Pratikno Minta KNIU Tak Berjeda Usai Berpindah dari Kemendikdasmen ke Kemenbud

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) resmi berpindah rumah, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Hal itu sejalan dengan arahan dalam Perpres Nomor 31 Tahun 2026 tentang KNIU yang diundangkan pada 13 Mei 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menekankan perpindahan itu bukan alasan untuk KNIU berhibernasi alias tidak bekerja sementara waktu. Ia meminta agar proses perpindahan data dan informasi berjalan secepatnya antara dua kementerian mengingat tugas dan agenda KNIU yang banyak dan 'high profile'.

"Harusnya, secepatnya data ditransfer, dan seterusnya, dan harapannya ini tidak ada jeda ketika perpindahan dari dua kementerian," kata Pratikno dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia mengapresiasi kinerja KNIU yang selama 72 tahun berada di bawah Kemendikbud, sebelum berubah nomenklaturnya menjadi Kemendikdasmen. Menurut dia, dengan struktur organisasi yang kompak, banyak capaian yang didapat dengan lingkup tugas yang melibatkan setidaknya 18 kementerian/lembaga (K/L).

"Saya tahu luar biasa KNIU bekerja keras, tapi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh KNIU karena posisinya memang kurang kuat untuk secara formal menjadi koordinator lintas K/L. Ketika ini diangkat posisinya lebih tinggi, harapan kita akan menyelesaikan beberapa tantangan," sahut dia.

Perubahan itu juga diharapkan menyelesaikan masalah keterbatasan anggaran yang selama ini dihadapi KNIU. Selanjutnya, ia meminta Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat koordinasi lintas K/L dan juga komiten anggaran.

Pratikno juga menekankan pentingnya untuk mengisi KNIU dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Pasalnya, mereka akan bekerja sama tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

"Maka, benar-benar (diperlukan) SDM yang paha tentang jaringan internasional, bisa berkomunikasi secara global, juga menjadi sangat penting," sahutnya.

Tak kalah penting adalah menyosialisasikan KNIU dan agenda-agendanya ke daerah-daerah mengingat warisan budaya dan artefak tersebar di seluruh Indonesia. Pratikno menyarankan agar Kemenbud berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyosialisasikan hal itu.

"Setiap hari Senin, Pak Mendagri ada forum pertemuan antar-kepala daerah. Kami biasa numpang di forumnya Pak Mendagri," ujarnya.

"Pak Menteri Kebudayaan bisa minta kepada Pak Mendagri untuk membuat surat edaran kepada kepala daerah dan lain-lain. Kita harapkan ini bisa jauh lebih efektif karena modalitas kelembagaan yang jauh lebih kuat," imbuhnya.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons rekomendasi tersebut dengan menyatakan pihaknya akan menggelar sederet rapat intensif, baik secara internal maupun lintas K/L, agar KNIU bisa segera aktif, terutama mengingat posisi Indonesia di kelembagaan UNESCO. 

"Apakah sebagai eksekutif, kita masih sampai 2027, dan kita juga sebagai bagian Intergovernmental Safeguarding for ICH 2026--2030. Saya kira, kita harus semakin visible di UNESCO, supaya semakin kelihatan peran Indonesia yang begitu kaya, terutama dengan jumlah penduduk kita yang sangat besar," kata Fadli.

Pihaknya juga berencana menempatkan staf-staf Indonesia di dalam manajemen UNESCO. "Selama ini, kita tidak mempunyai keterwakilan di sana, kecuali sebagai duta besar atau watap (perwakilan tetap)," sahutnya.

Dirjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kemenbud Endah TD Retnoastuti selaku pelaksana harian KNIU nantinya akan memastikan agar semua kegiatan tiidak ada jeda. "Semua kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, laksanakan dengan baik, kemudian selanjutnya adalah pengelolaan institusi, pengelolaan kelembagaan dulu," ujarnya.

Sebelumnya, pertama kali dalam sejarah, Presiden Prabowo Subianto merombak kelembagaan KNIU dengan menunjuk Menteri Kebudayaan (Menbud) yang pada saat ini dijabat Fadli Zon sebagai ketua KNIU. Mengutip rilis Kementerian Kebudayaan, Selasa, 9 Juni 2026,, perpres terkait menjadi landasan baru penguatan tata kelola lintas sektor di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi, sekaligus menindaklanjuti amanat Artikel VII Konstitusi UNESCO.

Melalui Perpres ini, KNIU ditegaskan sebagai organisasi tingkat nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Struktur baru KNIU dirancang lebih integratif dengan susunan sebagai berikut:

 Pengarah: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

 Ketua: Menteri Kebudayaan.

 Anggota: Menteri Luar Negeri; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Menteri Komunikasi dan Informatika; serta Kepala BRIN.

Fungsi Sekretariat KNIU kini dialihkan secara ex officio kepada unit organisasi yang membidangi diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan di Kementerian Kebudayaan. Pejabat Tinggi Madya pada unit tersebut bertindak sebagai Pelaksana Harian KNIU. Menbud menyambut baik penetapan Perpres ini sebagai tonggak penting diplomasi kebudayaan nasional.