Amal Istri George Clooney Diancam Pemerintahan Donald Trump Dilarang Masuk Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pengacara terkemuka Inggris, termasuk Amal Clooney, dilaporkan telah diperingatkan tentang kemungkinan menerima sanksi Presiden Donald Trump yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memasuki Amerika Serikat. Laporan itu pertama kali disampaikan Financial Times pada minggu lalu.

Disebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris telah memperingatkan beberapa pengacara tingkat tinggi tentang kemungkinan pemerintahan Trump memberikan sanksi karena nasihat hukum yang mereka berikan kepada ICC dalam kasus kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait serangan Israel di Gaza. Pengadilan juga mengajukan tuduhan terhadap tiga pemimpin kelompok militan Palestina Hamas yang sekarang sudah meninggal, yang melancarkan serangan terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Pada Februari 2025, Trump mengeluarkan Executive Order 14203, 'Menerapkan Sanksi pada Mahkamah Pidana Internasional'. Pada lampiran tercantum pengacara Inggris dan jaksa ICC Karim Khan sebagai pengacara pertama yang menghadapi sanksi AS karena memberikan nasihat dalam kasus ini.

Perintah eksekutif Trump pada Februari 2025 mengklaim bahwa, karena Israel atau Amerika Serikat bukanlah pihak dalam Statuta Roma, perjanjian internasional yang menetapkan ICC, pengadilan dianggap menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tidak berdasar terhadap Netanyahu dan Gallant meski nyata terlibat dalam kejahatan perang.

Pengacara kriminal internasional Alexandro Maria Tirelli menjelaskan kepada PEOPLE, dikutip Rabu (30/4/2025), bahwa ada kemungkinan besar para pengacara Inggris menghadapi sanksi AS, dan bagaimana Clooney dan rekan-rekannya dapat dilarang memasuki negara tersebut.

Pasalnya, meski Israel maupun Amerika Serikat menandatangani Statuta Roma pada 2000, kedua negara menolak untuk meratifikasinya. Sementara, Palestina meratifikasi perjanjian itu pada 2015, yang berarti setiap kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina dapat menjadi bagian dari yurisdiksi ICC.

Perintah Trump pada Februari tersebut menyerukan International Emergency Economic Powers Act of 1977, National Emergencies Act of 1976, dan Immigration and Nationality Act of 1952, yang juga dikenal sebagai McCarran-Walter Act. IEEPA, khususnya, memungkinkan presiden untuk membekukan aset, menolak masuk ke Amerika Serikat, dan melarang transaksi ekonomi kepada individu yang dianggap bermusuhan dengan kepentingan Amerika.

Selain itu, Tirelli mencatat bahwa perintah eksekutif tidak memerlukan hukuman pidana atau proses hukum. Bukti tentang apa yang dianggap sebagai ancaman dalam kasus ini akan berada pada kebijaksanaan pemerintahan Trump.

Ia juga mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mengajukan banding atas perintah eksekutif. Mereka yang secara resmi dikenai sanksi harus mengajukan gugatan federal, atas dasar sesuatu seperti 'pelanggaran hak atas proses hukum, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, atau pelanggaran kebebasan profesional'.

Tirelli mengatakan bahwa selama proses hukum yang panjang berikutnya, yang dapat berlangsung dari enam hingga 24 bulan, sanksi akan tetap berlaku dan masuk ke AS akan terus ditolak. Hanya ada sedikit preseden untuk sanksi hipotetis atau upaya hukum jika diterapkan terhadap pengacara Inggris. Tirelli mencatat bahwa tidak ada catatan sanksi AS di masa lalu terhadap pengacara asing hanya karena pelaksanaan fungsi hukum profesional.

Meskipun demikian, sanksi yang dikabarkan tersebut secara langsung bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peran Pengacara (1990), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pengacara mereka (a) mampu menjalankan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, atau campur tangan yang tidak pantas; (b) mampu bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam maupun di luar negeri; dan (c) tidak akan menderita, atau diancam dengan, penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau lainnya atas tindakan apa pun yang dilakukan sesuai dengan tugas, standar, dan etika profesional yang diakui.

Di sisi lain, Trump juga menghadapi penentangan dari dalam negerinya sendiri ketika ia menginstruksikan Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk mengancam sanksi terhadap pengacara, firma hukum, dan hakim yang telah mengambil kasus atau memutuskan untuk melawannya.

Asosiasi pengacara AS, American Bar Association menyatakan, "Kami menolak upaya untuk merusak pengadilan dan profesi." "Kami tidak akan tinggal diam dalam menghadapi upaya untuk mengubah profesi hukum menjadi sesuatu yang menghargai mereka yang setuju dengan pemerintah dan menghukum mereka yang tidak."

People telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Inggris, serta perwakilan untuk Amal dan kantor hukumnya, untuk informasi lebih lanjut tentang kemungkinan sanksi. Seorang perwakilan untuk George Clooney menolak mengomentari laporan Financial Times.

Lahir di Beirut, Lebanon, pada 1978, Amal dan keluarganya beremigrasi ke Inggris Raya dua tahun kemudian untuk melarikan diri dari Perang Sipil Lebanon. Dia dibesarkan di Buckinghamshire sebelum belajar di Oxford dan NYU. Dia memenuhi syarat untuk berpraktik hukum di Amerika Serikat, setelah diterima di pengadilan New York pada 200, serta Inggris dan Wales.

Dia dan Clooney menikah pada September 2014, dan memiliki anak kembar berusia 7 tahun, Ella dan Alexander. Ia juga memiliki properti di Amerika Serikat bersama suaminya.