Berduka atas Banjir Sumatera, Kemenhut Endus Kasus Pencucian Kayu Ikut Perparah Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan duka cita atas bencana banjir Sumatera yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan puluhan ribu lainnya terdampak. Pihaknya mensinyalir ada kasus pencucian kayu dalam bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut.

"Mulai tadi pagi sampai semalam, kita dapat informasi di media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu analisis sumber-sumber kayu itu... satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat dari siklon, dan ketiga juga di area-area penebangan, kayu-kayu yang biasanya dari area penebangan," kata Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) Dwi Junianto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ia mendeteksi kayu-kayu itu berasal dari area penggunaan lain, khususnya wilayah pemilik hak atas tanah (PHAT), yang kewenangannya berada di tangan pemerintah daerah. Pihaknya menduga terdapat modus operandi pencucian kayu melalui PHAT tersebut.

"Ini kita dalami terus, termasuk Senin nanti, kita juga akan menyampaikan rilis perkembangan penanganan PHAT yang kita tangani di Mentawai bersama Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan)," kata Dwi lagi.

Dugaan kasus pencucian kayu menguat mengingat pihaknya kini menangani sejumlah kasus yang sama di sejumlah tempat dengan modus yang sama, khususnya di lokasi-lokasi yang kebanjiran. Ia menyebut kasus pencucian di Aceh Tengah sebagai contoh, sudah memasuki tahap P21. 

Lainnya, seperti di Solok, Sumbar; Mentawai, Sumbar; Kepulauan Riau (Kepri); dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) kii masih berproses. Pihaknya juga menangani kasus perambahan dan pembalakan liar sepanjang 2025 di Aceh Tengah; Pelalawan, Riau; Mentawai dan Solok, Sumbar; serta Simalungun dan Tapanuli Selatan, Sumut.

Dengan maraknya kasus pencucian kayu, Dwi Junianto mengumumkan bahwa Kementerian Kehutanan melakukan moratorium Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH). itu adalah mekanisme yang disiapkan Kemenhut untuk menerbitkan izin pemanfaatan hutan yang ternyata kerap disalahgunakan.

"Ada beberapa yang dimanfaatkan SIPUHH itu untuk modus operandi. Jadi, yang dimohonkan di sini, tapi yang ditebang di sana... Juga dengan barcode-barcode yang sudah kita cek, dipalsukan," urainya.

"Jadi, untuk sementara, kita hentikan (SIPUHH) sampai dengan adanya evaluasi yang menyeluruh. Nanti kita libatkan juga NGO untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang ada di sistem yang kita bangun ini," imbuhnya. Keputusan moratorium berlaku untuk skala nasional.

Sementara, Wamenhut menyatakan bahwa jajarannya di lapangan termasuk dalam puluhan ribu orang yang terdampak bencana banjir Sumatera. "Jadi, pegawai kami ini ada yang mungkin unit pelaksana teknis di daerah, ada di kantor seksi wilayah di kabupaten, ada kantor resort yang di daerah aliran sungai, atau kemudian di kecamatan-kecamatan," ujarnya.

Ia mengaku masih kehilangan kontak dengan sebagian pegawai. "Tadi informasinya ada di Aceh Tengah, kemudian di Sibolga, karena memang akses telekomunikasinya terputus," sambungnya.

Untuk itu, pihaknya kini mendirikan posko wilayah di Medan, Padang, dan Aceh, untuk menggalang bantuan yang akan disalurkan kepada pegawai dan masyarakat yang terdampak banjir Sumatera. Selain itu, pihaknya juga akan membangun semacam sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir. "Yang kita harapkan itu nanti menjadi early warning," ucapnya.

Ia berencana membuka akses informasi itu kepada publik. Dengan begitu, masyarakat bisa memantau situasi risiko bencana di daerah masing-masing dan mengantisipasi risiko tersebut.

Wamenhut menguraikan, dalam sistem tersebut nantinya akan dipetakan daerah yang berisiko banjir hasil citra satelit. Tersedia juga data endapan sedimentasi, tutupan lahan, debit air, hingga tingkat erosi, sebagai data pendukung. 

"Kita tentunya harus bersama dengan BMKG (terkait) data-data curah hujan harian. Juga prediksi ada badai. Tentunya dengan kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, BMKG, dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, insya allah kita bisa memprediksi daerah aliran sungai ini punya potensi terjadi banjir besar, yang di sini sedang, yang di sini kecil," ia menguraikan.

Di sisi lain, Wamenhut kembali menekankan bahwa banjir yang menimpa Aceh, Sumut, dan Sumbar dipicu adanya siklon tropis Senyar yang menyebabkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat atau 'ekstrem'. Ia juga mengakui ada peran perubahan kondisi area penggunaan lain yang memperparah bencana.

"Kami mengimbau kepada masyarakat di sekitar lokasi untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor susulan, terutama di tengah kondisi curah hujan yang masih sangat tinggi," kata Rohmat.