Kak Seto Ungkap Kondisi Anak di Barak Militer Dedi Mulyadi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, mendatangi langsung barak militer Dedi Mulyadi di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, 10 Mei 2025. Pria yang akrab disapa Kak Seto itu kemudian mengungkap kondisi anak-anak di sana.

Ia menyebut, tidak ada hak anak yang dilanggar dalam kegiatan pendidikan karakter tersebut, meski dilaksanakan di lingkungan militer. "Sering kali ada anggapan keliru. Meski ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka," katanya, melansir laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Senin (12/5/2025).

Kak Seto menyambung, "Anak-anak mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi." Pendidikan karakter ini, sebut dia, dikawal berbagai pihak secara intensif, sehingga pelaksanaannya "aman dan berdampak positif" bagi para peserta didik.

Ia juga mengapresiasi program yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tersebut. Ia menyebut bahwa Pemprov Jabar sangat terbuka terhadap masukan, termasuk permintaannya meninjau langsung kondisi anak-anak peserta didik.

LPAI, menurut Kak Seto, akan terus memantau hingga pendidikan karakter para siswa selesai. Ia bahkan berencana untuk kembali datang dalam waktu dekat guna jadi narasumber dan mengajar langsung para siswa. Sementara di kesempatan tersebut, Kak Seto sempat memberi motivasi pada para siswa.

Kak Seto berpesan, "Tetap semangat. Jaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jangan saling menyakiti, mem-bully, atau bertikai. Jaga kekompakan karena kita semua menuju satu tujuan: menjaga keutuhan NKRI." Dedi Mulyadi, yang turut hadir di kegiatan tersebut, sempat berdialog dengan para peserta.

Kata dia, para siswa mengaku betah dan nyaman selama mengikuti kegiatan di tempat pelatihan. Kini, pendidikan karakter di barak militer tidak hanya menyasar anak-anak nakal. Dedi mengatakan upaya pembenahan karakter juga akan dilakukan pada orang-orang dewasa yang "nakal".

Ia mengungkap, pembinaan terhadap orang-orang dewasa rencananya akan dimulai setelah program pendidikan karakter untuk anak selesai. "Mudah-mudahan bulan Juni kita sudah mulai berjalan," kata Dedi di unggahan akun Instagram-nya, Sabtu, 10 Mei 2025, rangkum kanal Regional Liputan6.com.

Kriteria orang dewasa yang akan dimasukkan ke barak militer, Dedi mengungkap adalah mereka yang sering mabuk-mabukan hingga membuat onar di lingkungannya. "Jadi pemuda-pemuda dewasa nakal, yang preman, yang mau jadi preman, yang tukang mabok, tukang bikin onar, mengganggu pasar, mengganggu perempatan, mengganggu investasi, nanti kami akan arahkan untuk mengikuti pendidikan bela negara di barak militer," ucap Dedi.

Mereka yang memenuhi unsur pidana, kata Dedi, akan tetap menjalani proses sesuai hukum yang berlaku. Pembinaan di barak militer hanya menyasar orang-orang dewasa yang tidak menenuhi unsur pidana. Selain mabuk-mabukan dan berbuat onar, Dedi sebelumnya sempat mengungkap kriteria lain untuk orang dewasa yang akan diikutsertakan dalam pendidikan karakter tersebut.

Di antaranya ada menelantarkan anak dan istri hingga yang aktif terlibat geng di jalanan. "Orang dewasa yang mabuk tiap hari, meninggalkan istrinya," kata Dedi. "Orang yang gak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anaknya."

Ia mengklaim, kebijakan itu nantinnya tidak akan tumpang tindih dengan hukum pidana karena beberapa perilaku yang ia sebut tidak tergolong pada tindak pidana.

"Tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal harus dipidana, maka saya memilih nanti ketika ada orang yang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk-mabuk saja atau bergeng-geng di jalanan nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III (Siliwangi) untuk dididik," imbuhnya.

Dedi Mulyadi sempat menanggapi tudingan dirinya melanggar hak asasi manusia (HAM) karena mengirim anak-anak yang dinilai berperilaku nakal mengikuti pendidikan karakter di barak militer. "Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak," kata Dedi.

Menurut Dedi, hal tersebut merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapinya saat berupaya menciptakan masa depan yang baik bagi anak-anak Jawa Barat. "Saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," tutur dia.

Untuk itu, Dedi mengajak seluruh pihak yang khawatir dengan risiko pelanggaran HAM untuk ikut turun tangan secara langsung.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silakan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrean remaja yang sudah didaftarkan orangtuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat yang hari ini mengantre menunggu giliran proses pendidikan," ucapnya.