada Maldives Independent. "Semangat dan persatuan nasional sangat kuat pada saat itu. Patut dicatat bahwa semua orang bersatu."

Masyarakat juga melancarkan protes terhadap Inggris sebelum perjanjian 26 Juli 1965 ditandatangani dan Maladewa memperoleh kemerdekaan penuh. Dalam waktu dua bulan, negara kepulauan itu jadi anggota PBB.

Pada 1968, referendum nasional diadakan untuk memutuskan apakah Maladewa harus tetap jadi monarki konstitusional atau jadi republik. Sekitar 81,23 persen dari mereka yang ambil bagian memberikan suara mendukung pembentukan republik, mengakhiri monarki yang telah berusia 853 tahun, dan Ibrahim Nasir jadi presiden pertama negara tersebut.