Lestarikan Pacu Jalur, Imbo Laghangan di Kuantan Singingi Ditetapkan Sebagai Hutan Adat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat untuk wilayah Imbo Laghangan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, pada Jumat, 28 November 2025. Penetapan status tersebut merupakan penegasan pada upaya pelestarian budaya di Kuansing, khususnya terkait tradisi Pacu Jalur yang mendunia.

"Pengakuan ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak tradisional, nilai-nilai luhur, serta jati diri bangsa yang sejak lama dijaga oleh Masyarakat Hukum Adat di seluruh Nusantara," ujar Raja Juli, dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, pekan lalu.

SK Hutan Adat Wilayah Imbo Laghangan mencakup seluruh wilayah administratif Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing seluas 405 hektare dan mencakup 1.350 KK. Hutan ini telah dikelola turun-temurun oleh ninik mamak, serta menjadi sumber kayu tradisional untuk pembuatan jalur (perahu) serta penopang pelestarian budaya.

"Penetapan Hutan Adat memiliki tujuan yang sangat penting, tidak hanya untuk melestarikan ekosistem hutan namun juga menjamin ruang hidup komunitas adat, melindungi kearifan lokal, hingga menjadi salah satu pola penyelesaian konflik di dalam dan sekitar kawasan hutan," ujarnya.

Hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Menhut mengatakan kearifan lokal dan tradisional adalah kekuatan bangsa Indonesia, sehingga menurutnya penetapan status hutan adat menjadi bukti hadirnya negara untuk masyarakat adat.

"Di sinilah pentingnya negara untuk hadir memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta adat istiadatnya, agar mereka mampu menjawab tuntutan zaman tanpa kehilangan pilar-pilar kehidupan yang selama ini terbukti menjaga keberlanjutan alam dan kesejahteraan komunitasnya," ujarnya.

Hingga saat ini, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menetapkan 169 unit Hutan Adat dengan luas mencapai 366.955 hektare, yang memberi manfaat langsung bagi lebih dari 88.000 keluarga. Pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Nomor 144 Tahun 2025.

Pada saat bersamaan, Menhut juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada empat kelompok masyarakat adat lain di Riau. Penyerahan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat hak kelola masyarakat serta mempercepat pengakuan wilayah adat di Indonesia.

Menurut Raja Juli, penyerahan SK tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat lokal dan Masyarakat Hukum Adat. "Penyerahan ini memastikan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan dan lingkungan," katanya.

Penyerahan SK seluas 4.237 hektare mencakup lima kelompok, Wilha Imbo Laghangan (405 ha), HKm KTH Batang Ulak Jaya (989 ha), HKm KTH Kampar Jaya Bersama (1.286 ha), HKm KTH Selatang Mandiri (314 ha), HKm KTH Sungai Otan Tunggal Mandiri (1.243 ha). Total manfaat SK Perhutanan Sosial ini dirasakan oleh 1.641 kepala keluarga di Riau.

Menhut mengklaim Perhutanan Sosial merupakan komitmen pemerintah dalam Reforma Agraria. Ia memastikan pengelolaan kawasan hutan negara dapat didistribusikan secara adil kepada masyarakat melalui berbagai skema, mulai dari Perhutanan Sosial hingga Kemitraan Kehutanan.

Tahun ini, Festival Pacu Jalur Tradisional 2025, salah satu event unggulan Karisma Event Nusantara (KEN), resmi ditutup di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Riau, Minggu, 24 Agustus 2025. Ajang budaya kebanggaan masyarakat Riau ini menampilkan partai final perebutan posisi 15 besar dari total 228 jalur (perahu tradisional) yang berlaga sejak hari pertama.

Dalam laga final yang berlangsung sengit, Jalur Bintang Emas Cahaya Intan 2023 dari Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, berhasil meraih Juara 1 Pacu Jalur 2025. Keberhasilan ini disambut meriah masyarakat Kuantan Singingi sebagai bukti tradisi Pacu Jalur terus hidup dan berkembang. 

Bupati Kuansing Suhardiman Amby menyebut selama lima hari penyelenggaraan, Pacu Jalur dipadati hingga dua juta pengunjung. "Jika satu orang berbelanja Rp50 ribu saja, maka perputaran uang di Kuansing selama Pacu Jalur bisa mencapai Rp100 miliar. Ini dampak ekonomi luar biasa bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Riau menetapkan lokasi Festival Pacu Jalur di tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sebagai kawasan konservasi yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan tradisional tersebut. "Jadi tidak boleh ada kegiatan lain, khusus pacu jalur," kata Gubernur Riau Abdul Wahid, Kamis, 31 Juli 2025, lapor Antara.

Wahid menyebut, area tersebut akan dikonservasi secara ketat. Pasalnya, Pacu Jalur kini bukan lagi hanya milik masyarakat Kuansing semata, tapi telah berkembang jadi atraksi budaya mendunia. "Hari ini saya mencoba Jalur Tuah Koghi dengan pemandu jalur, Dikha," ujar Wahid usai menyusuri sungai.

Menyusul penetapan itu, Polda Riau menggelar operasi PETI yang berfokus pada tiga hal, yakni mengamankan wilayah dari aktivitas PETI ilegal, menjaga kebersihan sungai tempat berlangsungnya Pacu Jalur, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan demi keadilan sosial dan ekologis.

Kapolda menambahkan, berbicara lingkungan berarti membahas keadilan. Tidak hanya keadilan antarmanusia, tapi juga bagi alam. "Maka, keduanya harus selaras agar tercipta harmoni di Riau," ucapnya.