Liputan6.com, Jakarta - Setelah Kim Soo Hyun menggelar konferensi pers untuk membela diri dari tudingan meng-grooming mendiang Kim Sae Ron, sebuah petisi yang terpicu skandal itu muncul di hari yang sama, Senin, 31 Maret 2025. Petisi itu berjudul Petisi untuk Menaikkan Usia Minimum Seksual dan Memperkuat Hukuman, juga dikenal sebagai 'Undang-Undang Pencegahan Kim Soo Hyun'.
Petisi diunggah di laman Majelis Nasional Korea Selatan. Pemohon yang hanya dikenal sebagai Tuan A berargumen bahwa undang-undang pemerkosaan seksual di Korea Selatan saat ini hanya melindungi anak di bawah umur berusia 13 hingga 16 tahun. Hal itu dinilai menjadi celah untuk grooming dan manipulasi anak di bawah umur yang lebih tua.
Mengutip KBizoom, Rabu (2/4/2025), pemohon menulis, "Meskipun Korea secara hukum mengakui semua individu di bawah 18 tahun sebagai anak di bawah umur, undang-undang pemerkosaan seksual hanya melindungi mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Akibatnya, seseorang yang melakukan grooming dan menipu anak dari usia muda dapat menghindari konsekuensi hukum."
Petisi yang diajukannya juga mengutip skandal seputar Kim Soo Hyun. Ia melanjutkan, "Kim Soo Hyun diduga melakukan grooming dan berpacaran dengan aktris Kim Sae Ron ketika dia baru berusia 15 tahun. Tetapi karena hukum tidak melindungi anak di bawah umur di atas 16 tahun, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum."
Ada dua tuntutan utama yang diajukan dalam petisi tersebut:
- Menaikkan batas usia pemerkosaan menurut undang-undang dari 13–16 tahun menjadi 13–19 tahun.
- Menaikkan hukuman dari denda untuk pelecehan dan 2+ tahun penjara untuk pemerkosaan menjadi 2+ tahun untuk pelecehan dan 5+ tahun untuk pemerkosaan.
Langsung Ditandangani Hampir 30 Ribu Orang
Menurut HeraldCorp, dalam waktu kurang dari sehari, petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 20.000 tanda tangan. Jumlah tanda tangan yang terkumpul bahkan hampir 30 ribu, tepatnya 29.703 tanda tangan, pada pukul 07.00, waktu Korea, pada hari ini, 2 April 2025, atau hampir 60 persen dari target 50 ribu tanda tangan dengan periode kampanye terbuka hingga 20 April 2025.
Di bawah hukum Korea Selatan, jika petisi menerima setidaknya 50 ribu tanda tangan dalam waktu 30 hari, petisi tersebut akan dirujuk ke komite parlemen yang sesuai untuk ditinjau di mana petisi tersebut akhirnya dapat dirumuskan menjadi sebuah RUU. Dukungan yang terus meningkat mencerminkan frustrasi yang meluas atas titik buta hukum dalam kasus yang melibatkan grooming, penyalahgunaan kekuasaan, dan kaum muda yang rentan, terutama dalam dinamika selebriti atau hierarkis.
Sementara, Kim Soo Hyun dalam konferensi pers 31 Maret 2025 membantah secara langsung tudingan meng-grooming mendiang Kim Sae Ron. Ia mengatakan, "Saya tidak melakukan apa yang tidak saya lakukan," seraya menyebutkan bahwa bukti percakapan pribadi yang dibeberkan keluarga Kim Sae Ron sudah direkayasa berdasarkan hasil analisis sebuah perusahaan.
Pandangan Sejumlah Ahli Hukum Atas Kasus yang Dihadapi Kim Soo Hyun
Ia juga mengumumkan niatnya untuk berjuang di pengadilan. Sengketa hukum diperkirakan akan berpusat pada tuduhan grooming, pencemaran nama baik, paksaan, ancaman, dan tuduhan palsu.
Para ahli hukum menyatakan keraguan tentang kelayakan kasus tersebut. Pengacara Kim Tae Hyun, mantan penasihat hukum untuk Samsung, berkomentar, "Secara moral, dia dapat dikritik, tetapi apakah dia dapat dituntut secara pidana dipertanyakan."
"Keluarga tersebut merilis pesan pribadi, tetapi mereka juga mengekspos detail pribadi yang tidak terkait. Tidak jelas apakah ini dilakukan untuk kepentingan publik atau motif pribadi," sambungnya.
Mantan jaksa Kim Kwang Sam yang tampil di NewsNOW YTN, menyatakan, "Berkencan dengan anak di bawah umur itu sendiri tidak ilegal. Bahkan jika keintiman emosional atau kontak fisik ada, sulit untuk menetapkan dasar untuk tuduhan pidana. Setiap hukuman kontraktual yang mungkin dia hadapi kemungkinan akan minimal."
Pengacara No Jong Eon, seorang ahli dalam hukum pidana dan keluarga, menekankan, "Membuktikan fakta dalam kasus ini sulit. Pesan teks, video, dan kesaksian saksi bertentangan, yang berarti penegak hukum harus menentukan kredibilitas. Pengadilan mengandalkan bukti yang jelas, konsistensi, dan validasi forensik, sehingga sulit untuk mencapai penilaian hukum yang pasti."
Dinilai Jadi Preseden Penting dalam Sejarah Hukum Korea
Di luar skandal selebriti, kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum kritis tentang keandalan bukti digital, interpretasi anumerta dari pesan pribadi, dan batas hukum pencemaran nama baik. Dengan masalah-masalah ini dipertaruhkan, persidangan Kim Soo Hyun dapat menetapkan preseden hukum yang signifikan, mengukuhkannya sebagai salah satu pertempuran pengadilan paling terkenal dalam sejarah baru-baru ini.
Di sisi lain, konferensi pers yang digelar Kim Soo Hyun dinilai beberapa orang sebagai langkah strategis untuk melindungi citranya di mata publik. Pengacara Yang Ji Min, mantan pembawa berita, mencatat, "Keputusan Kim Soo-hyun untuk berbicara di depan umum kemungkinan bertujuan untuk meminimalkan kerugian finansial akibat kerusakan reputasi."
"Karena opini publik memainkan peran penting dalam pertempuran hukum yang berkepanjangan, pernyataan preemptifnya dapat menawarkan keuntungan strategis. Ini menunjukkan upaya untuk mengalihkan narasi ke pihaknya," sambungnya.
Sementara, profil kriminal Bae Sang-hoon, dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada hari yang sama, menyatakan kekecewaannya terhadap isi dan nada konferensi pers tersebut. Ia merasa bahwa Kim tidak memberikan penjelasan yang jujur dan lebih terlihat seperti sedang berakting daripada menyampaikan pernyataan tulus.